• Privacy Policy
  • Contact Us
No Result
View All Result
Sabtu, September 30, 2023
FITRA RIAU
Advertisement
PODCAST
BELA ANGGARAN
  • Beranda
  • Tentang Kami
    • Sejarah
    • Visi dan Misi
    • Struktur Organisasi
    • Agenda Utama
    • Program
    • Donor dan Mitra
  • Kegiatan
    • Diskusi dan Lokakarya
    • Pendampingan
    • Penguatan Kapasitas
  • Publikasi
    • Policy Brief
    • Factsheet
    • Infografis
    • Buku dan Panduan
    • Laporan Penelitian
    • Laporan Tahunan
    • Laporan Keuangan
  • Media
    • Siaran Press
    • Fitra Riau diBerita
    • Podcast Anggaran Kita
    • Editorial dan Opini
    • Galeri
  • Layanan
    • Info Anggaran
    • BeLA-Anggaran
    • Digitalisasi Desa
    • Pengaduan Rujukan
  • Bahasa IndonesiaBahasa Indonesia
    • Bahasa IndonesiaBahasa Indonesia
    • EnglishEnglish
  • Beranda
  • Tentang Kami
    • Sejarah
    • Visi dan Misi
    • Struktur Organisasi
    • Agenda Utama
    • Program
    • Donor dan Mitra
  • Kegiatan
    • Diskusi dan Lokakarya
    • Pendampingan
    • Penguatan Kapasitas
  • Publikasi
    • Policy Brief
    • Factsheet
    • Infografis
    • Buku dan Panduan
    • Laporan Penelitian
    • Laporan Tahunan
    • Laporan Keuangan
  • Media
    • Siaran Press
    • Fitra Riau diBerita
    • Podcast Anggaran Kita
    • Editorial dan Opini
    • Galeri
  • Layanan
    • Info Anggaran
    • BeLA-Anggaran
    • Digitalisasi Desa
    • Pengaduan Rujukan
  • Bahasa IndonesiaBahasa Indonesia
    • Bahasa IndonesiaBahasa Indonesia
    • EnglishEnglish
No Result
View All Result
FITRA RIAU
No Result
View All Result

Upaya Pengentasan kemiskinan Ekstrim

Pemda Bengkalis Sepakat Mereformula BKK 1 Miliar sampai ke Desa di Tahun depan

Juni 20, 2023
in Diskusi dan Lokakarya

FR_2023. Pemerintah Kabupaten Bengkalis dalam hal ini sangat setuju dan sepakat dalam upaya fitra mendorong strategi pengentasan kemiskinan ekstrim di wilayah desa-desa penghasil migas. Hal itu disampaikan kepala bappeda,Rinto. Pada saat FGD bersama Fitra Riau. Selasa,20 mei 2023.

Dalam pertemuan ini selain bappeda. Tampak hadir : Dinas Sosial, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, Dinas Kominfo, Dinas Koperasi dan UMKM dan Kesekretariatan Daerah.

Dalam paparan Fitra, Tarmidzi menjelaskan, bahwa urgensi penerapan redistribusi DBH Migas ke desa adalah sebagai upaya untuk pengentasan kemiskinan bagi daerah-daerah penghasil migas, karena daerah kaya migas yang saat ini menjadi penopang pembangunan belum secara khusus memperhatikan wilayah-wilayah operasi produksi migas.

Terlihat dari keadaan desa yang dipantau oleh fitra masih terdapat tingkat keterdampakan seperti  belum menunjang aksesibilitas terhadap pelayanan sosial dasar infrastruktur dan minim pemberdayaan ekonomi warga sekitar migas.

Sehingga katanya, sangat diperlukan komitmen pemerintah dalam hal kebijakan redistribusi DBH Kabupaten ke Desa untuk meningkatkan pembangunan desa dan kesejahteraan masyarakat di sekitar migas.

mekanisme yang kami tawarkan adalah dua skema yaitu : Skema pertama di berikan bantuan Keuangan khusus dari Kabupaten ke desa dengan kriteria, ditetapkan untuk wilayah khusus (terdampak) dengan mereformula Bantuan Keuangan Khusus(BKK)  yang ada serta diperuntukan untuk kebutuhan khusus.

