• Privacy Policy
  • Contact Us
No Result
View All Result
Rabu, Oktober 15, 2025
FITRA RIAU
Advertisement
PODCAST
BELA ANGGARAN
  • Beranda
  • Tentang Kami
    • Sejarah
    • Visi dan Misi
    • Struktur Organisasi
    • Agenda Utama
    • Program
    • Donor dan Mitra
  • Kegiatan
    • Diskusi dan Lokakarya
    • Pendampingan
    • Penguatan Kapasitas
  • Publikasi
    • Policy Brief
    • Factsheet
    • Infografis
    • Buku dan Panduan
    • Laporan Penelitian
    • Laporan Tahunan
    • Laporan Keuangan
  • Media
    • Siaran Press
    • Fitra Riau diBerita
    • Podcast Anggaran Kita
    • Editorial dan Opini
    • Galeri
  • Layanan
    • Info Anggaran
    • BeLA-Anggaran
    • Digitalisasi Desa
    • Pengaduan Rujukan
  • Bahasa Indonesia
    • Bahasa Indonesia
    • English
  • Beranda
  • Tentang Kami
    • Sejarah
    • Visi dan Misi
    • Struktur Organisasi
    • Agenda Utama
    • Program
    • Donor dan Mitra
  • Kegiatan
    • Diskusi dan Lokakarya
    • Pendampingan
    • Penguatan Kapasitas
  • Publikasi
    • Policy Brief
    • Factsheet
    • Infografis
    • Buku dan Panduan
    • Laporan Penelitian
    • Laporan Tahunan
    • Laporan Keuangan
  • Media
    • Siaran Press
    • Fitra Riau diBerita
    • Podcast Anggaran Kita
    • Editorial dan Opini
    • Galeri
  • Layanan
    • Info Anggaran
    • BeLA-Anggaran
    • Digitalisasi Desa
    • Pengaduan Rujukan
  • Bahasa Indonesia
    • Bahasa Indonesia
    • English
No Result
View All Result
FITRA RIAU
No Result
View All Result

FITRA Fasilitasi Kabupaten Pelalawan Dalam Penyusunan RKP DBH-DR Untuk Insentif Tahun 2023

Oktober 10, 2022
in Diskusi dan Lokakarya, Riset dan Advokasi

FR. Fitra Riau dengan Pemerintah Kabupaten Pelalawan telah menyusun Rancangan Kerja Penganggaran (RKP) Dana Bagi Hasil-Dana Reboisasi (DBH-DR) untuk pengajuan tahun 2023, kegiatan ini adalah bentuk pendampingan Fitra terhadap dorongan pemberian insentif kinerja Lingkungan Hidup dan Kehutanan oleh Pemda pelalawan melalui alokasi dari penggunaan DBH-DR Tahun 2023 dengan skema Bantuan Keuangan Khusus (BKK). 

Kata Taufik, Dalam kegiatan diskusi ini, selain di hadiri oleh tim FITRA, juga turut hadir kepala bagian hukum, Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup, Bappeda, BPKAD, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, inspektorat dan Kabid Pemerintah Desa. Kegiatan ini di laksanakan di kantor Bupati Kabupaten Pelalawan, pada hari Senin 10 Oktober 2022. 

Lanjut Taufik, Dalam Pertemuan ini lebih banyak membahas terkait dengan Draft Rancangan Peraturan Bupati yang mana draft ini masih banyak perdebatan terutama soal pembentukan Pokja, leading dari siapa yang akan mengkoordinir insentif ini, persoalan skema penyaluran, perencanaan dan penganggaran dan pelaksanaan penatausahaan menjadi topik pembahasan dalam diskusi ini. 

Sebelumnya, kata Taufik hal ini terus menjadi poin utama diskusi terutama terkait dorongan insentif yang diberikan dalam bentuk skema bantuan keuangan khusus dalam penggunaan alokasi DBH-DR. Dari beberapa pertemuan, hal ini menjadi topik pembahasannya maka sangat penting untuk di lakukan konsultasi secara intensif terhadap penggunaan insentif ini. 

