• Privacy Policy
  • Contact Us
No Result
View All Result
Rabu, September 27, 2023
FITRA RIAU
Advertisement
PODCAST
BELA ANGGARAN
  • Beranda
  • Tentang Kami
    • Sejarah
    • Visi dan Misi
    • Struktur Organisasi
    • Agenda Utama
    • Program
    • Donor dan Mitra
  • Kegiatan
    • Diskusi dan Lokakarya
    • Pendampingan
    • Penguatan Kapasitas
  • Publikasi
    • Policy Brief
    • Factsheet
    • Infografis
    • Buku dan Panduan
    • Laporan Penelitian
    • Laporan Tahunan
    • Laporan Keuangan
  • Media
    • Siaran Press
    • Fitra Riau diBerita
    • Podcast Anggaran Kita
    • Editorial dan Opini
    • Galeri
  • Layanan
    • Info Anggaran
    • BeLA-Anggaran
    • Digitalisasi Desa
    • Pengaduan Rujukan
  • Bahasa IndonesiaBahasa Indonesia
    • Bahasa IndonesiaBahasa Indonesia
    • EnglishEnglish
  • Beranda
  • Tentang Kami
    • Sejarah
    • Visi dan Misi
    • Struktur Organisasi
    • Agenda Utama
    • Program
    • Donor dan Mitra
  • Kegiatan
    • Diskusi dan Lokakarya
    • Pendampingan
    • Penguatan Kapasitas
  • Publikasi
    • Policy Brief
    • Factsheet
    • Infografis
    • Buku dan Panduan
    • Laporan Penelitian
    • Laporan Tahunan
    • Laporan Keuangan
  • Media
    • Siaran Press
    • Fitra Riau diBerita
    • Podcast Anggaran Kita
    • Editorial dan Opini
    • Galeri
  • Layanan
    • Info Anggaran
    • BeLA-Anggaran
    • Digitalisasi Desa
    • Pengaduan Rujukan
  • Bahasa IndonesiaBahasa Indonesia
    • Bahasa IndonesiaBahasa Indonesia
    • EnglishEnglish
No Result
View All Result
FITRA RIAU
No Result
View All Result

FITRA Sampaikan Gagasan Konsep Blended Finance dan Pengembangan DBH-DR TAKE Siak Hijau Bersama Bupati Siak

Oktober 31, 2022
in Diskusi dan Lokakarya, Riset dan Advokasi

FR. Tim Fitra Riau (Triono Hadi, Taufik dan Gusmansyah) serta di dampingi oleh Dinamisator Sedagho Siak, Tomi Tamsil, bertemu dengan Bupati Kabupaten Siak. di kediaman Bupati, pada Senin sore, tanggal 31 Oktober 2022. Dalam pertemuan ini juga turut hadir Asisten 1 Fauzi Azmi, dan Budhi Yuwono, kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Siak. Pertemuan ini adalah rangkaian kegiatan diskusi pagi tadi di kantor Bappeda Kabupaten Siak. 

Dalam pertemuan ini, Fitra menyampaikan dua hal sebagai laporan yaitu : Pertama, bagaimana perkembangan advokasi Fitra dalam mendorong pemanfaatan optimalisasi penggunaan Dana Bagi Hasil-Dana Reboisasi (DBH-DR) untuk kegiatan Insentif Lingkungan Hidup dan Kehutanan, atau mendukung pendanaan (TAKE) Siak hijau. Kedua, mengutarakan perkembangan konsep penyusunan Badan Pengelolaan Dana Lingkungan Hidup (BPDLH) Daerah, sebagai peluang alternatif untuk pemerintah menerapkan kelembagaan Badan Layanan Umum (BLU) Daerah sebagai modalitas kelembagaan untuk menghimpun, mengelola dan mendistribusikan pendanaan untuk mendukung pelaksanaan kebijakan Siak Hijau. Ungkap taufik.

Dalam kesempatan ini, Triono Hadi menjelaskan, bagaimana konsep blended finance yang telah disusun ini sebenarnya sudah mendapatkan input dan masukan oleh berbagai pihak dan juga kajian mendalam terkait dengan regulasi. Sehingga pilihan dari gagasan ini adalah penerapan pola badan layanan umum sebagai skema strategi kelembagaan yang fleksibel dalam pengelolaan keuangan yang nanti nya memiliki keleluasaan untuk membangun kerjasama berbagai pihak, termasuk juga memiliki ruang, menerima sumber-sumber pendapatan hibah baik di sektor swasta, dana pemerintah maupun dari kerjasama pemerintah.