Skema kedua dengan mereformasi Alokasi Dana Desa (ADD) berbasis migas, dengan kriteria menambahkan formula pembagian, mengambil dari 10 persen DBH Migas yang diterima daerah dibagi secara khusus ke desa dengan pembagian berdasarkan status keterdampakan. Skema tersebut tentunya di peruntukan pada penggunaannya secara khusus yang diarahkan untuk menunjang layanan kesehatan, pendidikan, dan penanggulangan kemiskinan,  Kata Deputi Fitra.

Berdasarkan paparan tersebut, bappeda menyambut baik dorongan dan gagasan fitra untuk dikaji mendalam karena kata rinto, upaya ini adalah tawaran sebagai inovasi daerah dalam upaya untuk pengentasan kemiskinan.

Katanya lagi, Ada dua kemungkinan, strategi yang bisa kita mereformulasikan sesuai tawaran FITRA. bisa menggunakan alokasi dana desa (ADD) atau bisa mereformulasikan bantuan keuangan khusus (BKK) 1 Miliar. Akan tetapi saya lebih cenderung dan sepakat untuk mereformula kembali bankeu 1 Miliar itu, di januari tahun depan 2024.

Lanjutnya lagi. jika kita menggunakan ADD itu sangat sulit dan peluangnya sangat sempit. Ada post yang harus dikurangi, Kita susun saja dahulu di januari 2024 segala teknis, skema dan arah penggunaannya sekaligus bantu kami untuk evaluasi dampak BKK 1 miliar . Sehingga peluang BKK untuk tahun depan sebagai dukungan program pengentasan kemiskinan bagi desa-desa penghasil migas dapat terealisasi melalui program BKK di tahun 2025.  Ungkap Kepala bappeda.

Apa yang disampaikan oleh Bappeda sangat senada yang diutarakan oleh Dinas PMD, yang mengatakan sangat setuju jika penggunaan BANKEU BKK 1 Miliar diprioritaskan untuk skema program pengentasan kemiskinan dari pada mereformula kembali ADD.

Ungkap basma, saat ini pembagian alokasi dana desa sudah menjadi tiga bagian ada alokasi dasar, proporsional dan di tambah alokasi kinerja. Jika harus mereformula ADD  untuk satu variabel lagi justru sangat berdampak pada desa itu karena belanja program kegiatan, gaji perangkat desa pastinya akan berkurang.

Jika dilihat data dari 136 desa yang ada, desa penghasil migas sangat sedikit dibandingkan dengan desa yang buka penghasil migas sehingga menurut Dinas PMD jika pun pemerintah tetap menggunakan skema ADD sebagai pilihan justru hanya dapat di formula sebanyak 1 atau 2 persen. Apalagi bagi desa IDM nya desa mandiri akan dipersentasekan lebih pengalokasian ADDnya. Ungkap Fungsional Dinas PMD.

Ada dua Pilihan sebagai strategi, jika alternatifnya adalah menggunakan skema BKK sebagai pilihan untuk di terapkan di Kabupaten Bengkalis maka tentunya ini menjadi peluang bagi daerah untuk menindaklanjutinya. Kata Taufik, dari diskusi sudah mendapatkan kesimpulan bahwa pemerintah Kabupaten Bengkalis sangat sepakat untuk mendistribusikan DBH Migas melalui mereformulasikan BKK 1 miliar.

Sesuai hasil kesimpulan diskusi, Bantuan BKK 1 milyar dalam pengentasan kemiskinan  dapat dilaksanakan untuk tahun depan 2025 dan tentunya sebagai rekomendasi perlu adanya pemetaan kembali desa – desa penghasil dan bukan penghasil dengan potensi dan  kondisi kemiskinan, karena dari data sementara sifatnya masih parsial  belum tergambarkan kondisi dan potensi desa sesungguhnya, tutup fasilitator ** TF

ShareTweetSend

Info Terkait

Fitra Bersama Kominfo Sepakat Memperkuat Layanan Transparansi dan Satu Data Kabupaten Pelalawan
Diskusi dan Lokakarya

Fitra Bersama Kominfo Sepakat Memperkuat Layanan Transparansi dan Satu Data Kabupaten Pelalawan

Agustus 3, 2023
3
Fitra Riau Bersama Pemda Rokan Hulu Bahas Formulasi Redistribusi DBH Migas ke Desa
Diskusi dan Lokakarya

