FITRA Riau mengapresiasi langkah Inspektorat dan Pemerintah Provinsi Riau yang mengungkap praktik mark-up harga seragam sekolah SMA Negeri di Riau. Temuan ini menunjukkan pentingnya penguatan pengawasan dan akuntabilitas dalam tata kelola pendidikan agar tidak terjadi pembebanan biaya yang tidak wajar kepada masyarakat.
Kasus ini perlu menjadi perhatian serius karena terjadi di tengah besarnya komitmen anggaran pendidikan Provinsi Riau yang telah mencapai lebih dari 20 persen dari total belanja daerah. Dengan alokasi anggaran yang besar, pemerintah seharusnya mampu meningkatkan kualitas layanan pendidikan, termasuk penyediaan sarana dan prasarana yang memadai, sehingga tidak muncul praktik pungutan yang membebani orang tua siswa.
FITRA Riau menilai praktik mark-up seragam berpotensi menjadi bentuk pungutan yang menyimpang dan membuka celah korupsi, terutama jika terdapat konflik kepentingan antara pihak sekolah, komite sekolah, dan penyedia barang, tidak adanya transparansi harga, serta pengambilan keuntungan dari kebutuhan dasar pendidikan. Praktik semacam ini tidak hanya merugikan masyarakat, tetapi juga menurunkan kepercayaan publik terhadap institusi pendidikan.
Karena itu, sekolah harus berhati-hati dalam melakukan pungutan atau pengumpulan dana dari orang tua siswa. Setiap pungutan harus memiliki dasar hukum yang jelas, tidak bersifat wajib, tidak menjadi syarat layanan pendidikan, dilakukan secara transparan, disepakati bersama orang tua dan komite sekolah, serta tidak mengandung unsur keuntungan bagi pihak tertentu.
FITRA Riau juga mendorong Pemerintah Provinsi Riau dan Dinas Pendidikan untuk memperkuat pembinaan dan pengawasan terhadap sekolah melalui penyusunan pedoman yang jelas terkait pungutan, peningkatan fungsi pengawasan dan inspektorat, transparansi informasi kepada publik, penyediaan kanal pengaduan masyarakat, peningkatan kapasitas tata kelola sekolah, serta penerapan sanksi yang tegas terhadap pelanggaran yang terjadi.
Kasus mark-up seragam ini harus menjadi momentum pembenahan tata kelola pendidikan di Riau. Keberhasilan pembangunan pendidikan tidak hanya diukur dari besarnya anggaran yang dialokasikan, tetapi juga dari kemampuan pemerintah memastikan bahwa layanan pendidikan semakin berkualitas, transparan, dan semakin mengurangi beban biaya yang harus ditanggung oleh masyarakat.
Narsumber: Sartika (Manager Riset & Advokasi Fitra Riau)
