FR_17 Februari 2025 – Focus Group Discussion (FGD) bertemakan Evaluasi dan Penguatan Instrumen Penilaian Kinerja Desa di Kabupaten Siak digelar di Kantor Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung (PMK) Kabupaten Siak. Kegiatan ini bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas implementasi Tata Kelola Ekologi (TAKE) dalam mendorong desa berkontribusi terhadap pelestarian lingkungan dan pembangunan berkelanjutan.
Dalam diskusi yang dihadiri oleh berbagai pemangku kepentingan, termasuk Dinas PMK, serta staf DPMK dan juga, Tim SPLP dan Fitra Riau, dibahas mengenai peran desa dalam skema TAKE. Indikator utama yang menjadi tolak ukur kinerja desa mencakup kebijakan desa terkait perlindungan lingkungan, alokasi anggaran desa untuk program lingkungan, serta peran kelembagaan desa dalam menjaga ekosistem.
Tarmizi, Koordinator Fitra Riau, menjelaskan, “Pelaksanaan TAKE di Kabupaten Siak sudah berlangsung sejak 5 tahun yang lalu, tentunya banyak capaian yang telah berhasil dalam mendukung program pembangunan berkelanjutan di Kabupaten Siak , yaitu melalui siak Kabupaten Hijau. Berkaitan dengan indaktor TAKE teresebut yang selaras dengan Siak Kabupaten Hijau, pada dua dimensi yaitu penyelamatan lingkungan dan peningkatan ekonomi, untuk itu perlu lah melakukan evaluasi sekaligus untuk memperkuat indikator tersebut agar lebih relevan dengan isu-isu yang berkembang saat ini dikabupaten siak”. Ungkap Tarmizi.
Penambahan Indikator Baru untuk Ketahanan Ekonomi
Selain aspek lingkungan, FGD juga membahas bagaimana TAKE dapat mendorong peningkatan ekonomi berbasis ekologi dan penurunan kemiskinan. Beberapa indikator baru diperkenalkan, seperti alokasi anggaran desa untuk ketahanan pangan dan kemandirian keuangan desa melalui optimalisasi Pendapatan Asli Desa (PADes). Indikator ini diharapkan dapat memperkuat ketahanan ekonomi desa dan mengurangi ketergantungan terhadap dana transfer dari pemerintah pusat.
Pak Amzirman, Kabid Pemerintahan Desa dan Keuangan Kampung, menilai bahwa upaya ini perlu dibarengi dengan penguatan kapasitas pemerintah desa. “Kami melihat ada potensi besar dalam skema TAKE ini. Namun, tantangan terbesar adalah bagaimana desa dapat memahami dan mengaplikasikan indikator-indikator ini secara efektif. Diperlukan pelatihan dan pendampingan yang lebih intensif,” ungkapnya.
Hambatan dan Tantangan Implementasi
Dalam diskusi, beberapa tantangan utama dalam implementasi TAKE juga terungkap, antara lain rendahnya pemahaman pemerintah desa mengenai kebijakan ekologi, masih minimnya alokasi anggaran untuk program lingkungan, serta terbatasnya akses desa terhadap pendanaan dan pendampingan teknis dalam mengembangkan ekonomi berbasis kelestarian lingkungan.
Selain itu, koordinasi antar pemangku kepentingan juga dinilai masih perlu diperkuat agar skema TAKE dapat berjalan lebih optimal. Faktor sosial dan budaya juga berpengaruh terhadap tingkat partisipasi masyarakat dalam program lingkungan dan ekonomi hijau. Kesadaran masyarakat untuk terlibat dalam program berbasis lingkungan masih perlu ditingkatkan melalui edukasi dan sosialisasi yang lebih masif.
Langkah Strategis ke Depan
Sebagai tindak lanjut dari FGD ini, disepakati beberapa langkah strategis untuk meningkatkan implementasi TAKE di Kabupaten Siak. Salah satunya adalah penyusunan sistem penilaian TAKE melalui kerja sama dengan Siak Pelalawan Landscape Programme (SPLP). Sistem ini akan menjadi pedoman dalam mengukur efektivitas kebijakan desa serta memberikan rekomendasi perbaikan yang lebih tepat sasaran. Selain itu, edukasi dan sosialisasi yang lebih masif juga diperlukan agar pemahaman masyarakat terhadap kebijakan ini semakin meningkat.
Langkah strategis lainnya adalah pelatihan bagi tim penilai dari Dinas PMK agar memiliki pemahaman mendalam terkait indikator penilaian dan teknis evaluasi. Dengan adanya pelatihan ini, diharapkan evaluasi kinerja desa dapat dilakukan secara lebih objektif dan terukur. Selain itu, sistem penilaian kinerja desa juga akan disosialisasikan kepada pemerintah desa dan masyarakat guna meningkatkan keterlibatan aktif dalam mendukung kebijakan ekologi dan pembangunan berkelanjutan.
Dengan adanya langkah-langkah ini, implementasi TAKE di Kabupaten Siak diharapkan semakin efektif dalam mendorong desa yang berkelanjutan, mandiri, dan sejahtera. Evaluasi yang lebih komprehensif serta dukungan dari berbagai pihak menjadi kunci utama dalam memastikan keberhasilan kebijakan ini.