Taufik dalam hal ini membenarkan sikap kehati-hatian pemda, pasalnya hal ini sangat lumrah di lakukan oleh Dinas tersebut, karena penggunaan insentif dari DBH-DR ini adalah kebijakan yang baru sesuai Peraturan Menteri Keuangan No 216 hal ini diperbolehkan untuk pemerintah daerah mengajukan perencanaan untuk kegiatan pemberian insentif dan ini juga termasuk dalam program strategis DBH-DR itu. 

Selanjutnnya, untuk memperkuat usulan pemda dalam penggunaan DBH-DR sangat di pentingkan untuk menyusun administrasi sebagai pedoman pemerintah memberikan bantuan keuangan khusus tersebut. Terutama penyusunan Ranperbup ini dan penetapan desa penerima yang berhak melakukan pengajuan proposal BKK. 

Perlu di ketahui, bahwasannya, Nantinya desa dari hasil penilaian kinerja yang telah di tetapkan tersebut bisa mengajukan proposal kepada Tim Pokja untuk pengajuan penggunaan DBH-DR dan pengajuan proposal tersebut harus sesuai dengan kriteria yang di mandateken dalam dalam PMK 216 yaitu ; untuk kegiatan atau program persampahan desa, rehabilitas hutan dan lahan, Sanitasi Lingkungan Hidup dan pengelolaan air limbah desa.  Kata Taufik Manager Advokasi Fitra. 

Sementara Novri Wahyudi, Mengatakan DPMD juga sudah menetapkan 25  Desa Penerima DBH-DR Insentif, desa-desa tersebut adalah skor tertinggi dari nilai indeks kinerja lingkungan hidup yang sudah di tetapkan oleh kami berdasarkan verifikasi penilaian yang juga sudah di lakukan sebelumnya. Kata kepala Dinas DPMD tersebut, 

Dengan demikian lanjutnya lagi, hal yang paling utama dalam pemberian insentif ini adalah nominal pagu yang menjadi kesepakatan kita bersama yang harus kita tetapkan bersama. kira-kira berapa yang akan kita berikan untuk desa dari Pagu alokasi DBH-DR insentif ini,Nah hal ini yang tentunya Bappeda dan BPKAD yang mempunyai jawaban hal itu. Kata Novri Wahyudi.

Sementara itu Staf  Bappeda, membenarkan apa yang di sampaikan oleh kepala dinas DPMD dan Keluhan dari bagian Hukum dan Dinas Lingkungan Hidup, sehingga dari hasil pertemuan ini, di dapatkan kesimpulan bahwasanya untuk pembahasan lebih detail terkait Ranperbup dan pagu anggaran akan di bahas dalam pertemuan selanjutnya setelah kepulangan dari konsultasi ke kementrian lingkungan hidup, kementrian dalam negeri dan kementrian keuangan, yang mana akan berkonsultasi pada minggu depan tanggal 21 oktober 2022. 

Untuk sementara katanya, Dana Transfer Anggaran Kabupaten berbasis ekologi (TAKE) DBH-DR yang akan di distribusikan, Pagunya sebesar Rp 3 Miliar. untuk tahun 2023. Akan tetapi hal ini perlu di bahas kembali, bisa jadi pagunya kurang dari Rp. 3 miliar atau menjadi Rp. 1,5 miliar.  Tutup Tengku Faisal. ** TF 

 

Penulis Reportase Taufik

ShareTweetSend

Info Terkait

Pelalawan Kukuhkan Komitmen Lingkungan: Skema TAKE Resmi Terintegrasi ke RPJMD 2025–2029
Diskusi dan Lokakarya

Pelalawan Kukuhkan Komitmen Lingkungan: Skema TAKE Resmi Terintegrasi ke RPJMD 2025–2029

Mei 16, 2025
18
“Integrasi Skema Insentif Lingkungan Ke Dalam RPJMD Inhu 2025–2029, Pemda Tegaskan Komitmen Berkelanjutan”
Diskusi dan Lokakarya

“Integrasi Skema Insentif Lingkungan Ke Dalam RPJMD Inhu 2025–2029, Pemda Tegaskan Komitmen Berkelanjutan”

Mei 14, 2025
27
FGD: PEMBAHASAN KONSEP DAN PENYUSUNAN PLATFORM SISTEM LEGISLASI DAERAH (SILEGDA)
Diskusi dan Lokakarya

FITRA Riau Inisiasi Penguatan SILEGDA Bersama DPRD Riau: Menuju Legislasi Daerah yang Transparan

April 23, 2025
12
GUBERNUR RIAU SAMBUT MASUKAN CSO: “DORONG EKSEKUSI KEBIJAKAN LINGKUNGAN YANG KUAT”.
Diskusi dan Lokakarya

GUBERNUR RIAU SAMBUT MASUKAN CSO: “DORONG EKSEKUSI KEBIJAKAN LINGKUNGAN YANG KUAT”.