“Saat ini sudah ada Tim Kebijakan Sekretariatan Siak Hijau (TKSK), Outlock investasi hijau, Koalisi Privat Sektor, dan  Peraturan Bupati No 1 Tahun 2013 tentang forum CSR. Sebenarnya Ini adalah modalitas, kemudian modalitas yang ada ini di perkuat dengan mengembangkan serta memobilisasi pendanaan lingkungan hidup di luar APBD dengan pendekatan Blended Finance. Sehingga pemerintah kabupaten siak sangat berpeluang untuk mengembangkan pola BLU ini. Apalagi program Bupati disektor Lingkungan Hidup seperti TAKE yang sudah berjalan ini bisa terkonsolidasi dari sisi dukungan pembiayaan di luar APBD saat ini” Kata Triono. 

Selain konsep blended finance yang di sampaikan, Fitra juga menjelaskan bagaimana perkembangan DBH-DR, yang mana tahun ini dalam perencanaan anggaran tahun 2023, pemerintah kembali mengalokasikan DBH-DR sebesar Rp. 35 miliar dari sisa Rp. 74 Miliar dan salah satunya untuk insentif mendukung TAKE sebesar Rp. 2 miliar. 

“ Untuk Penerapan TAKE ada Rp. 2 milyar alokasi dari DBH-DR dan saat ini pemda siak melalui bappeda juga sudah mengajukan RKP dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung dan Badan Keuangan Daerah juga sudah merancang Draft Ranperbup untuk pengalokasian Insentif melalui skema bantuan keuangan khusus dan ranperbup  ini sebagai pedoman adminitrasi pelaksanaan DBH-DR Insentif yang mana ada Pokja yang akan melakukan verifikasi pengajuan anggaran ini dari desa, Pokjanya adalah BKD, DPMK, BPBD, DLH , Inspektorat dan Bappeda  “ Ungkap Triono

Alfedri di sela diskusi menjawab, untuk konsep blended finance, pemerintah Kabupaten Siak sangat setuju jika ini di terapkan, dan beliau meminta agar konsep ini, Siak adalah Kabupaten pertama yang akan menerapkan pola BLU ini sebagai Colaboratif Pendanaan untuk mendukung kebijakan Siak Hijau. 

Kebijakan Siak Hijau ini harus benar-benar bisa memberikan Ruang kesejahteraan bagi masyarakat dan menekan angka kemiskinan di tingkatan tapak, Pola pengembangan TAKE yang sudah masuk ke tahap ke tiga ini adalah salah satu jawaban akan kepastian itu. 

“ Untuk gagasan tawaran teman-teman ini saya apresiasi dan nanti akan kami diskusikan di forum internal kami, tetapi untuk DBH-DR ini selain penggunaan untuk insentif TAKE coba di fikirkan selain penggunaan DBH-DR yang akan habis di tahun 2024 terakhir bagaimana dengan selanjutanya skema apa yang bisa di cari untuk alternatif Pengembangan TAKE ini, kalau menggunakan ADK ya tak masalah, tapi harus ada sumber lain selain Alokasi Dana Kampung dan selain DBH-DR itu “ Ungkap Bupati Siak.

Triono menambahkan kembali, untuk penggunaan DBH-DR memang akan berakhir di tahun 2024. Skema lain yang bisa kita dukung untuk mengupayakan pendanan TAKE ataupun pendananaan untuk lingkungan hidup adalah pemanfaatan sumber pendanaan lain, mungkin bisa mengembangkan TAKE CSR ataupun peluang lain dari Dana Abadi Daerah (DAD) dan sumber APBD maupun Transfer APBN 

Fitra sangat berharap konsep blended finance ini adalah salah satu upaya untuk menkonsolidasikan pendananan kolaboratif untuk mendukung program dan kegiatan daerah. Sesambil mempersiapkan administrasi yang mungkin memakai waktu proses yang panjang. Ini sekiranya langkah yang harus di siapkan pemda yaitu : Pertama, Persiapan Kebijakan pendanaan Lingkungan Hidup di dalam RPJMD, Kedua, sumber daya manusianya, Ketiga Kelengakapan administrasi untuk pengajuan kelembagaan BLU dan Keempat rencana aksi pendanaannya. Tutup Triono Hadi ** TF 

ShareTweetSend

Info Terkait

Fitra Bersama Kominfo Sepakat Memperkuat Layanan Transparansi dan Satu Data Kabupaten Pelalawan
Diskusi dan Lokakarya

