Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) Riau menegaskan komitmennya dalam mendorong tata kelola sumber daya alam yang adil dan berkelanjutan melalui rangkaian sosialisasi program “Tata Kelola Sumber Daya Alam untuk Percepatan Transisi Energi serta Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat” di tiga desa penghasil migas di Kabupaten Bengkalis. Kegiatan ini berlangsung pada 10–12 Februari 2026 di Desa Sungai Nibung (Kecamatan Siak Kecil), Desa Bathin Sobanga (Kecamatan Bathin Solapan), dan Desa Muara Basung (Kecamatan Pinggir).
Ketiga desa tersebut merupakan wilayah yang berada di sekitar operasi perusahaan migas. Di Desa Sungai Nibung, aktivitas migas dijalankan oleh PT Bumi Siak Pusako. Sementara itu, di Desa Bathin Sobanga dan Desa Muara Basung, kegiatan hulu migas beroperasi melalui PT Pertamina Hulu Rokan (PHR). Keberadaan industri ekstraktif ini menjadikan ketiga desa sebagai wilayah strategis penerima Dana Bagi Hasil (DBH) Migas yang semestinya mampu mendorong percepatan kesejahteraan masyarakat.
Program yang didukung oleh Ford Foundation ini menjadi langkah awal dari pendampingan desa selama kurang lebih kurang 18 bulan ke depan. Sosialisasi menghadirkan kepala desa, perangkat desa, BPD, tokoh masyarakat, tokoh perempuan, serta pemuda sebagai bagian dari upaya membangun kolaborasi multipihak dalam memperkuat tata kelola Dana Bagi Hasil (DBH) Migas.
Dalam pemaparannya, Perwakilan FITRA Riau, Gusmansyah, menegaskan bahwa desa penghasil migas memiliki hak untuk merasakan manfaat nyata dari aktivitas industri ekstraktif di wilayahnya. Namun demikian, berbagai tantangan masih dihadapi, mulai dari persoalan lingkungan, keterbatasan akses layanan dasar, hingga belum optimalnya pemanfaatan DBH Migas sebagai instrumen pengurangan kemiskinan dan penguatan ekonomi lokal.
Di Desa Sungai Nibung, masyarakat menyampaikan aspirasi terkait kebutuhan air bersih layak konsumsi, indikasi pencemaran udara di beberapa dusun, serta rendahnya Pendapatan Asli Desa (PAD). Sementara itu, kelompok perempuan memperlihatkan potensi ekonomi lokal seperti batik desa dan kerajinan tudung saji yang berpeluang dikembangkan melalui dukungan kapasitas, akses modal, dan perluasan pasar. Diskusi di Bathin Sobanga dan Muara Basung juga menekankan pentingnya peningkatan kapasitas aparatur desa dalam perencanaan dan penganggaran yang lebih partisipatif dan responsif.
Dari Kebijakan Hingga Penguatan Perempuan Desa
Program pendampingan ini dirancang dengan dua fokus utama yang saling terhubung dan saling menguatkan. Pertama, penguatan kebijakan penanggulangan kemiskinan di tingkat desa dengan Perencanaan berbasis data, transparansi anggaran, dan partisipasi aktif masyarakat menjadi fondasi utama memberikan dampak nyata dan terukur.
Kedua, pembentukan dan penguatan komunitas perempuan peduli dan berdaya sebagai aktor kunci pembangunan desa. Program ini menempatkan perempuan bukan hanya sebagai penerima manfaat, tetapi sebagai pengambil keputusan dan penggerak ekonomi lokal. Melalui penguatan kapasitas, peningkatan partisipasi dalam musyawarah desa, serta dukungan terhadap usaha produktif, perempuan diharapkan mampu berperan aktif dalam proses perencanaan pembangunan dan agenda transisi energi di tingkat desa. Dengan demikian, pembangunan desa tidak hanya inklusif, tetapi juga berkeadilan gender dan berorientasi pada keberlanjutan.
Pemerintah desa di ketiga lokasi menyampaikan apresiasi dan dukungan penuh terhadap program ini. Mereka menilai kehadiran FITRA Riau menjadi momentum strategis untuk memperkuat sistem perencanaan, pengelolaan anggaran, serta membuka ruang partisipasi masyarakat secara lebih luas.
Sebagai tindak lanjut, disepakati penyusunan rencana aksi bersama, pemetaan potensi desa, pembentukan kelompok dampingan lintas dusun, serta penguatan mekanisme pengawasan anggaran desa. Dengan semangat kolaborasi antara pemerintah desa, masyarakat, dan FITRA Riau, tiga desa penghasil migas di Kabupaten Bengkalis diharapkan mampu menjadi contoh praktik tata kelola sumber daya alam yang transparan, akuntabel, inklusif, dan berdampak nyata terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.