April 21, 2025
4
Next Post

MENGGAGAS BADAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (BPDLH) DAERAH

Diskusi dan Lokakarya

Gelar Diskusi, Fitra Tampung Gagasan Para Akademisi Untuk Kajian Pengetasan Kemiskinan Melalui Pemanfaatan DBH-Migas

Maret 21, 2023
109

3 Desa Sekitar Sumur Migas di Bengkalis,“Ikuti Sosialisasi Pemanfaatan DBH Migas & Akuntabilitas CSR”

Maret 10, 2023
107

Disambut dengan hangat, Fitra sampaikan Sosialisasi Program di Desa Koto Tandun

Maret 10, 2023
28

Dua Desa di Kabupaten Pelalawan Menjadi Sasaran Program Optimalisasi DBH-Migas

Maret 9, 2023
118

Pemdes Bonai, Apresiasi FITRA adakan Sosialisasi Pemanfaatan Dana Bagi Hasil Migas dan Peningkatan Akuntabilitas Sosial “CSR” untuk penanggulangan kemiskinan.

Maret 8, 2023
44

Pendampingan

Penyambutan Mahasiswa Magang Prodi Pendidikan Masyarakat UNRI di FITRA Riau:

Mahasiswa Pendidikan Kemasyarakatan FKIP UNRI Magang di Fitra Riau:Perkuat Peran dalam Pembelajaran Advokasi dan Pemberdayaan Masyarakat

Februari 25, 2025
18

Mahasiswa Ilmu Pemerintahan UNRI Magang di FITRA Riau: Mengasah Keterampilan dalam Memahami Tata Kelola Anggaran dan Transparansi Anggaran Publik.

Februari 24, 2025
52

Mahasiswa FKIP UNRI Rampungkan Magang di Fitra Riau, Siap Berkontribusi untuk Masyarakat

November 5, 2024
8

GELAR WORKSHOP, FITRA DAMPINGI DPMD DALAM PROSES VERIFIKASI PENILAIAN KINERJA DESA TAHUN 2024

Oktober 22, 2024
11

Fitra Riau memberikan Bantuan Pertanian Untuk peningkatkan Pemberdayaan Perempuan di Desa Bumbung

Oktober 27, 2023
39

Sekretariat Fitra Riau

Jl. Rw. Indah, Sidomulyo Bar., Kec. Tampan,
Kota Pekanbaru, Riau 28294

Hubungi Kami

Tertarik berkerjasama dengan kami hubungi kami:
No. Telepon: ………
Email: …………

Layanan Pengaduan

Jika menemukan masalah pelayanan publik, dugaan korupsi Hubungi Kami




© 2023 Fitra Riau - Developed with 💙 by webee.

No Result
View All Result
  • Beranda
  • Tentang Kami
    • Sejarah
    • Visi dan Misi
    • Struktur Organisasi
    • Agenda Utama
    • Program
    • Donor dan Mitra
  • Kegiatan
    • Diskusi dan Lokakarya
    • Pendampingan
    • Penguatan Kapasitas
  • Publikasi
    • Policy Brief
    • Factsheet
    • Infografis
    • Buku dan Panduan
    • Laporan Penelitian
    • Laporan Tahunan
    • Laporan Keuangan
  • Media
    • Siaran Press
    • Fitra Riau diBerita
    • Podcast Anggaran Kita
    • Editorial dan Opini
    • Galeri
  • Layanan
    • Info Anggaran
    • BeLA-Anggaran
    • Digitalisasi Desa
    • Pengaduan Rujukan
  • Bahasa Indonesia
    • Bahasa Indonesia
    • English

© 2023 Fitra Riau - Developed with 💙 by webee.