Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) Riau mendorong Pemerintah Kabupaten Pelalawan memperkuat pembiayaan pembangunan lanskap lestari melalui perencanaan dan penganggaran daerah. Dorongan tersebut disampaikan dalam Lokakarya Hasil Studi Anggaran Mendukung Lanskap Lestari di Kabupaten Pelalawan yang diselenggarakan FITRA Riau bersama pemangku berkepentingan di Kab. Pelalawan, kegiatan ini dilaksanakan di kantor Bupati Kabupaten Pelalawan Pangkalan Kerinci, Selasa (8/9/2026).
Lokakarya ini menjadi bagian dari upaya FITRA Riau untuk mendorong penguatan kebijakan anggaran yang lebih konsisten, terarah, dan mendukung keberlanjutan lanskap. Melalui pemaparan hasil studi dan diskusi bersama Pemerintah Kabupaten Pelalawan serta mitra masyarakat sipil, kegiatan ini merumuskan sejumlah rekomendasi, termasuk penguatan belanja untuk karhutla dan ekonomi hijau, pemetaan sumber pendanaan non-APBD, penyusunan RAD Pelalawan Sejuk, serta penguatan koordinasi lintas OPD dalam perencanaan dan penganggaran pembangunan lanskap lestari.
Memotret Lima Tahun Anggaran Lanskap Lestari
Dalam lokakarya tersebut, Koordinator FITRA Riau, Tarmizi, memaparkan potret lima tahun APBD 2021–2025. Total anggaran yang ter-tagging untuk lanskap lestari tercatat naik dari Rp147 miliar pada 2021 menjadi Rp202 miliar pada 2022, kemudian bergerak hingga Rp108 miliar pada 2025. Proporsi nilai lingkungan terhadap total belanja daerah tercatat 8,59 persen pada 2022 dan 3,44 persen pada 2025 — menjadi bahan evaluasi bersama untuk perencanaan ke depan.
“Hasil tagging menunjukkan alokasi anggaran cenderung besar pada perlindungan ekosistem dan pengelolaan gambut. Porsi belanja lanskap lestari sekitar empat persen, dengan alokasi sekitar Rp350 miliar dalam lima tahun terakhir,” ujar Tarmizi. Ia menekankan pentingnya mempertahankan belanja daerah yang lebih konsisten, khususnya untuk isu kebakaran hutan dan lahan (karhutla) serta ekonomi hijau, dan memperkuat kerja sama antar-OPD karena isu lanskap bersifat lintas sektor.
Karhutla dan Ekonomi Hijau Jadi Perhatian Bersama
Studi juga memotret sebaran alokasi antar-area lanskap. Perlindungan ekosistem tercatat dengan rata-rata 37,3 persen, sementara alokasi untuk ekonomi hijau dan masyarakat serta tata kelola lingkungan menurun masing-masing 61,9 persen dan 89,4 persen. Dari sisi kesenjangan pendanaan, pencegahan karhutla teralokasi Rp6,77 miliar dari kebutuhan Rp10,23 miliar (gap −34 persen), dan ekonomi hijau Rp8,70 miliar dari kebutuhan Rp12,84 miliar (gap −32 persen) — keduanya menjadi perhatian untuk diprioritaskan.
Temuan ini menjadi perhatian mengingat Pelalawan menghadapi tekanan ekologis yang meningkat: luas karhutla pada 2026 mencapai 4.629,39 hektare, tertinggi kedua di Riau. Sementara itu pertumbuhan ekonomi naik dari 4,36 persen (2024) menjadi 4,96 persen (2025), dengan tingkat kemiskinan 7,24 persen atau sekitar 43.490 jiwa — pemerataan hasil pembangunan masih menjadi pekerjaan bersama.
Pemkab Tegaskan Komitmen Pelalawan Sejuk
Sekretaris Daerah Kabupaten Pelalawan, Tengku Zulfan, yang membuka lokakarya, menegaskan komitmen daerah melalui program Pelalawan Sejuk. “Kabupaten Pelalawan memiliki potensi besar dalam penerapan lanskap lestari. Kekayaan alam yang luas juga menjadi tanggung jawab besar dalam pengelolaan dan perlindungan lahan,” katanya.