Fitra Bersama Kominfo Sepakat Memperkuat Layanan Transparansi dan Satu Data Kabupaten Pelalawan

Agustus 3, 2023
3
Fitra Riau Bersama Pemda Rokan Hulu Bahas Formulasi Redistribusi DBH Migas ke Desa
Diskusi dan Lokakarya

Fitra Riau Bersama Pemda Rokan Hulu Bahas Formulasi Redistribusi DBH Migas ke Desa

Agustus 1, 2023
29
Perkuat Isu Kebijakan Satu Data Dan Informasi Proaktif
Diskusi dan Lokakarya

Perkuat Isu Kebijakan Satu Data Dan Informasi Proaktif

Juli 5, 2023
11
Upaya Pengentasan kemiskinan
Diskusi dan Lokakarya

Upaya Pengentasan kemiskinan Ekstrim

Juni 20, 2023
15
Next Post

Monitoring dan Evaluasi Capaian Siak Hijau 2019-2021

Diskusi dan Lokakarya

Gelar Diskusi, Fitra Tampung Gagasan Para Akademisi Untuk Kajian Pengetasan Kemiskinan Melalui Pemanfaatan DBH-Migas

Maret 21, 2023
40

3 Desa Sekitar Sumur Migas di Bengkalis,“Ikuti Sosialisasi Pemanfaatan DBH Migas & Akuntabilitas CSR”

Maret 10, 2023
22

Disambut dengan hangat, Fitra sampaikan Sosialisasi Program di Desa Koto Tandun

Maret 10, 2023
10

Dua Desa di Kabupaten Pelalawan Menjadi Sasaran Program Optimalisasi DBH-Migas

Maret 9, 2023
9

Pemdes Bonai, Apresiasi FITRA adakan Sosialisasi Pemanfaatan Dana Bagi Hasil Migas dan Peningkatan Akuntabilitas Sosial “CSR” untuk penanggulangan kemiskinan.

Maret 8, 2023
10

Pendampingan

Dua Desa di Kabupaten Pelalawan Menjadi Sasaran Program Optimalisasi DBH-Migas

Maret 9, 2023
9

Pemdes Bonai, Apresiasi FITRA adakan Sosialisasi Pemanfaatan Dana Bagi Hasil Migas dan Peningkatan Akuntabilitas Sosial “CSR” untuk penanggulangan kemiskinan.

Maret 8, 2023
10

Lakukan Pengenalan Program, Pemerintah Desa Teluk Sono menyambut baik program Fitra Riau

Maret 7, 2023
13

5 Desa di latih oleh Fitra Riau dan Serindit.ID dalam pengelolaan SID dan Website Desa

Desember 27, 2022
6

Final Assesment Kinerja Desa (TAKE) 2022 di Bengkalis , Indeks Kinerja Desa Meningkat.

Oktober 26, 2022
2

Sekretariat Fitra Riau

Jl. Kartama/ Inpres Gg. Bambu No. 5
RT 07/ RW 16 Kelurahan Maharatu, Kec. Marpoyan Damai, Pekanbaru

Hubungi Kami

Tertarik berkerjasama dengan kami hubungi kami:
No. Telepon: ………
Email: …………

Layanan Pengaduan

Jika menemukan masalah pelayanan publik, dugaan korupsi Hubungi Kami




© 2023 Fitra Riau - Developed with 💙 by webee.

No Result
View All Result
  • Beranda
  • Tentang Kami
    • Sejarah
    • Visi dan Misi
    • Struktur Organisasi
    • Agenda Utama
    • Program
    • Donor dan Mitra
  • Kegiatan
    • Diskusi dan Lokakarya
    • Pendampingan
    • Penguatan Kapasitas
  • Publikasi
    • Policy Brief
    • Factsheet
    • Infografis
    • Buku dan Panduan
    • Laporan Penelitian
    • Laporan Tahunan
    • Laporan Keuangan
  • Media
    • Siaran Press
    • Fitra Riau diBerita
    • Podcast Anggaran Kita
    • Editorial dan Opini
    • Galeri
  • Layanan
    • Info Anggaran
    • BeLA-Anggaran
    • Digitalisasi Desa
    • Pengaduan Rujukan
  • Bahasa IndonesiaBahasa Indonesia
    • Bahasa IndonesiaBahasa Indonesia
    • EnglishEnglish

© 2023 Fitra Riau - Developed with 💙 by webee.