Ringkasan Berita:
- DPRD membentuk pansus untuk meningkatkan APBD, PAD, pendapatan agar kembali ke angka dua digit.
- Fitra Riau menilai pola belanja seperti ini menunjukkan ruang fiskal yang sempit untuk investasi publik jangka panjang
TRIBUNPEKANBARU.COM, PEKANBARU – Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Provisi Riau, Abdullah, mengungkapkan tingginya belanja untuk operasional dibandingkan belanja modal pada APBD 2026 tidak lepas dari kebutuhan masyarakat.
Menurut politisi Partai Keadilan Sejahtera ( PKS ) ini, belanja operasional tidak hanya untuk biaya kebutuhan belanja pegawai saja, namun juga untuk kebutuhan barang dan jasa, barang-barang yang habis pakai.
“Itu berbentuk bantuan ke masyarakat. Bibit , ternak, yang sifatnya bukan menjadi aset, namun itu tetap ke masyarakat,” ungkapnya kepada Tribunpekanbaru.com, Rabu (10/12/2025)
Abdullah mengakui problem kondisi fiskal saat ini.
Karena itu DPRD membentuk pansus untuk meningkatkan APBD, PAD, pendapatan agar kembali ke angka dua digit.
” Nantinya tentu saja belanja modal akan lebih besar dibandingkan belanja operasional, ” terang Abdullah.
FITRA Riau Nilai Berat Sebelah
Sebelumnya, Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran ( FITRA ) Riau menyampaikan analisis kritis terhadap kebijakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Riau tahun 2026 yang telah disahkan sebesar Rp 8,321 triliun, di tengah adanya pengurangan Transfer ke Daerah (TKD) dari pemerintah pusat yang menyebabkan defisit hingga Rp 1,2 triliun.
Dari total belanja daerah sebesar Rp 8,321 triliun, komposisi belanja menunjukkan bahwa belanja operasional mencapai Rp 6,220 triliun, jauh lebih besar dibanding belanja modal yang hanya Rp 691,9 miliar.
Fitra Riau menilai pola belanja seperti ini menunjukkan ruang fiskal yang sempit untuk investasi publik jangka panjang, sementara pemerintah provinsi masih menghadapi tantangan dalam menyediakan layanan dasar, seperti pendidikan, kesehatan, dan pembangunan ekonomi daerah.
“Dominasi belanja operasional membuat APBD Riau kurang mendorong pertumbuhan ekonomi berbasis investasi publik. Ketika defisit terjadi, yang sering terkorbankan adalah belanja modal yang justru memiliki dampak jangka panjang bagi masyarakat,” ungkap Deputi Koordinator FITRA Riau, Gusmansyah.
Kritikan pada Pendapatan Daerah
Pendapatan Asli Daerah (PAD) Riau ditargetkan Rp 5,279 triliun, dengan sumber utama dari pajak daerah yang mencapai Rp 4,033 triliun.
Fitra Riau menilai struktur pendapatan ini masih rentan karena Riau sangat bergantung pada sektor sawit, perkebunan, dan migas sektor ini sangat bergantu terhadap harga global.
Selain itu, belum optimalnya pemungutan pajak dan retribusi, serta maraknya potensi kebocoran pendapatan dan minimnya diversifikasi sektor ekonomi yang bisa menjadi basis PAD baru.
“Ketergantungan pada komoditas yang tidak stabil membuat PAD Riau rentan terguncang. Pemerintah harus memperbaiki administrasi pajak dan memperluas basis ekonomi agar pendapatan daerah lebih berkelanjutan,” ungkapnya.
Dampak Pemangkasan TKD, APBD Riau berkurang sebesar Rp1,2 triliun
Sumber: Tribun Pekanbaru Artikel ini telah tayang di TribunPekanbaru.com dengan judul Banggar DPRD Riau Ungkap Alasan Belanja Operasional APBD 2026 Tinggi, Fitra Ingatkan Hal Ini, https://pekanbaru.tribunnews.com/riau-region/1094338/banggar-dprd-riau-ungkap-alasan-belanja-operasional-apbd-2026-tinggi-fitra-ingatkan-hal-ini.
