Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) Riau bekerja sama dengan Ford Foundation menyelenggarakan kegiatan Penguatan Kapasitas Komunitas Perempuan dalam Mengawal Perencanaan dan Penganggaran Desa yang Partisipatif, Transparan, dan Responsif Gender pada 18–19 Juni 2026 di City Hotel Dumai. Kegiatan ini diikuti oleh 15 anggota komunitas perempuan dari Desa Sungai Nibung, Desa Muara Basung, dan Desa Bathin Sobanga, Kabupaten Bengkalis.
Kegiatan ini dilatarbelakangi oleh masih terbatasnya keterlibatan perempuan dalam proses perencanaan dan penganggaran pembangunan desa. Meskipun berbagai regulasi telah membuka ruang partisipasi masyarakat dalam pembangunan, pada praktiknya perempuan masih menghadapi berbagai hambatan untuk terlibat secara aktif dalam forum-forum pengambilan keputusan. Keterbatasan akses informasi, rendahnya kepercayaan diri, budaya patriarki, hingga minimnya pemahaman mengenai mekanisme perencanaan desa menjadi faktor yang menyebabkan suara dan kebutuhan perempuan belum sepenuhnya terakomodasi dalam kebijakan pembangunan desa.
Melalui pelatihan ini, FITRA Riau berupaya mendorong komunitas perempuan yang lebih kritis, berdaya, dan mampu mengawal proses pembangunan desa secara berkelanjutan. Penguatan kapasitas perempuan menjadi penting karena pembangunan yang inklusif hanya dapat terwujud apabila seluruh kelompok masyarakat, termasuk perempuan, memiliki kesempatan yang sama untuk menyampaikan aspirasi, memengaruhi kebijakan, dan terlibat dalam proses pengambilan keputusan.
Memperkuat Peran Perempuan dalam Tata Kelola Pembangunan Desa
Dalam sambutannya, Koordinator FITRA Riau, Tarmizi, S.H., M.H., menegaskan bahwa perempuan memiliki posisi yang sangat strategis dalam pembangunan desa. Perempuan merupakan kelompok yang paling dekat dengan berbagai persoalan sosial yang terjadi di tingkat keluarga dan komunitas, mulai dari pendidikan anak, kesehatan keluarga, ketahanan pangan, hingga pengelolaan ekonomi rumah tangga. Oleh karena itu, perspektif dan pengalaman perempuan menjadi sumber informasi penting dalam merumuskan kebijakan pembangunan yang tepat sasaran.
“Perempuan memiliki pengalaman, kebutuhan, dan perspektif yang penting dalam pembangunan. Karena itu, suara perempuan harus hadir dan didengar dalam setiap proses perencanaan dan penganggaran desa agar kebijakan yang dihasilkan benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat,” ujarnya.
Tarmizi menjelaskan bahwa selama ini pembangunan desa sering kali lebih banyak ditentukan oleh kelompok-kelompok tertentu yang memiliki akses terhadap proses pengambilan keputusan. Akibatnya, kebutuhan perempuan, anak, lansia, penyandang disabilitas, dan kelompok rentan lainnya kerap belum menjadi prioritas dalam perencanaan pembangunan. Padahal, pembangunan yang berkualitas harus mampu menjawab kebutuhan seluruh warga desa secara adil dan setara.
Melalui pelatihan ini, peserta dibekali pemahaman mengenai konsep gender dan pembangunan inklusif, pentingnya partisipasi perempuan dalam tata kelola desa, serta berbagai regulasi yang menjamin hak masyarakat untuk terlibat dalam proses pembangunan. Peserta juga mempelajari mekanisme perencanaan dan penganggaran desa mulai dari Musyawarah Dusun (Musdus), Musyawarah Desa (Musdes), penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes), hingga penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes).
Pemahaman terhadap siklus perencanaan dan penganggaran desa dinilai sangat penting karena menjadi pintu masuk bagi masyarakat untuk memperjuangkan berbagai kebutuhan dan program pembangunan. Dengan memahami tahapan tersebut, perempuan diharapkan mampu mengidentifikasi momentum yang tepat untuk menyampaikan usulan, membangun komunikasi dengan pemerintah desa, serta mengawal agar usulan yang telah disepakati dapat masuk ke dalam dokumen perencanaan dan penganggaran desa.
Selain itu, peserta juga diajak memahami bahwa partisipasi perempuan bukan sekadar kehadiran dalam forum musyawarah, tetapi keterlibatan yang bermakna dalam menyampaikan pendapat, memberikan masukan, memengaruhi keputusan, dan mengawasi pelaksanaan pembangunan. Dengan demikian, perempuan dapat berperan sebagai agen perubahan yang turut menentukan arah pembangunan desa.
Meningkatkan Kapasitas dan Kepercayaan Diri Perempuan Desa
Salah satu tantangan utama yang dihadapi perempuan dalam pembangunan desa adalah rendahnya kepercayaan diri untuk menyampaikan pendapat di ruang publik. Banyak perempuan yang hadir dalam forum-forum desa, namun memilih diam karena merasa kurang memiliki pengetahuan, tidak terbiasa berbicara di depan umum, atau menganggap bahwa keputusan pembangunan merupakan urusan laki-laki dan elite desa.
Melalui pendekatan pembelajaran partisipatif, pelatihan ini dirancang untuk membangun kepercayaan diri sekaligus meningkatkan kapasitas peserta dalam memahami persoalan pembangunan desa. Berbagai metode digunakan, mulai dari diskusi kelompok, curah pendapat, simulasi musyawarah desa, studi kasus, permainan edukatif, hingga praktik penyusunan usulan program pembangunan.
