• Privacy Policy
  • Contact Us
No Result
View All Result
Kamis, Mei 22, 2025
FITRA RIAU
Advertisement
PODCAST
BELA ANGGARAN
  • Beranda
  • Tentang Kami
    • Sejarah
    • Visi dan Misi
    • Struktur Organisasi
    • Agenda Utama
    • Program
    • Donor dan Mitra
  • Kegiatan
    • Diskusi dan Lokakarya
    • Pendampingan
    • Penguatan Kapasitas
  • Publikasi
    • Policy Brief
    • Factsheet
    • Infografis
    • Buku dan Panduan
    • Laporan Penelitian
    • Laporan Tahunan
    • Laporan Keuangan
  • Media
    • Siaran Press
    • Fitra Riau diBerita
    • Podcast Anggaran Kita
    • Editorial dan Opini
    • Galeri
  • Layanan
    • Info Anggaran
    • BeLA-Anggaran
    • Digitalisasi Desa
    • Pengaduan Rujukan
  • Bahasa Indonesia
    • Bahasa Indonesia
    • English
  • Beranda
  • Tentang Kami
    • Sejarah
    • Visi dan Misi
    • Struktur Organisasi
    • Agenda Utama
    • Program
    • Donor dan Mitra
  • Kegiatan
    • Diskusi dan Lokakarya
    • Pendampingan
    • Penguatan Kapasitas
  • Publikasi
    • Policy Brief
    • Factsheet
    • Infografis
    • Buku dan Panduan
    • Laporan Penelitian
    • Laporan Tahunan
    • Laporan Keuangan
  • Media
    • Siaran Press
    • Fitra Riau diBerita
    • Podcast Anggaran Kita
    • Editorial dan Opini
    • Galeri
  • Layanan
    • Info Anggaran
    • BeLA-Anggaran
    • Digitalisasi Desa
    • Pengaduan Rujukan
  • Bahasa Indonesia
    • Bahasa Indonesia
    • English
No Result
View All Result
FITRA RIAU
No Result
View All Result

Menakar Peluang Penerapan Blended Finance Mendukung Siak Kabupaten Hijau

Februari 25, 2022
in Diskusi dan Lokakarya, Riset dan Advokasi

(FR-2022)- Salah satu tantangan implementasi kebijakan Siak Kabupaten Hijau adalah keterbatasan dukungan pendanaan. Sejauh ini, untuk melaksanakan inisiatif kebijakan itu, sebagian besar  bertumpu kepada anggaran pemerintah (APBD). Sementara kemampuan keuangan daerah masih jauh dengan perkiraan kebutuhan yang diperlukan untuk menjalankan kebijakan Siak Hijau tersebut.

Pemerintah Siak sendiri telah meningkatkan komitmennya dalam agenda mewujudkan Siak Kabupaten Hijau. Hal itu ditandai dengan peningkatan status kebijakan, dari Peraturan Bupati (Perbup) menjadi Peraturan Daerah (Perda) yang sedang dalam proses verifikasi di tingkat pusat. Perubahan itu juga sebagai strategi untuk mengoptimalkan implementasi Siak Hijau, karena payung kebijakan sebelumnya dinilai kurang efektif.

Tentu, perubahan status kebijakan itu tidak akan berarti apa-apa tanpa adanya strategi yang konkrit untuk mencapai setiap tujuan yang direncanakan. Termasuk bagaimana skenario pendanaan yang direncanakan untuk mendukung pelaksanaan strategi yang ditetapkan itu. 

Pemerintah Daerah telah menetapkan, mengimplementasikan Siak Hijau terdapat beberapa skenario pendanaannya. Salah satunya strateginya adalah melalui pendanaan yang bersumber dari APBN/D. Skema pendanaan ini adalah yang telah dijalankan saat ini. Seperti integrasi Siak Hijau dalam program dan kegiatan melalui Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang relevan di tingkat Kabupaten, program dukungan Pemerintah Provinsi. Selain itu juga melalui skenario usulan program dari pemerintah pusat melalui kementerian baik Dana Alokasi Khusus (DAK), program langsung di kementerian.

Masih terkait dengan pendanaan APBD, di Siak juga telah mendorong bagaimana kebijakan Siak Hijau diintegrasikan dalam pembangunan di Desa melalui pendanaan Desa (ADD maupun DD). Strategi yang dikembangkan adalah dengan menerapkan skema insentif fiskal berbasis Ekologi (TAKE), dengan memberikan stimulus insentif bagi desa yang memiliki kinerja mendukung Siak Hijau. 

