Pelalawan, 27-28 Oktober 2026. Dalam konteks keadilan distributif, Kebijakan Dana Bagi Hasil (DBH) Sektor Minyak dan Gas Bumi (Migas) merupakan instrumen yang menjamin hak dan manfaat daerah atas aktivitas eksploitasi sumber daya migas di wilayahnya. Lewat kebijakan ini, pemerintah daerah mendapat tambahan insentif yang mendukung pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat hingga ke tingkat desa dan kelurahan. Untuk melandasi pembagian alokasi DBH Migas, beberapa daerah penghasil telah mengadopsi skema kebijakan redistribusi DBH Migas sebagai pedoman perhitungan dan pengalokasian secara terukur, merata dan berkeadilan.
Kabupaten Pelalawan sebagai salah satu kontributor migas yang signifikan telah menerapkan kebijakan redistribusi migas di tingkat desa sejak tahun 2017 lewat Peraturan Bupati Pelalawan Nomor 85 Tahun 2017 tentang Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2018. Dari regulasi ini, pemerintah desa menerima Alokasi Dana Desa Khusus Migas (ADD-KM) yang diperuntukan bagi pemberdayaan masyarakat dan pengentasan kemiskinan masyarakat desa. Namun, tujuan utama ini mengalami tantangan berlapis yang didorong oleh dinamika hubungan keuangan pusat-daerah, perubahan payung aturan dan perbedaan kapasitas pemerintah desa.
Berangkat dari situasi itu, FITRA Riau melakukan penguatan kajian untuk memotret gambaran komprehensif terkait bagaimana perkembangan dan dampak ekonomi kebijakan redistribusi DBH Migas bagi desa penghasil migas, sekitar operasi migas dan pemerataan lewat skema ADD-KM. Kajian ini mengambil tiga desa sebagai lokus, yakni Desa Mak Teduh (Ring I), Desa Ukui Dua (Ring I) dan Desa Bukit Gajah (Ring II). Kegiatan diskusi dan wawancara dilakukan untuk menelaah penggunaan ADD-KM (khusus) maupun ADD (umum) mendukung proses dan peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat di tiga desa tersebut.
Suara Pemangku Kepentingan: Dari Pemerintah Desa ke Kelompok Sasaran
Kegiatan diskusi dan wawancara di tiga desa tersebut melibatkan unsur pemangku kepentingan desa, yakni pemerintah desa, tokoh masyarakat, pemuda dan kelompok perempuan. Melalui pengumpulan data lapangan diperoleh data empiris menyangkut sejauh mana ADD-KM maupun ADD secara umum diarahkan untuk program kerja desa yang terkait pemberdayaan masyarakat dan pengentasan kemiskinan desa.
Dari unsur pemerintah desa seperti kepala desa atau pejabat struktural desa sebagai pelaksana didapatkan informasi menyangkut bagaimana arah, jumlah dan diskresi penggunaan ADD-KM dalam mendukung pemberdayaan masyarakat dan pengentasan kemiskinan di ketiga desa. Unsur pemerintah desa disini memiliki peranan kunci dalam memutuskan anggaran digunakan untuk apa dan siapa yang menerima manfaatnya.
Adapun unsur masyarakat yang meliputi perwakilan tokoh masyarakat, pemuda dan kelompok perempuan sebagai kelompok sasaran didapatkan informasi bagaimana atensi pemerintah desa dalam pemberdayaan dan pengentasan kemiskinan di ketiga desa. Unsur masyarakat disini tidak ditempatkan semata sebagai penerima manfaat namun juga perlu dilihat sejauh mana akses, partisipasi, kontrol dan manfaat pembangunan desa benar-benar dirasakan oleh mereka.
Penurunan ADD dan Penyempitan Ruang Pembangunan Desa
Hasil diskusi dan wawancara di ketiga desa menegaskan kondisi yang sama terhadap ADD yang terus mengalami penurunan dalam tiga tahun terakhir. Penurunan ADD membawa imbas terutama dalam pembayaran siltap (penghasilan tetap) perangkat desa. Tidak ada keterangan detail untuk ADD-KM dari wawancara di ketiga desa yang disebabkan oleh posisi ADD-KM yang telah menjadi satu bagian ADD dalam Anggaran dan Pendapatan Desa (APBDes).
Kondisi ADD yang menyempit mendapat tekanan ekstra dengan kondisi penurunan Dana Desa (DD). Keterangan dari Plt. Kepala Desa Bukit Gajah menerangkan:
“Sebetulnya tidak menjadi masalah terjadi penurunan ADD tetapi yang menjadi masalah penurunan ADD diikuti penurunan DD sehingga perlu dilakukan penyesuaian-penyesuaian.” – Muhammad Burhan
Menyangkut pembangunan desa, di ketiga desa yang dilakukan kajian, prioritas pembangunan desa masih diarahkan pada pembangunan infrastruktur seperti jalan desa. Di Desa Mak Teduh, pembangunan jalan ini diperlukan sebagai penghubung antardusun yang berjauhan. Begitupun di Desa Ukui Dua dan Bukit Gajah, pembangunan jalan diperlukan untuk mempermudah akses dan mobilitas masyarakat.
Disisi lain, pemberdayaan dan pembinaan masyarakat di ketiga desa tetap ada namun tidak menjadi prioritas. Hal ini menunjukkan bahwa meski terjadi fluktuasi ADD-KM maupun ADD dalam ruang fiskal desa, pelaksanaan pemberdayaan dan pengentasan kemiskinan lebih tampak ditentukan adanya kemauan poltik yang kuat dari pemerintah desa. Di Desa Bukit Gajah sebagai gambaran, perhatian kuat pada pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) telah berkontribusi besar bagi pendapatan desa.
Hasil wawancara di Desa Mak Teduh dan Desa Ukui Dua yang wilayahnya menjadi lokasi sumur migas dan perkebunan kelapa sawit menerangkan kegiatan pemberdayaan masyarakat dapat didukung oleh dana CSR (Corporate Social Responsibility). Namun, untuk memperoleh CSR bukan tanpa hambatan. Kelompok masyarakat harus melakukan pengajuan proposal yang diketahui oleh pemerintah desa dan kegiatan yang akan didanai oleh CSR harus sesuai dengan program dan tujuan perusahaan.
Tiga Pokok Catatan dan Rekomendasi Kebijakan
Secara umum, dari kegiatan diskusi dan wawancara di Desa Mak Teduh, Desa Ukui Dua dan Desa Bukit Gajah, tiga hal pokok dapat dicatat. Pertama, penurunan ADD dalam ABPDes di ketiga desa lebih berpengaruh bagi penundaan siltap perangkat desa ketimbang program dan kegiatan pemberdayaan masyarakat dan pengentasan kemiskinan desa. Dua, pembangunan infrastruktur jalan masih menjadi prioritas pembangunan desa daripada program dan kegiatan pemberdayaan dan pengentasan kemiskinan. Ketiga, pelaksanaan pemberdayaan masyarakat dan pengentasan kemiskinan ditentukan adanya kemauan politik yang kuat dari pemerintah desa.
Bagi FITRA Riau, kajian dampak redistribusi di tingkat desa perlu dilakukan untuk memetakan apa saja yang menjadi persoalan dan sejauh mana dampaknya dirasakan kelompok penerima manfaat. Redistribusi DBH Migas yang sampai ke desa lewat ADD-KM penting untuk benar-benar diarahkan bagi peningkatan ekonomi lewat pemberdayaan masyarakat dan pengentasan kemiskinan desa sehingga dapat mendorong pemenuhan hak dan kebutuhan dari kelompok prioritas penerima manfaat pembangunan desa.
