• Privacy Policy
  • Contact Us
No Result
View All Result
Kamis, Juli 3, 2025
FITRA RIAU
Advertisement
PODCAST
BELA ANGGARAN
  • Beranda
  • Tentang Kami
    • Sejarah
    • Visi dan Misi
    • Struktur Organisasi
    • Agenda Utama
    • Program
    • Donor dan Mitra
  • Kegiatan
    • Diskusi dan Lokakarya
    • Pendampingan
    • Penguatan Kapasitas
  • Publikasi
    • Policy Brief
    • Factsheet
    • Infografis
    • Buku dan Panduan
    • Laporan Penelitian
    • Laporan Tahunan
    • Laporan Keuangan
  • Media
    • Siaran Press
    • Fitra Riau diBerita
    • Podcast Anggaran Kita
    • Editorial dan Opini
    • Galeri
  • Layanan
    • Info Anggaran
    • BeLA-Anggaran
    • Digitalisasi Desa
    • Pengaduan Rujukan
  • Bahasa Indonesia
    • Bahasa Indonesia
    • English
  • Beranda
  • Tentang Kami
    • Sejarah
    • Visi dan Misi
    • Struktur Organisasi
    • Agenda Utama
    • Program
    • Donor dan Mitra
  • Kegiatan
    • Diskusi dan Lokakarya
    • Pendampingan
    • Penguatan Kapasitas
  • Publikasi
    • Policy Brief
    • Factsheet
    • Infografis
    • Buku dan Panduan
    • Laporan Penelitian
    • Laporan Tahunan
    • Laporan Keuangan
  • Media
    • Siaran Press
    • Fitra Riau diBerita
    • Podcast Anggaran Kita
    • Editorial dan Opini
    • Galeri
  • Layanan
    • Info Anggaran
    • BeLA-Anggaran
    • Digitalisasi Desa
    • Pengaduan Rujukan
  • Bahasa Indonesia
    • Bahasa Indonesia
    • English
No Result
View All Result
FITRA RIAU
No Result
View All Result

(2) Forum Dialog “Menyusun Peta Jalan Perbaikan Tata Kelola Sawit di Riau “Memastikan Keadilan Distribusi Lahan kepada Rakyat”

Desember 17, 2019
in Diskusi dan Lokakarya, Riset dan Advokasi

Sesi 2

FR– Salah satu persoalan tata kelola sumberdaya alam di Riau, adalah ketidakadilan dalam pengusaan lahan. Sebagian besar lahan di Riau diperuntukkan untuk korporasi seiring dengan semakin sempitnya ruang kelola rakyat terhadap lahan itu. Baik disektor perkebunan, kehutanan maupun bentuk peluang pengelolaan sumberdaya alam lainnya. Untuk itu perbaikan tata kelola perkebunan kelapa sawit ini harus ikuti dengan pembenahan akses lahan terhadap masyarakat. 

 

Topik ini, menjadi salah satu topik penting yang dibahas dalam “Forum Dialog Menyusun Peta Jalan Perbaikan Tata Kelola Perkebunan Sawit di Riau” yang diselenggarakan oleh Fitra Riau dan Yayasan Mitra Insani, 17-18 Desember 2019 di Pekanbaru. Pengelolaan sumberdaya alam harus memperhatikan masyarakat sebagai upaya untuk mensejahterakan masyarakat. 

 

Anggapan bahwa perkebunan kelapa sawit menjadi penopang dalam meningkatkan ekonomi tentu tidak serta merta keliru. Data menyebutkan angka bahwa produk domistik regional bruto (PDRB) tanpa migas Provinsi Riau 30% (persen) ditopang setor pertanian, kehutanan dan perikanan. Namun demikian, data dan fakta lainnya juga harus dilihat tentang siapa penikmat dari perkebunan kelapa sawit di Riau. Kebijakan pengelolaan SDA yang tidak mengedepankan kepentingan masyarakat konflik dan kehilangan akses masyarakat tidak terhindarkan. 

 

Dari perspektif masyarakat adat, Datuk Alazhar menjelaskan, dari total penduduk miskin Riau yang mencapai 500an ribu jiwa atau 7,34% dari total penduduk Riau, sebanyak 83%nya merupakan masyarakat adat melayu di Riau, masyarakat-masyarakat tersebut merupakan korban dari kutukan sumber daya alam yang di Riau yang salah dalam mengelola.