Selain pendanaan APBN/D, skenario lain yang ditetapkan adalah sumber pendanaan lainnya yang berasal dari sumber-sumber yang diperbolehkan dalam perundang-undangan. Akan tetapi bagaimana skenario pendanaan lainnya (diluar APBN/D), belum ditetapkan secara operasional bagaimana strategi implementasinya. Meskipun sejauh ini kontribusi sumber dana lainnya juga sudah ada seperti dukungan dari Organisasi Masyarakat Sipil (OMS), Privat sektor, namun tidak atau belum terintegrasi.

 

Peluang Blended Finance

Dukungan berbagai pihak dalam implementasi kebijakan Siak Hijau adalah keniscayaan, termasuk dukungan pendanaan. Keterlibatan berbagai pihak dalam dan luar negeri dalam pembiayaan terhadap kebijakan dan program strategis yang dikelola secara terpadu merupakan bentuk dalam Blended Finance. Skenario ini sangat berpeluang untuk diterapkan oleh daerah-daerah yang memiliki gagasan strategis pembangunan hijau, seperti Siak Hijau ini. 

Demikianlah kesimpulan dari diskusi terbatas yang diselenggarakan Fitra Riau bersama dengan jaringan Masyarakat Sipil, Sedagho Siak, LPSEM, The Asia Foundation. Diskusi yang diselenggarakan secara virtual ini, membahas peluang implementasi dukungan pendanaan Implementasi kebijakan Siak Hijau melalui pendanaan diluar APBN/D. Mengingat, situasi kemampuan keuangan daerah sangat terbatas untuk berkontribusi membiayai inisiatif ini. 

Secara potensi, pengembangan blended finance untuk mendukung Siak Hijau sangat berpeluang untuk diterapkan. Salah satunya dengan mengoptimalkan pengelolaan dana privat sektor/swasta. Saat ini pemerintah daerah Siak sudah memiliki skema keterlibatan swasta dalam pembangunan daerah. 

Melalui Perda nomor 1 tahun 2013 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) Perusahaan. Kebijakan ini mengatur bagaimana kewajiban TJSL perusahaan terhadap lingkungan sekitar.  Pemerintah daerah sendiri berperan dalam skema koordinasi perencanaan dan monitoring pelaksanaan TJSL itu. Salah satu orientasi dari pendanaan ini adalah untuk lingkungan hidup. Namun, pelaksanaan TJSL sepenuhnya dilaksanakan oleh swasta sebagai pemilik dana sesuai dengan arahan dari forum multi pihak (Pemerintah dan Swasta).

Dalam skenario pendanaan Siak Hijau sendiri, peluang pendanaan yang diharapkan pemerintah daerah juga berasal dari pendanaan diluar APBN/D. Sehingga perlu dirancang skenario yang tepat dalam implementasinya. Wacana pembentukan kelembagaan khusus, seperti unit khusus yang menjalankan fungsi koordinasi dan termasuk penghimpunan pendanaan untuk Siak Hijau juga telah dibangun. Wacana itu telah menjadi konsen pemerintah yang berkolaborasi dengan masyarakat sipil Sedagho Siak. 

Ditingkat pusat, blended finance untuk mendukung pemerintah dalam mengatasi perubahan iklim telah dibentuk Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH) atas bentukan Menteri Keuangan dan Kementerian LHK.  Unit itu dibentuk dengan salah satu fungsinya menghimpun pendanaan secara kombinasi antara APBN dan Non APBN. Apakah model serupa bisa diterapkan di daerah? Konkritnya apakah Pemda Kabupaten Siak bisa membentuk badan/unit khusus serupa BPDLH tersebut untuk mendukung implementasi Siak Hijau?. 

Dari peluang dan potensi-potensi di Siak tersebut, maka diperlukan langkah lanjut untuk mengidentifikasi peluang pengembangan kebijakan blended finance di tingkat daerah. Setidaknya tiga hal penting yang harus dikaji secara mendalam, merespon potensi pendanaan swasta yang ada di Siak untuk mendukung Siak Hijau. Yaitu pada aspek kebijakan yang mendukung, kelembagaan yang ideal, serta strategi tata kelola pendanaan yang memastikan akuntabilitas.***

 

 

 

 

ShareTweetSend

Info Terkait

FGD: PEMBAHASAN KONSEP DAN PENYUSUNAN PLATFORM SISTEM LEGISLASI DAERAH (SILEGDA)
Diskusi dan Lokakarya

FITRA Riau Inisiasi Penguatan SILEGDA Bersama DPRD Riau: Menuju Legislasi Daerah yang Transparan

