FR- Sebagai strategi awal dalam implementasi Program Optimalisasi Pemanfaatan DBH Migas & Akuntabilitas Pengelolaan CSR Untuk Penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten Pelalawan, Fitra Riau paparkan konsep operasional program di hadapan perwakilan OPD terkait, diskusi ini dilaksanakan di ruang rapat kantor Bappeda Pelalawan pada hari selasa 28 Februari 2023.
Adapun perwakilan OPD yang terlibat dalam kegiatan ini adalah dinas-dinas yang relevan dengan isu-isu yang akan di dorong dalam program seperti Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD), Dinas Sosial, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak (DPPA), dan Sekretariat Daerah Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral. Proses diskusinya dipimpin langsung oleh bapak Tengku Zulfan, SE selaku Kepala Bappeda Pelalawan, dalam arahannya beliau mengajak seluruh OPD di Kabupaten Pelalawan dapat bersinergi dan mendukung program yang akan di laksanakan Fitra Riau kedepannya, apalagi program ini sangat relevan dengan arah kebijakan daerah terutama dalam upaya pengentasan kemiskinan.
Untuk diketahui bahwa Kabupaten Pelalawan masuk dalam peringkat ketiga tertinggi angka kemiskinan ekstrim setelah Kabupaten Meranti dan Rokan Hulu. Dengan demikian perlu sinergitas program dan dukungan dari para pihak, tentunya melalui program yang akan dilaksanakan Fitra Riau ini dapat mempercepat upaya pemda dalam pengentasan kemiskinan, Tambah Zulfan.
Selanjutnya, dalam paparan Fitra Riau yang disampaikan langsung oleh bapak Triono Hadi sebagai Koordinator menjelaskan bahwa tujuan dari kegiatan ini untuk mensosialisasikan program kepada pemangku kepentingan di Kabupaten Pelalawan, sekaligus untuk membangun kesepahaman dalam pelaksanaan program nantinya.
Sebelumnya Fitra Riau telah banyak melakukan kerjasama program dengan Pemerintah Kabupaten Pelalawan, misalnya sejak tahun 2017 Fitra Riau berhasil mendorong penerapan kebijakan ADD berbasis migas yang tentunya perlu dievaluasi Kembali terkait pemanfaatannya di level desa melalui program ini. Juga pada tahun 2022 pemerintah Kabupaten Pelalawan telah mengadopsi skema kebijakan Tranfer Anggaran Kabupaten berbasis Ekologi (TAKE), Tambah Triono.
Berangkat dari keberhasilan tersebut, tentunya menjadi cacatan baik untuk implementasi program di tahun 2023 ini yaitu Program Optimalisasi Pemanfaatan DBH Migas & Akuntabilitas Pengelolaan CSR Untuk Penanggulangan Kemiskinan yang secara umum tujuan program ini adalah upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di sekitar Migas terutama kemiskinan ekstrim. Program ini akan dilakanakan selama 15 bulan kedepan atas dukungan dari Ford Foundation yang telah disetujui oleh Ditjen Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri, tutup Triono.
Selanjutnya melalui Program Manager yang disampaikan oleh Tarmidzi, SH, MH, bahwa sasaran program ini dilevel tapak adalah desa-desa sebagai penghasil migas, terdapat dua desa yang telah ditetapkan yaitu Desa Mak Teduh di Kecamatan Kerumutan dan Desa Ukui Dua di Kecamatan Ukui. Dua desa tersebut selain sebagai ring satu penghasil minyak bumi, juga masih menyisakan kemiskinan yang cukup tinggi hingga saat ini. Dari latar belakang tersebut diharapkan melalui program ini diharapkan dapat berkontribusi dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat dan penurunan kemiskinan melalui kegiatan-kegiatan penguatan kebijakan di desa, pemberyaan ekonomi terutama menyasar komunitas perempuan di desa dan kegiatan lainnya.
Selain di level tapak, program ini juga akan mendukung program-program pemerintah daerah misalnya implementasi kebijakan satu data untuk sinkronisasi data kemiskinan, penguatan kinerja tim penanggulangan kemiskinan daerah(TKPKD) dan lain sebagainya. Disisi lain, untuk keberlanjutan program pemberdayaan masyarakat desa, diharapkan peran perusahaan setempat khususnya perusahaan migas dapat mendukung kegiatan-kegiatan komunitas perempuan tersebut dengan membangun kerjasama yang berkelanjutan, tutup Tarmidzi.
Dalam proses diskusinya, seluruh perwakilan OPD Pemerintah Kabupaten Pelalawan menyambut baik terhadap program yang akan dilaksanakan dan harapannya dapat diselaraskan dengan program kegiatan yang di jalankan masing-masing OPD, misalnya melalui Dinas Sosial akan bersinergi dalam penguatan data kesejahteraan sosial dan sasaran kelompok masyarakat, begitu juga Dinas Pemberdayaan Perempuan memalui dapat mensinergikan percepatan implementasi kebijakan pengarusutamaan gender di daerah.
Diakhir diskusi, Kepala Bappeda Pelalawan meminta seluruh stackholder terkait dapat berkoordinasi dan bersinergi dengan Fitra Riau, tentunya Pemerintah Kabupaten Pelalawan sangat menyambut baik program ini. Untuk disadari bahwa dengan kerja kolaborasi antar sektor dan multipihak ini dapat mempercepat tercapainya tujuan pembangunan daerah dan kesejahteraan masyarakat, tutup Zulfan.
*Sartika Edi*
