• Privacy Policy
  • Contact Us
No Result
View All Result
Kamis, Juli 3, 2025
FITRA RIAU
Advertisement
PODCAST
BELA ANGGARAN
  • Beranda
  • Tentang Kami
    • Sejarah
    • Visi dan Misi
    • Struktur Organisasi
    • Agenda Utama
    • Program
    • Donor dan Mitra
  • Kegiatan
    • Diskusi dan Lokakarya
    • Pendampingan
    • Penguatan Kapasitas
  • Publikasi
    • Policy Brief
    • Factsheet
    • Infografis
    • Buku dan Panduan
    • Laporan Penelitian
    • Laporan Tahunan
    • Laporan Keuangan
  • Media
    • Siaran Press
    • Fitra Riau diBerita
    • Podcast Anggaran Kita
    • Editorial dan Opini
    • Galeri
  • Layanan
    • Info Anggaran
    • BeLA-Anggaran
    • Digitalisasi Desa
    • Pengaduan Rujukan
  • Bahasa Indonesia
    • Bahasa Indonesia
    • English
  • Beranda
  • Tentang Kami
    • Sejarah
    • Visi dan Misi
    • Struktur Organisasi
    • Agenda Utama
    • Program
    • Donor dan Mitra
  • Kegiatan
    • Diskusi dan Lokakarya
    • Pendampingan
    • Penguatan Kapasitas
  • Publikasi
    • Policy Brief
    • Factsheet
    • Infografis
    • Buku dan Panduan
    • Laporan Penelitian
    • Laporan Tahunan
    • Laporan Keuangan
  • Media
    • Siaran Press
    • Fitra Riau diBerita
    • Podcast Anggaran Kita
    • Editorial dan Opini
    • Galeri
  • Layanan
    • Info Anggaran
    • BeLA-Anggaran
    • Digitalisasi Desa
    • Pengaduan Rujukan
  • Bahasa Indonesia
    • Bahasa Indonesia
    • English
No Result
View All Result
FITRA RIAU
No Result
View All Result

~Editorial-FR~Gemuk di Aparatur, Kurus di Publik

Juli 7, 2014
in Editorial dan Opini

Gemuk di Aparatur, Kurus di Publik

Besaran belanja aparatur tidak sebanding dengan capaian kinerjanya untuk kesejahteraan masyarakat, justru mensejahterakan dirinya sendiri. Saat ini serapan anggaran Provinsi Riau tahun 2014 tercatat pada kisaran 12,69% untuk realisasi keuangan dan 16,00% realisasi fisik, ini merupakan bukti rendahnya kinerja aparatur.

 

Harapan masyarakat digantungkan pada kinerja aparatur, maka dalam menjalankan roda pemerintahan harus mengedepankan aspek kepentingan masyarakat seperti dalam pelaksanaan kebijakan publik, pelayanan publik serta perekat dan pemersatu bangsa. Tidak salah, jika kinerja baik diberikan fasilitas yang memadai pula namun melihat capaian kinerja saat ini sangat tidak sebanding antara alokasi anggaran yang begitu besar dengan capaian kerja aparatur.

 

Alokasi belanja aparatur pada tahun 2014 cukup fantastis yakni sebesar Rp 712,45 M, terdiri dari belanja program peningkatan sarana dan prasarana aparatur sebesar Rp 344,5 M Program Pelayanan Administrasi Perkantoran sebesar Rp 266,5 M, Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur sebesar Rp 56,03 M, Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan sebesar Rp 28,6 M, serta Program  Disiplin Aparatur sebesar Rp 16.8 M.

 

Rutinitas kinerja aparatur tidak membawa perbaikan sistem kelola keuangan yang baik dan efisien, terlihat untuk kegiatan penyediaan makanan dan minuman seluruh satuan kerja dialokasi sebesar Rp 17,7 M, parahnya di lingkungan Sekretaris Daerah paling banyak makannya yaitu sebesar Rp 8,5 M dan disusul sekretariat DPRD sebesar Rp 3,8 M, selanjutnya untuk satuan kerja lainnya menghabiskan makanan dan minuman di  kisaran 500-50 Juta rupiah.

 

Begitu pula untuk meningkatkan disiplin aparatur justru program yang kurang tepat seperti pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu yang dialokasikan sebesar Rp 6,05 M. Tertinggi dialokasikan pada satuan kerja RS Arifin Ahmad sebesar Rp 810 juta, Dinas Pendidikan sebesar Rp 635 juta dan Dinas Kesehatan sebesar 536 juta serta satuan kerja lainnya menghabiskan anggaran antara 500-50 juta rupiah. Belum lagi pemborosan anggaran sebesar Rp 6,78 M untuk pengadaan pakaian dinas seluruh SKPD, tercatat Rp 1,84 M digelontorkan untuk lingkungan Sekretaris Daerah, Rp 1,48 M untuk lingkungan sekretaris DPRD dan badan publik lainnya dialokasikan sebesar 500-40 juta rupiah. 

