FR – Setelah mendorong kebijakan Transfer Anggaran Kabupaten Berbasis Ekologi (TAKE) di Kabupaten Bengkalis Tahun 2021. Forum Indonesia Untuk Transparansi Anggaran (Fitra Riau) bersama Pemerintah Daerah Bengkalis kembali melakukan rencana program optimalisasi pemanfaatan Dana Bagi Hasil Migas dan peningkatan akuntabilitas sosial pengelolaan CSR untuk penanggulangan kemiskinan di Daerah.
Berdasarkan pengalaman pelaksanaan TAKE, kunci keberhasilan daridorongan kebijakan TAKE Bengkalis Tahun 2021 adalah kolaborasi antara pemerintah daerah, NGO dan juga Pemerintah Desa.
Hal tersebut disampaikan Koordinator Forum Indonesia Untuk Transparansi Anggaran (Fitra Riau) Triono Hadi saat Pertemuan awal dan pengenalan program, di ruang Zahri lantai 2 Bappeda Bengkalis, Senin (20/2/2023).
Lebih Lanjut Triono Hadi menjelaskan terkait dengan program yang akan dikolaborasikan dengan pemerintah daerah.
“Program optimalisasi pemanfaatan dana bagi hasil migas dan peningkatan akuntabilitas sosial pengelolaan CSR untuk penanggulangan kemiskinan, Triono mengatakan ntuk itu diperlukan penguatan strategi untuk meminimalisir kesenjangan Mendorong optimalisasi Pemanfaatan DBH Migas, Penguatan partisipasi warga melalui Perempuan Peduli dan berdaya serta Penguatan akuntabilitas sosial CSR perusahaan bagi masyarakat sekitar” Ungkap Triono Hadi
Ada tiga desa yang akan dipilih berdasarkan jumlah sumur minyakserta tingginya angka kemiskinan. Yaitu desa (Bumbung, Sebangar, Tenganau) Namun demikian, lokus desa-desa akan bisa berubah, sesuai dengan masukan dari pemerintah daerah.
Keberhasilan program ini tentu harus didorong dengan adanya kebijakan daerah terkait dengan Migas. Dan kami Fitra Riau, siap memfasilitasi agar kebijakan tersebut benar – benar lahir dan terimplementasi dengan baik, untuk kesejahteraan masyarakat bengkalis. Tambah Triono Hadi
Merespon Hal tersebut, Kepala Bappeda Kabupaten Bengkalis , Rinto Mengatakan”Kami ucapkan terimakasih kepada Fitra Riau, karena kabupaten bengkalis menjadi locus program ini, dan tentunya kami ikut mendukung kegiatan dan program ini”.
Proses diskusi, perangkat daerah saling memberikan pandangan dan masukan agar program ini bisa dilaksanakan nantinya benar-benar bermanfaat bagi masyarakat banyak.
“Pelaksanaan di lapangan secara maksimal, dan menjadi manfaat oleh Kabupaten Bengkalis Ini lagkah pertama dan nanti ada langkah-langkah berikut nya, mengharapkan kerjasama dengan OPD – OPD lintas sektor, dalam penyiapan data-data pendukung,” Tutup Rinto.
Turut hadir OPD pada kegiatan ini Bappeda, Asisten Kesejahteraan, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Sosial, Dinas PMD, BPKAD, Bappenda , Dinas PUPR dan Dinas Pemberdayaan Perempuan.
*Gusmansyahdoe*