 

“Kemiskinan terjadi dikarenakan ruang mereka menyempit akibat derasnya pembiaran oleh korporasi baik yang berizinan atau yang illegal. Bagi masyarakat Adat itu  betapa mewahnya keadilan itu, keadilan itu seperti sebuah utopia atau bersifat ilusi belaka. Untuk itu momentum memberikan hak-hak masyarakat dalam perbaikan tata kelola perkebunan sawit ini menjadi keharusan”, Tegas Al Azhar.

 

Berbagai konflik berbasis perebutan ruang hidup, ladang makan muncul di Riau. Riau adalah daerah dengan tingkat konflik berbasis SDA yang tinggi. Pertumbuhan penduduk yang semakin meningkat, namun ruang lahan semakin sempit, sebagian besar dikelola untuk kepentingan korporasi. Begitu juga dengan masyarakat adat, meskipun masyarakat adat berabad di negri ini tapi dianggap tidak ada sampai hari ini. 

 

Berdasarkan catatan WALHI Riau diketahui dari 8,9 juta hektar daratan Riau, lebih dari 63,56%  atau 5,6 juta hektar dikuasai oleh investasi perkebunan kelapa sawit, kehutanan dan pertambangan skala besar. Dominasi ini tentu akan semakin besar apabila dihitung dari 1,4 juta hektar pelepasan kawasan hutan secara parsial dan mekanisme tata ruang pada tahun 2014. 

 

“Kita harus menampilkan caral baru terkait untuk membenahi konflik atau masalah yang ada. Kebijakan yang berpihak pada rakyat tidak banyak di sentuh atau di perhatikan. Padahal ini merupakan program prioritas” Jelas Riko Kurniawan

Kebijakan tanah objek reforma agraria (TORA), Perhutanan Sosial (PS) menjadi peluang penyelesaian dan perbaikan tata kelola sawit di Riau. Jutaan hektar perkebunan sawit korporasi yang dilakukan secara ilegal baik dikawasan hutan maupun dikawasan lainnya harus diarahkan untuk mengakselerasi kebijakan TORA dan PS di Riau. 

 

Berdasarkan data temuan Pansus DPRD Riau, terhadap implementasi perkebunan di Riau menunjukkan bahwa dari 510 perusahaan perkebunan sawit yang beroperasi di Riau sebanyak 378 perusahaan (71,2%) dinyatakan bermasalah dengan perizinan. Secara lebih rinci ada perusahaan yang memiliki PKS jumlah 103 perusahaan, 81 perusahaan berizi, 22 perusahaan tidak berizin. Perkebunan khusus budidaya (non PKS) dari 288 perusahaan terdapat 51 (17,7%) perusahaan yang berizin, sementara 237 (82,2%) perusahaan tidak berizinan. 

 

Berkaitan dengan itu, maka tim penertiban perkebunan kelapa sawit ini juga harus memiliki strategi yang tepat dan memberikan dampak terhadap masyarakat. Beberapa simulasi yang ditawarkan kepada pemerintah daerah dalam penyelesaian perkebunan ini yaitu dengan memasukkan skema TORA dan PS sebagai solusinya. 

 

Lahan-lahan yang dikuasi secara ilegal ditertibkan dan diberikan kepada masyarakat baik dalam bentuk TORA maupun PS. Karena ini menjadi sangat penting untuk dilakukan sebagai bentuk mendorong keadilan distribusi pengusahaan lahan. agar kedepan di Riau tidak lagi terjadi ketimpangan pengusahaan lahan antara korporasi dan masyarakat. 

 

Nantikan lanjutannya (Sesi 3)

judul: “Langkah Perbaikan Tata Kelola Perkebunan Sawit Rekomendasi Forum Dialog” 

 

 

 

 

 

 

ShareTweetSend

Info Terkait

Pelalawan Kukuhkan Komitmen Lingkungan: Skema TAKE Resmi Terintegrasi ke RPJMD 2025–2029
Diskusi dan Lokakarya

Pelalawan Kukuhkan Komitmen Lingkungan: Skema TAKE Resmi Terintegrasi ke RPJMD 2025–2029

Mei 16, 2025
5
“Integrasi Skema Insentif Lingkungan Ke Dalam RPJMD Inhu 2025–2029, Pemda Tegaskan Komitmen Berkelanjutan”
Diskusi dan Lokakarya

“Integrasi Skema Insentif Lingkungan Ke Dalam RPJMD Inhu 2025–2029, Pemda Tegaskan Komitmen Berkelanjutan”