Lain dengan program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur yaitu memberikan fasilitas pelatihan dan pendidikan formal kepada aparatur dengan alokasi anggaran sebesar Rp 7,35 M berbanding terbalik dengan hasil yang diharapkan, seharusnya dengan adanya capacity building bisa membawa perbaikan dalam mengelola uang rakyattersebut.

Hendaknya dengan diberikan anggaran yang besar untuk operasional, aparatur bisa bekerja dengan maksimal sehingga banyak kepentingan masyarakat bisa dirasakan secepatnya. kedepan pemerintah harus menitik beratkan tanggung jawab untuk mensejahterakan masayarakat dengan melaksakan program-program yang paling dibutuhkan masyarakat.

 

Tarmizi 

Koordinator Data Base & Informasi FITRA Riau

ShareTweetSend

Info Terkait

REVISI UU 23/2014: MENATA ULANG OTONOMI DAERAH DAN KEWENANGAN LINGKUNGAN
Editorial dan Opini

REVISI UU 23/2014: MENATA ULANG OTONOMI DAERAH DAN KEWENANGAN LINGKUNGAN

Maret 19, 2025
318
Editorial dan Opini

Karena Mendagri,Gubernur Riau Cukup Bijak,walau Keliru dalam PLT-Kan Sekwan dan kadis.

Juni 13, 2022
38
Editorial dan Opini

NAHKODA UNTUK NEGERI JUNJUNGAN. TITISAN,TAK ELOK SALAH HALUAN

Maret 1, 2021
42
Editorial dan Opini

Otokritik dan Komitmen Bersama Riau Hijau

September 16, 2020
32
Next Post

CATATAN KRITIS ATAS LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN GUBENUR PROVINSI RIAU PRIODE 2009-2013

Diskusi dan Lokakarya

Gelar Diskusi, Fitra Tampung Gagasan Para Akademisi Untuk Kajian Pengetasan Kemiskinan Melalui Pemanfaatan DBH-Migas

Maret 21, 2023
95

3 Desa Sekitar Sumur Migas di Bengkalis,“Ikuti Sosialisasi Pemanfaatan DBH Migas & Akuntabilitas CSR”

Maret 10, 2023
93

Disambut dengan hangat, Fitra sampaikan Sosialisasi Program di Desa Koto Tandun

Maret 10, 2023
27

Dua Desa di Kabupaten Pelalawan Menjadi Sasaran Program Optimalisasi DBH-Migas

Maret 9, 2023
117

Pemdes Bonai, Apresiasi FITRA adakan Sosialisasi Pemanfaatan Dana Bagi Hasil Migas dan Peningkatan Akuntabilitas Sosial “CSR” untuk penanggulangan kemiskinan.

Maret 8, 2023
35

Pendampingan

Penyambutan Mahasiswa Magang Prodi Pendidikan Masyarakat UNRI di FITRA Riau:

Mahasiswa Pendidikan Kemasyarakatan FKIP UNRI Magang di Fitra Riau:Perkuat Peran dalam Pembelajaran Advokasi dan Pemberdayaan Masyarakat

Februari 25, 2025
10

Mahasiswa Ilmu Pemerintahan UNRI Magang di FITRA Riau: Mengasah Keterampilan dalam Memahami Tata Kelola Anggaran dan Transparansi Anggaran Publik.

Februari 24, 2025
33

Mahasiswa FKIP UNRI Rampungkan Magang di Fitra Riau, Siap Berkontribusi untuk Masyarakat

November 5, 2024
3

GELAR WORKSHOP, FITRA DAMPINGI DPMD DALAM PROSES VERIFIKASI PENILAIAN KINERJA DESA TAHUN 2024

Oktober 22, 2024
9

Fitra Riau memberikan Bantuan Pertanian Untuk peningkatkan Pemberdayaan Perempuan di Desa Bumbung

Oktober 27, 2023
33

Sekretariat Fitra Riau

Jl. Rw. Indah, Sidomulyo Bar., Kec. Tampan,
Kota Pekanbaru, Riau 28294

Hubungi Kami

Tertarik berkerjasama dengan kami hubungi kami:
No. Telepon: ………
Email: …………

Layanan Pengaduan

Jika menemukan masalah pelayanan publik, dugaan korupsi Hubungi Kami




© 2023 Fitra Riau - Developed with 💙 by webee.

No Result
View All Result
  • Beranda
  • Tentang Kami
    • Sejarah
    • Visi dan Misi
    • Struktur Organisasi
    • Agenda Utama
    • Program
    • Donor dan Mitra
  • Kegiatan
    • Diskusi dan Lokakarya
    • Pendampingan
    • Penguatan Kapasitas
  • Publikasi
    • Policy Brief
    • Factsheet
    • Infografis
    • Buku dan Panduan
    • Laporan Penelitian
    • Laporan Tahunan
    • Laporan Keuangan
  • Media
    • Siaran Press
    • Fitra Riau diBerita
    • Podcast Anggaran Kita
    • Editorial dan Opini
    • Galeri
  • Layanan
    • Info Anggaran
    • BeLA-Anggaran
    • Digitalisasi Desa
    • Pengaduan Rujukan
  • Bahasa Indonesia
    • Bahasa Indonesia
    • English

© 2023 Fitra Riau - Developed with 💙 by webee.