Ringkasan Berita:
- Fitra Riau mengkritik penganggaran penanggunalan bencana Provinsi Riau yang dinilai menunjukan tren mengkhawatirkan.
- Pada APBD Perubahan 2025 memperlihatkan prioritas fiskal terhadap penanganan dan mitigasi bencana belum mencerminkan urgensi di lapangan.
- Fitra Riau memandang, kondisi ini merupakan sinyal melemahnya komitmen pemerintah dalam memastikan keselamatan dan perlindungan masyarakat.
RIBUNPEKANBARU.COM, PEKANBARU – Di tengah meningkatnya risiko bencana dan penetapan status siaga darurat oleh Pemerintah Provinsi Riau dan 9 kabupaten dan kota di Riau justru komitmen anggaran pemerintah untuk ketahanan bencana menunjukkan tren yang mengkhawatirka
Kritik ini disampaikan Kordinator Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) Riau Tarmidzi.
Menurutnya, dalam APBD Perubahan 2025 memperlihatkan prioritas fiskal terhadap penanganan dan mitigasi bencana belum mencerminkan urgensi di lapangan.
Dalam APBD 2025, Pemerintah Provinsi Riau sebenarnya telah menyiapkan Belanja Tidak Terduga (BTT)
sebesar Rp 50 miliar sebagai dana darurat.
“Namun pada APBD Perubahan 2025 alokasi tersebut dipangkas drastis hingga 54 persen sehingga hanya tersisa Rp 23,1 miliar,” ujar Tarmidzi.
Kondisi ini semakin mengkhawatirkan karena dalam APBD 2026, dana darurat kembali mengalami penurunan sebesar 16 persen menjadi Rp 20 miliar.
“Penurunan BTT ini sangat kontradiktif dengan kondisi faktual Riau yang hampir setiap tahun menghadapi ancaman banjir, kebakaran hutan dan lahan, serta bencana sosial lainnya,” jelas Tarmidzi.
Selain itu, menurutnya, alokasi anggaran yang dipersiapkan melalui program penanggulangan dan penanganan bencana pada tiga Organisasi Perangkat Daerah (OPD) juga sangat minim.
Dalam APBD P 2025 total dukungan anggaran sebesar Rp 6,25 miliar, dengan rincian, BPBD sebesar Rp 3,95 miliar, Dinas Sosial Rp 1,88 miliar dan Dinas Kesehatan Rp413 juta.
“Angka ini menunjukkan bahwa program mitigasi, kesiapsiagaan, dan layanan korban bencana belum menjadi prioritas utama ditengah situasi darurat saat ini,” jelas Tarmidzi.
Secara total dukungan anggaran untuk penanganan dan ketahanan bencana ditengah status darurat saat
ini, baik dari BTT maupun anggaran program hanya sebesar 0,31 persen dari total belanja daerah sebesar Rp 9,4 triliun dalam APBD Perubahan 2025.
“Porsi ini terlalu kecil untuk sebuah provinsi yang saban tahun bergulat dengan bencana hidrometeorologi dan kejadian luar biasa lainnya,” ujarnya.
Dinilai Melemahnya Komitmen Pemerintah
Fitra Riau memandang, kondisi ini merupakan sinyal melemahnya komitmen pemerintah dalam memastikan keselamatan dan perlindungan masyarakat.
Di tengah meningkatnya intensitas bencana dan ditetapkannya status siaga darurat di berbagai daerah, penurunan alokasi anggaran justru berpotensi memperbesar dampak kerugian, memperlambat respons darurat, dan mengurangi efektivitas program penanggulangan di lapangan.
Artikel ini telah tayang di TribunPekanbaru.com dengan judul Fitra Kritisi Anggaran Ketahanan Bencana Riau Semakin Melemah di Tengah Status Siaga Darurat, https://pekanbaru.tribunnews.com/riau-region/1094456/fitra-kritisi-anggaran-ketahanan-bencana-riau-semakin-melemah-di-tengah-status-siaga-darurat.
Penulis: Nasuha Nasution | Editor: M Iqbal