April 23, 2025
8
RAD BENGKALIS LESTARI DISEPAKATI, BAPPEDA LANJUTKAN KONSOLIDASI LINTAS OPD
Diskusi dan Lokakarya

RAD BENGKALIS LESTARI DISEPAKATI, BAPPEDA LANJUTKAN KONSOLIDASI LINTAS OPD

April 11, 2025
26
“FITRA Riau dan DPMK Rohil Evaluasi Kinerja Desa 2024, Bahas Pengalokasian ADK 2025”
Diskusi dan Lokakarya

“FITRA Riau dan DPMK Rohil Evaluasi Kinerja Desa 2024, Bahas Pengalokasian ADK 2025”

Februari 19, 2025
2
‘’Evaluasi dan Penguatan Instrumen Penilaian Kinerja Desa di Siak: Menuju Pembangunan Berkelanjutan’’
Diskusi dan Lokakarya

‘’Evaluasi dan Penguatan Instrumen Penilaian Kinerja Desa di Siak: Menuju Pembangunan Berkelanjutan’’

Februari 17, 2025
18
Next Post

Pengelolaan Belanja Tahun 2022

Diskusi dan Lokakarya

Gelar Diskusi, Fitra Tampung Gagasan Para Akademisi Untuk Kajian Pengetasan Kemiskinan Melalui Pemanfaatan DBH-Migas

Maret 21, 2023
93

Disambut dengan hangat, Fitra sampaikan Sosialisasi Program di Desa Koto Tandun

Maret 10, 2023
27

3 Desa Sekitar Sumur Migas di Bengkalis,“Ikuti Sosialisasi Pemanfaatan DBH Migas & Akuntabilitas CSR”

Maret 10, 2023
89

Dua Desa di Kabupaten Pelalawan Menjadi Sasaran Program Optimalisasi DBH-Migas

Maret 9, 2023
114

Pemdes Bonai, Apresiasi FITRA adakan Sosialisasi Pemanfaatan Dana Bagi Hasil Migas dan Peningkatan Akuntabilitas Sosial “CSR” untuk penanggulangan kemiskinan.

Maret 8, 2023
35

Pendampingan

Penyambutan Mahasiswa Magang Prodi Pendidikan Masyarakat UNRI di FITRA Riau:

Mahasiswa Pendidikan Kemasyarakatan FKIP UNRI Magang di Fitra Riau:Perkuat Peran dalam Pembelajaran Advokasi dan Pemberdayaan Masyarakat

Februari 25, 2025
8

Mahasiswa Ilmu Pemerintahan UNRI Magang di FITRA Riau: Mengasah Keterampilan dalam Memahami Tata Kelola Anggaran dan Transparansi Anggaran Publik.

Februari 24, 2025
29

Mahasiswa FKIP UNRI Rampungkan Magang di Fitra Riau, Siap Berkontribusi untuk Masyarakat

November 5, 2024
3

GELAR WORKSHOP, FITRA DAMPINGI DPMD DALAM PROSES VERIFIKASI PENILAIAN KINERJA DESA TAHUN 2024

Oktober 22, 2024
9

Fitra Riau memberikan Bantuan Pertanian Untuk peningkatkan Pemberdayaan Perempuan di Desa Bumbung

Oktober 27, 2023
33

Sekretariat Fitra Riau

Jl. Rw. Indah, Sidomulyo Bar., Kec. Tampan,
Kota Pekanbaru, Riau 28294

Hubungi Kami

Tertarik berkerjasama dengan kami hubungi kami:
No. Telepon: ………
Email: …………

Layanan Pengaduan

Jika menemukan masalah pelayanan publik, dugaan korupsi Hubungi Kami




© 2023 Fitra Riau - Developed with 💙 by webee.

No Result
View All Result
  • Beranda
  • Tentang Kami
    • Sejarah
    • Visi dan Misi
    • Struktur Organisasi
    • Agenda Utama
    • Program
    • Donor dan Mitra
  • Kegiatan
    • Diskusi dan Lokakarya
    • Pendampingan
    • Penguatan Kapasitas
  • Publikasi
    • Policy Brief
    • Factsheet
    • Infografis
    • Buku dan Panduan
    • Laporan Penelitian
    • Laporan Tahunan
    • Laporan Keuangan
  • Media
    • Siaran Press
    • Fitra Riau diBerita
    • Podcast Anggaran Kita
    • Editorial dan Opini
    • Galeri
  • Layanan
    • Info Anggaran
    • BeLA-Anggaran
    • Digitalisasi Desa
    • Pengaduan Rujukan
  • Bahasa Indonesia
    • Bahasa Indonesia
    • English

© 2023 Fitra Riau - Developed with 💙 by webee.