Mei 14, 2025
10
FGD: PEMBAHASAN KONSEP DAN PENYUSUNAN PLATFORM SISTEM LEGISLASI DAERAH (SILEGDA)
Diskusi dan Lokakarya

FITRA Riau Inisiasi Penguatan SILEGDA Bersama DPRD Riau: Menuju Legislasi Daerah yang Transparan

April 23, 2025
10
GUBERNUR RIAU SAMBUT MASUKAN CSO: “DORONG EKSEKUSI KEBIJAKAN LINGKUNGAN YANG KUAT”.
Diskusi dan Lokakarya

GUBERNUR RIAU SAMBUT MASUKAN CSO: “DORONG EKSEKUSI KEBIJAKAN LINGKUNGAN YANG KUAT”.

April 21, 2025
2
Next Post

Forum Dialog "Peta Jalan Tata Kelola Perkebunan Sawit di Provinsi Riau"

Diskusi dan Lokakarya

Gelar Diskusi, Fitra Tampung Gagasan Para Akademisi Untuk Kajian Pengetasan Kemiskinan Melalui Pemanfaatan DBH-Migas

Maret 21, 2023
95

3 Desa Sekitar Sumur Migas di Bengkalis,“Ikuti Sosialisasi Pemanfaatan DBH Migas & Akuntabilitas CSR”

Maret 10, 2023
93

Disambut dengan hangat, Fitra sampaikan Sosialisasi Program di Desa Koto Tandun

Maret 10, 2023
27

Dua Desa di Kabupaten Pelalawan Menjadi Sasaran Program Optimalisasi DBH-Migas

Maret 9, 2023
117

Pemdes Bonai, Apresiasi FITRA adakan Sosialisasi Pemanfaatan Dana Bagi Hasil Migas dan Peningkatan Akuntabilitas Sosial “CSR” untuk penanggulangan kemiskinan.

Maret 8, 2023
35

Pendampingan

Penyambutan Mahasiswa Magang Prodi Pendidikan Masyarakat UNRI di FITRA Riau:

Mahasiswa Pendidikan Kemasyarakatan FKIP UNRI Magang di Fitra Riau:Perkuat Peran dalam Pembelajaran Advokasi dan Pemberdayaan Masyarakat

Februari 25, 2025
10

Mahasiswa Ilmu Pemerintahan UNRI Magang di FITRA Riau: Mengasah Keterampilan dalam Memahami Tata Kelola Anggaran dan Transparansi Anggaran Publik.

Februari 24, 2025
33

Mahasiswa FKIP UNRI Rampungkan Magang di Fitra Riau, Siap Berkontribusi untuk Masyarakat

November 5, 2024
3

GELAR WORKSHOP, FITRA DAMPINGI DPMD DALAM PROSES VERIFIKASI PENILAIAN KINERJA DESA TAHUN 2024

Oktober 22, 2024
9

Fitra Riau memberikan Bantuan Pertanian Untuk peningkatkan Pemberdayaan Perempuan di Desa Bumbung

Oktober 27, 2023
33

Sekretariat Fitra Riau

Jl. Rw. Indah, Sidomulyo Bar., Kec. Tampan,
Kota Pekanbaru, Riau 28294

Hubungi Kami

Tertarik berkerjasama dengan kami hubungi kami:
No. Telepon: ………
Email: …………

Layanan Pengaduan

Jika menemukan masalah pelayanan publik, dugaan korupsi Hubungi Kami




© 2023 Fitra Riau - Developed with 💙 by webee.

No Result
View All Result
  • Beranda
  • Tentang Kami
    • Sejarah
    • Visi dan Misi
    • Struktur Organisasi
    • Agenda Utama
    • Program
    • Donor dan Mitra
  • Kegiatan
    • Diskusi dan Lokakarya
    • Pendampingan
    • Penguatan Kapasitas
  • Publikasi
    • Policy Brief
    • Factsheet
    • Infografis
    • Buku dan Panduan
    • Laporan Penelitian
    • Laporan Tahunan
    • Laporan Keuangan
  • Media
    • Siaran Press
    • Fitra Riau diBerita
    • Podcast Anggaran Kita
    • Editorial dan Opini
    • Galeri
  • Layanan
    • Info Anggaran
    • BeLA-Anggaran
    • Digitalisasi Desa
    • Pengaduan Rujukan
  • Bahasa Indonesia
    • Bahasa Indonesia
    • English

© 2023 Fitra Riau - Developed with 💙 by webee.