Pekanbaru, 6 Februari 2026 — Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) Provinsi Riau bersama Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia (HWDI) Provinsi Riau menyerahkan usulan proposal Program dan Kegiatan” Peningkatan Aksesibilitas Layanan Kesehatan serta Penguatan Kapasitas Petugas Kesehatan” kepada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Pekanbaru.
Hingga saat ini, penyandang disabilitas masih menghadapi berbagai hambatan struktural dalam mengakses layanan kesehatan yang layak dan bermartabat. Hambatan tersebut meliputi keterbatasan infrastruktur yang belum ramah disabilitas, minimnya akses informasi yang inklusif, serta lemahnya kebijakan yang secara nyata berpihak pada pemenuhan hak penyandang disabilitas. Kondisi ini menunjukkan bahwa prinsip non-diskriminasi dan kesetaraan akses dalam layanan kesehatan belum sepenuhnya terwujud, padahal kesehatan merupakan hak dasar setiap warga negara yang wajib dipenuhi oleh negara.
Usulan proposal ini disusun sebagai langkah advokasi untuk mendorong pembangunan sektor kesehatan yang inklusif, adil, dan berperspektif hak asasi manusia, khususnya bagi kelompok rentan penyandang disabilitas. Proposal tersebut memuat serangkaian rekomendasi strategis agar layanan kesehatan di Kota Pekanbaru dapat diakses secara setara, mulai dari penguatan kebijakan, integrasi dalam dokumen perencanaan, hingga perbaikan layanan dan fasilitas kesehatan di tingkat pelaksana.
FITRA Riau dan HWDI Riau mendorong agar usulan ini dijadikan bahan rujukan strategis oleh Pemerintah Kota Pekanbaru dalam proses perencanaan pembangunan daerah, termasuk dalam Forum Konsultasi Publik dan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang). Selain itu, proposal ini diharapkan menjadi pedoman bagi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam menyusun rencana kerja tahunan, sehingga isu layanan kesehatan yang aksesibel bagi penyandang disabilitas dapat terintegrasi secara sistematis dalam dokumen perencanaan dan penganggaran daerah, khususnya dalam APBD Kota Pekanbaru Tahun 2027.
Penyerahan usulan proposal ini merupakan bagian dari rangkaian kegiatan advokasi Koalisi PRIMA (Peningkatan Representatif dan Inklusi Perempuan dalam Anggaran) yang terdiri dari HWDI, IBP, Perkumpulan Inisiatif, dan Sekretariat Nasional FITRA. Melalui kerja-kerja advokasi yang berkelanjutan, Koalisi PRIMA mendorong terwujudnya layanan kesehatan yang tidak hanya aksesibel secara fisik, tetapi juga responsif terhadap kebutuhan spesifik penyandang disabilitas, terutama perempuan disabilitas yang menghadapi kerentanan berlapis.
Melalui advokasi ini, Koalisi PRIMA menegaskan pentingnya komitmen Pemerintah Kota Pekanbaru untuk tidak hanya mengakomodir kebutuhan kelompok rentan dalam dokumen kebijakan dan anggaran, tetapi juga melibatkan secara bermakna penyandang disabilitas dalam seluruh proses perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah. Inklusivitas sektor kesehatan dipandang sebagai fondasi penting dalam mewujudkan pembangunan yang berkeadilan, setara, dan memastikan tidak ada satu pun warga yang tertinggal dalam pemenuhan hak atas kesehatan.
Penulis ; Cik Tika (Manager Advokasi)