Peserta diajak mengidentifikasi berbagai persoalan yang dihadapi perempuan di desa masing-masing, seperti akses terhadap layanan kesehatan, penguatan ekonomi keluarga, peningkatan kapasitas kelompok perempuan, perlindungan perempuan dan anak, hingga pengelolaan lingkungan dan sumber daya alam. Berbagai persoalan tersebut kemudian dianalisis untuk menemukan akar masalah serta dirumuskan menjadi usulan program yang dapat diperjuangkan melalui mekanisme perencanaan desa.
Selain membahas isu-isu gender, pelatihan juga memperkenalkan pendekatan pembangunan berbasis potensi lokal dan transisi energi berkelanjutan. Peserta didorong untuk melihat peluang pengembangan usaha ekonomi produktif perempuan yang memanfaatkan potensi desa secara berkelanjutan sekaligus mendukung upaya pelestarian lingkungan.
Dampak pelatihan dirasakan langsung oleh para peserta. Jumiati, Ketua Kelompok Muara Betuah Desa Muara Basung, menyampaikan bahwa pelatihan ini memberikan motivasi dan keberanian baru bagi perempuan untuk terlibat dalam proses pembangunan desa.
“Perempuan selalu dianggap makhluk lemah sehingga mengikis kepercayaan diri. Melalui kegiatan ini kami memupuk semangat untuk menyampaikan aspirasi, kebutuhan kelompok, dan lebih aktif terlibat dalam proses perencanaan dan penganggaran desa,” ujarnya.
Pandangan serupa disampaikan oleh Devi Betawati, Ketua Kelompok Perempuan Peduli Berdaya Lestari Desa Sungai Nibung. Menurutnya, pelatihan ini membuka wawasan baru bahwa perempuan memiliki hak yang sama untuk terlibat dalam pembangunan dan menyampaikan kebutuhan yang selama ini belum terakomodasi.
Sementara itu, Sugiarsih, Ketua Kelompok Bunga Lestari Maju Desa Bathin Sobanga, menilai pelatihan sangat bermanfaat karena memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai tahapan perencanaan desa dan ruang-ruang partisipasi yang tersedia bagi masyarakat.
Keberhasilan pelatihan juga tercermin dari hasil evaluasi yang dilakukan melalui pre-test dan post-test. Sebanyak 85,7 persen peserta mengalami peningkatan pemahaman dengan rata-rata kenaikan nilai sebesar 12 poin. Hasil tersebut menunjukkan bahwa pelatihan tidak hanya meningkatkan pengetahuan peserta, tetapi juga memperkuat kesadaran kritis mengenai pentingnya keterlibatan perempuan dalam pembangunan desa.
Dari Pelatihan Menuju Aksi Nyata dan Penguatan Gerakan Perempuan Desa
FITRA Riau memandang bahwa peningkatan kapasitas tidak boleh berhenti pada kegiatan pelatihan semata. Oleh karena itu, seluruh peserta didorong untuk menyusun Rencana Tindak Lanjut (RTL) sebagai langkah konkret untuk mengimplementasikan pengetahuan dan keterampilan yang telah diperoleh selama pelatihan.
Melalui sesi penyusunan RTL, peserta bersama fasilitator memetakan berbagai agenda yang akan dilakukan di desa masing-masing. Agenda tersebut meliputi sosialisasi hasil pelatihan kepada anggota komunitas dan pemerintah desa, identifikasi kebutuhan perempuan di tingkat dusun, penyusunan daftar usulan kegiatan prioritas, penyelenggaraan pertemuan rutin komunitas perempuan, pengawalan Musyawarah Dusun dan Musyawarah Desa, hingga pemantauan terhadap usulan-usulan masyarakat agar dapat masuk ke dalam dokumen RKPDes dan APBDes.
Lebih jauh, pelatihan ini juga diharapkan menjadi titik awal lahirnya gerakan perempuan desa yang lebih kuat. Komunitas perempuan tidak hanya berfungsi sebagai wadah berkumpul, tetapi juga sebagai ruang belajar bersama, penguatan kapasitas, advokasi kebijakan, serta pengembangan inisiatif pembangunan yang berangkat dari kebutuhan nyata masyarakat.
Dalam konteks pembangunan desa yang semakin kompleks, keberadaan komunitas perempuan yang kuat menjadi sangat penting untuk memastikan bahwa pembangunan tidak hanya berorientasi pada pembangunan fisik, tetapi juga memperhatikan aspek kesejahteraan sosial, pemberdayaan ekonomi, perlindungan kelompok rentan, dan keberlanjutan lingkungan.
Melalui kegiatan ini, FITRA Riau berharap semakin banyak perempuan desa yang memiliki pengetahuan, keberanian, dan kapasitas untuk terlibat dalam proses pembangunan. Ketika perempuan memperoleh ruang yang setara untuk berpartisipasi dan memengaruhi kebijakan, maka pembangunan desa akan menjadi lebih demokratis, inklusif, dan mampu menjawab kebutuhan seluruh warga secara berkeadilan.
Penguatan kapasitas komunitas perempuan bukan hanya investasi bagi perempuan itu sendiri, melainkan investasi bagi masa depan desa. Perempuan yang berdaya akan melahirkan keluarga yang kuat, komunitas yang tangguh, dan pembangunan desa yang lebih berkelanjutan.
Penulis: M.Syahrudin_Staf Knowledge Mangament
Reviewer: Gusmansyah_Fitra Riau