Fitra Riau Bersama Pemda Rokan Hulu Bahas Formulasi Redistribusi DBH Migas ke Desa

Agustus 1, 2023
29
Perkuat Isu Kebijakan Satu Data Dan Informasi Proaktif
Diskusi dan Lokakarya

Perkuat Isu Kebijakan Satu Data Dan Informasi Proaktif

Juli 5, 2023
11
Dinobatkan Daerah Miskin
Diskusi dan Lokakarya

Dinobatkan Daerah Miskin

Juni 15, 2023
16
Next Post
Pelatihan “Penguatan Kapasitas Komunitas Perempuan Peduli dan Berdaya dalam Partisipasi terhadap Perencanaan dan Penganggaran Desa

Pelatihan "Penguatan Kapasitas Komunitas Perempuan Peduli dan Berdaya dalam Partisipasi terhadap Perencanaan dan Penganggaran Desa

Diskusi dan Lokakarya

Gelar Diskusi, Fitra Tampung Gagasan Para Akademisi Untuk Kajian Pengetasan Kemiskinan Melalui Pemanfaatan DBH-Migas

Maret 21, 2023
40

3 Desa Sekitar Sumur Migas di Bengkalis,“Ikuti Sosialisasi Pemanfaatan DBH Migas & Akuntabilitas CSR”

Maret 10, 2023
31

Disambut dengan hangat, Fitra sampaikan Sosialisasi Program di Desa Koto Tandun

Maret 10, 2023
10

Dua Desa di Kabupaten Pelalawan Menjadi Sasaran Program Optimalisasi DBH-Migas

Maret 9, 2023
11

Pemdes Bonai, Apresiasi FITRA adakan Sosialisasi Pemanfaatan Dana Bagi Hasil Migas dan Peningkatan Akuntabilitas Sosial “CSR” untuk penanggulangan kemiskinan.

Maret 8, 2023
11

Pendampingan

Dua Desa di Kabupaten Pelalawan Menjadi Sasaran Program Optimalisasi DBH-Migas

Maret 9, 2023
11

Pemdes Bonai, Apresiasi FITRA adakan Sosialisasi Pemanfaatan Dana Bagi Hasil Migas dan Peningkatan Akuntabilitas Sosial “CSR” untuk penanggulangan kemiskinan.

Maret 8, 2023
11

Lakukan Pengenalan Program, Pemerintah Desa Teluk Sono menyambut baik program Fitra Riau

Maret 7, 2023
14

5 Desa di latih oleh Fitra Riau dan Serindit.ID dalam pengelolaan SID dan Website Desa

Desember 27, 2022
6

Final Assesment Kinerja Desa (TAKE) 2022 di Bengkalis , Indeks Kinerja Desa Meningkat.

Oktober 26, 2022
4

Sekretariat Fitra Riau

Jl. Kartama/ Inpres Gg. Bambu No. 5
RT 07/ RW 16 Kelurahan Maharatu, Kec. Marpoyan Damai, Pekanbaru

Hubungi Kami

Tertarik berkerjasama dengan kami hubungi kami:
No. Telepon: ………
Email: …………

Layanan Pengaduan

Jika menemukan masalah pelayanan publik, dugaan korupsi Hubungi Kami




© 2023 Fitra Riau - Developed with 💙 by webee.

No Result
View All Result
  • Beranda
  • Tentang Kami
    • Sejarah
    • Visi dan Misi
    • Struktur Organisasi
    • Agenda Utama
    • Program
    • Donor dan Mitra
  • Kegiatan
    • Diskusi dan Lokakarya
    • Pendampingan
    • Penguatan Kapasitas
  • Publikasi
    • Policy Brief
    • Factsheet
    • Infografis
    • Buku dan Panduan
    • Laporan Penelitian
    • Laporan Tahunan
    • Laporan Keuangan
  • Media
    • Siaran Press
    • Fitra Riau diBerita
    • Podcast Anggaran Kita
    • Editorial dan Opini
    • Galeri
  • Layanan
    • Info Anggaran
    • BeLA-Anggaran
    • Digitalisasi Desa
    • Pengaduan Rujukan
  • Bahasa IndonesiaBahasa Indonesia
    • Bahasa IndonesiaBahasa Indonesia
    • EnglishEnglish

© 2023 Fitra Riau - Developed with 💙 by webee.