PEKANBARU, LIPO – Di tengah meningkatnya ancaman banjir, kebakaran hutan dan lahan (karhutla), serta bencana hidrometeorologi lainnya, Pemerintah Provinsi Riau justru memangkas anggaran ketahanan bencana dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) 2025.
Kondisi tersebut dinilai bertolak belakang dengan penetapan status siaga darurat yang telah diberlakukan di tingkat provinsi maupun sembilan kabupaten/kota.
Dalam APBD murni 2025, Pemprov Riau mengalokasikan Belanja Tidak Terduga (BTT) sebesar Rp50 miliar sebagai dana darurat. Namun pada APBD-P 2025, anggaran tersebut dipangkas drastis hingga 54 persen, sehingga hanya menyisakan Rp23,1 miliar.
Penurunan ini berlanjut pada rancangan APBD 2026, dimana BTT kembali dikurangi 16 persen menjadi Rp20 miliar.
Kebijakan ini dinilai kontradiktif dengan fakta bahwa Riau hampir setiap tahun dihadapkan pada ancaman banjir, karhutla, hingga bencana sosial.
Selain dana darurat, anggaran program penanggulangan dan penanganan bencana pada tiga Organisasi Perangkat Daerah (OPD) juga dinilai masih jauh dari memadai. Dalam APBD-P 2025, total anggaran program hanya mencapai Rp6,25 miliar dengan rincian: BPBD Riau: Rp3,95 miliar (naik 8%), Dinas Sosial: Rp 1,88 miliar (turun 4%) dan Dinas Kesehatan: Rp413 juta (tetap).
Secara total, dukungan fiskal untuk penanganan bencana melalui BTT dan program hanya mencapai 0,31 persen dari total belanja daerah sebesar Rp9,4 triliun.
Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) Riau menilai tren penurunan anggaran ini sebagai tanda melemahnya komitmen pemerintah daerah dalam melindungi keselamatan masyarakat.
“Di tengah meningkatnya intensitas bencana dan status siaga darurat, penurunan alokasi anggaran justru berpotensi memperbesar dampak kerugian dan memperlambat respons darurat,” ujar Koordinator FITRA Riau, Tarmidzi lewat siaran persnya, Jumat 12 Desember 2025.
Ia menegaskan bahwa kebijakan fiskal Pemprov Riau belum mencerminkan urgensi penanganan bencana yang terjadi di lapangan.
FITRA Desak Pemprov Riau Perkuat BTT dan Program Mitigasi
FITRA Riau mendesak pemerintah provinsi untuk segera: meningkatkan alokasi dana darurat, memperkuat anggaran program penanggulangan bencana, dan memastikan tidak terjadi kekosongan fiskal ketika bencana terjadi.
Selain itu, pemerintah kabupaten/kota yang telah menetapkan status siaga darurat diminta menjamin ketersediaan BTT yang memadai serta mempercepat koordinasi lintas OPD.
Menurut FITRA, komitmen anggaran adalah indikator utama kesiapan pemerintah dalam menjalankan mandat perlindungan kepada warga. Dengan meningkatnya ancaman bencana dari tahun ke tahun, pemerintah daerah di Riau diingatkan agar kebijakan fiskal sejalan dengan kebutuhan nyata masyarakat.*****