Kepala Bappeda Pelalawan, Tengku Syukron, mengungkapkan sekitar 70 persen perekonomian daerah masih bergantung pada alam, sehingga arah pembangunan perlu terus diselaraskan dengan tetap memanfaatkan sekaligus menjaga kelestarian sumber daya alam. Ia juga menyampaikan kapasitas fiskal masih ditopang Dana Bagi Hasil Dana Reboisasi (DBH-DR) yang semakin terbatas, sementara dana Transfer Anggaran berbasis Ekologi (TAPE) dalam dua tahun terakhir masih kosong dan diupayakan kembali tersedia pada 2027. Hutan alam yang tersisa sekitar 301 ribu hektare diharapkan terus terjaga, antara lain lewat rencana penanaman 1.000 pohon endemik dan pengembangan aren.
Praktik Baik OPD hingga Modul Tagging
Sejumlah OPD turut menyampaikan klarifikasi dan praktik baik. Dinas PMD menyebut 1 persen pagu Alokasi Dana Desa (ADD) dialokasikan sebagai dana stimulan lingkungan hidup — mulai dari reboisasi, bank sampah, hingga posko bencana — sebagai bentuk reward bagi desa. Dinas PUPR mencatat alokasi tagging yang cukup besar, antara lain untuk penahan tebing, sekaligus membantu OPD lain seperti penggalian lubang untuk penanaman 5.000 pohon. Dinas Pariwisata mengembangkan 25 homestay untuk mendukung Festival Ombak Bono yang terbukti mendongkrak pendapatan warga. Sementara Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas Damkar menegaskan komitmen menjalankan program meski di tengah keterbatasan fiskal.
Dari sisi metodologi, Inspiratif memperkenalkan modul tagging anggaran lanskap lestari sebagai panduan sederhana dan konsisten bagi OPD — untuk mengidentifikasi gap, menentukan prioritas, dan mendorong kolaborasi. Perwakilan SPLP, Ratna, mengusulkan agar dana pihak ketiga dan sumber non-APBD di-tagging secara terpisah. “Pemisahan tersebut dapat menunjukkan bahwa Kabupaten Pelalawan tidak berjalan sendiri dalam mendukung lanskap lestari,” ujarnya.
Tujuh Rekomendasi Disepakati
Lokakarya yang diikuti sekitar 20 peserta dari unsur Pemerintah Kabupaten Pelalawan dan mitra masyarakat sipil menyepakati tujuh rekomendasi dan rencana tindak lanjut, yaitu mempertahankan konsistensi belanja daerah, khususnya untuk penanganan karhutla dan pengembangan ekonomi hijau; mendorong agar alokasi dana TAPE kembali mengalir ke daerah, termasuk untuk tahun 2027; memetakan sumber pendanaan non-APBD seperti CSR, DBH Sawit, dana desa, dan kerja sama pihak ketiga; mendorong penyusunan Rencana Aksi Daerah (RAD) Pelalawan Sejuk; memperkuat kolaborasi lintas OPD; menggunakan modul tagging sebagai panduan tagging pada tahun berikutnya; serta melaksanakan tagging lintas OPD dan penyelarasan data anggaran. “Kajian ini dilakukan untuk melihat kemungkinan adanya kekosongan maupun tumpang tindih anggaran. Lokakarya diharapkan menghasilkan catatan, saran, dan rekomendasi kepada Pemerintah Kabupaten Pelalawan,” ujar fasilitator kegiatan, Gusmansyah dari FITRA Riau.
Studi ini menganalisis APBD Kabupaten Pelalawan periode 2021–2025 menggunakan metode landscape budget tagging, yaitu menilai kualitas dan kuantitas anggaran berdasarkan tujuan dan output yang berdampak langsung pada keberlanjutan lanskap. Hasil analisis menunjukkan total belanja untuk lanskap lestari yang tersebar pada 11 OPD mencapai sekitar Rp350,9 miliar, dengan alokasi terbesar berada pada Dinas Pertanian/Perkebunan sebesar 33,2 persen, Dinas PUPR sebesar 29,6 persen, dan Dinas Ketahanan Pangan sebesar 14,1 persen. Temuan tersebut menjadi dasar penting untuk memperkuat konsistensi, koordinasi, dan penyelarasan penganggaran agar pembangunan Pelalawan Sejuk dapat didukung secara lebih terarah dan berkelanjutan.
Penulis: Gusmansyah
