Pekanbaru, 21 Januari 2026 – Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran Riau (Fitra Riau) bersama Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Riau menggelar Kick Off Meeting Koordinasi dan Sosialisasi Program Tata Kelola Sumber Daya Alam (SDA) untuk Percepatan Transisi Energi serta Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat yang di dukung oleh Ford Foundation, dilaksanakan di Kantor Bappeda Provinsi Riau.
Kick off meeting ini menjadi forum awal membangun kesepahaman dan komitmen bersama antara pemerintah daerah dan masyarakat sipil dalam memperkuat tata kelola hasil sumber daya alam, khususnya sektor migas, agar lebih berdampak pada pengurangan ketimpangan dan kemiskinan di Provinsi Riau. Berdasarkan data statistik tahun 2025, persentase kemiskinan tercatat sebesar 6,16 persen atau sekitar 460,96 ribu jiwa. Angka ini menunjukkan bahwa masih terdapat kelompok masyarakat yang belum sepenuhnya merasakan manfaat optimal dari pengelolaan sumber daya alam yang selama ini menjadi salah satu penopang utama perekonomian daerah.
Meskipun sektor migas memberikan kontribusi signifikan terhadap pendapatan daerah, distribusi manfaatnya belum sepenuhnya merata antarwilayah maupun antarkelompok masyarakat. Kesenjangan pembangunan antara wilayah perkotaan dan perdesaan, serta keterbatasan akses terhadap layanan dasar, lapangan kerja, dan penguatan ekonomi lokal, menjadi tantangan yang perlu dijawab bersama. Melalui forum ini diharapkan terbangun komitmen untuk mendorong transparansi, akuntabilitas, dan kebijakan yang lebih inklusif, sehingga pendapatan dari sektor migas benar-benar dapat menjadi instrumen strategis dalam menekan ketimpangan dan menurunkan angka kemiskinan secara berkelanjutan.
Kegiatan dihadiri oleh sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lingkup Pemerintah Provinsi Riau, yakni Bappeda, BRIDA, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD), Dinas Lingkungan Hidup (DLH), dan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), bersama tim Fitra Riau. Kehadiran lintas OPD ini selain menegaskan pentingnya pendekatan kolaboratif dalam mengintegrasikan agenda untuk mendukung transisi energi dengan kebijakan pembangunan daerah.
Perkuat Tata Kelola SDA dan Transisi Energi
Dalam paparannya, Koordinator Fitra Riau, Tarmizi, menegaskan bahwa Provinsi Riau memiliki kekayaan sumber daya alam yang besar mulai dari sektor migas, kehutanan, prikanan hingga perkebunan yang selama ini menjadi tulang punggung perekonomian daerah. Namun, besarnya kontribusi sektor SDA terhadap PDRB belum sepenuhnya berbanding lurus dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat, terutama di wilayah penghasil.
Menurutnya, program ini diarahkan pada beberapa fokus utama, antara lain:
- Penguatan tata kelola Participating Interest (PI) sektor migas agar lebih transparan dan akuntabel.
- Penyusunan skema redistribusi Dana Bagi Hasil (DBH) Migas ke desa-desa penghasil.
- Studi dampak sosial ekonomi pemanfaatan DBH Migas di desa penghasil.
- Peningkatan kapasitas pemerintah desa dalam perencanaan dan penganggaran yang inklusif.
- Pengarusutamaan gender dalam proses transisi energi dan pengembangan ekonomi berkelanjutan.
Tarmizi menekankan bahwa transisi energi tidak hanya berbicara tentang pengurangan emisi, tetapi juga tentang keadilan ekonomi. Potensi energi baru terbarukan (EBT) di Riau, khususnya biomassa dari kelapa sawit, dinilai sangat besar. Namun, dominasi energi fosil dalam bauran energi daerah menunjukkan perlunya strategi yang lebih terintegrasi antara kebijakan fiskal daerah, tata kelola SDA, dan perubahan iklim.
Komitmen Pemda: Ekonomi Inklusif dan Pengentasan Kemiskinan
Sementara itu, Kepala Bappeda Provinsi Riau, Purnama Irawansyah, dalam sambutannya menegaskan komitmen Pemerintah Provinsi Riau dalam menurunkan kemiskinan dan mengurangi kesenjangan antarwilayah. Ia menyampaikan bahwa meskipun Riau termasuk provinsi dengan PDRB terbesar ke-6 secara nasional dan terbesar kedua di Sumatera, tantangan ketimpangan dan kemiskinan masih menjadi tugas bersama,
Pemerintah daerah, lanjutnya, terus mendorong pembangunan ekonomi yang inklusif, ketahanan energi, serta penguatan ekonomi hijau. Integrasi program transisi energi dengan upaya pengentasan kemiskinan dinilai strategis untuk meningkatkan produktivitas masyarakat dan memperkuat daya saing daerah.
Ia juga menekankan pentingnya koordinasi lintas OPD dalam mendukung program strategis nasional, termasuk penanggulangan kemiskinan ekstrem, penguatan ketahanan pangan, dan pengembangan energi berkelanjutan.
Bangun Kolaborasi Multipihak
Program yang diinisiasi Fitra Riau dengan dukungan Ford Foundation ini dirancang berlangsung selama 19 bulan dengan pendekatan kolaboratif. Selain melibatkan pemerintah provinsi, program juga akan menjangkau pemerintah kabupaten dan desa penghasil migas, perguruan tinggi, serta kelompok masyarakat—khususnya perempuan—sebagai bagian dari strategi ekonomi berkelanjutan yang inklusif.
Melalui kick off meeting ini, diharapkan terbangun sinergi antara kebijakan daerah, pengelolaan dana SDA, dan agenda transisi energi, sehingga hasil sumber daya alam benar-benar dapat menjadi instrumen untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengurangi ketimpangan di Provinsi Riau.
Kegiatan ditutup dengan diskusi dan penyusunan rencana tindak lanjut sebagai komitmen bersama untuk memastikan implementasi program berjalan selaras dengan arah pembangunan daerah menuju Riau yang berdaya saing, berkelanjutan, dan inklusif.
