Fitra Riau (Bengkalis 16 September 2021)– Sebagai masyarakat Indonesia tentu sudah patut berbangga hati karena Indonesia yang kaya akan sumber daya alam, salah satunya ialah memiliki wilayah hutan terluas ketiga di dunia, namun kondisi daerah yang memiliki hutan luas di dalam negeri memiliki berbagai masalah, diantaranya ialah penebangan hutan, pembakaran hutan dan lainnya.
Menurut data yang dirilis Bappenas, Indonesia diperkirakan akan mengalami penurunan kualitas lingkungan hidup yang semakin mengkhawatirkan dimasa yang akan datang. Indikasinya antara lain tutupan hutan primer yang semakin berkurang dan diproyeksikan hanya akan tersisa sekitar 18,4% dari luas lahan total Nasional (189,6 Juta ha) ditahun 2045.
Berbagai persoalan tersebut menjadi perhatian bersama, artinya tidak hanya dari masyarakat, akan tetapi melibatkan berbagai elemen terutama Pemerintah, baik Pemerintah Pusat, daerah dan sampai kepada Pemerintahan Desa. Tawaran–tawaran kebijakan mulai bergema sejak tahun 2008 yang mana banyak negara yang telah mengaplikasikan Skema Ecological Fiscal Transfer (EFT) dan ini relevan sekali di terapkan di inodonesia.
Sejauh ini EFT tersebut belum begitu familiar di terapkan di daerah- daerah, namun sudah ada beberapa daerah yang menerapkan, meskipun ini perlu kampanye sosial yang lebih gencar lagi ditawarkan dan diinformasikan oleh semua pihak, agar EFT ini benar – benar membumikan Indonesia demi menjaga dan melestarikan lingkungan hidup untuk generasi yang akan datang.
Berbicara semangat daerah dalam mengimplementasikan Transfer Anggran Berbasis Ekologi sudah ada komitmen besar dari Pemerintah Kabupaten Bengkalis, dimana Pemda Bengkalis berencana akan menjalankan Policy ini ditaun 2022, melalui Skema transfer anggaran ke pada Pemerintah Desa melalui Dana ADD. Ini merupakan semangat yang perlu di dorong untuk Kabupaten – Kabupaten yang ada di Riau, dalam 2 tahun ini di Riau, Kabupaten Bengkalis adalah daerah yang kedua menerapkan Implementasi TAKE setelah Kabupaten Siak.
12 Tenaga Ahli Kecamatan Siap Dampingi
Agar terlaksananya capaian implementasi TAKE di Kabupaten Bengkalis maka Dinas PMD dan Fitra Riau Mengadakan sosilisasi dan pembekalan ini agar semua Tim Assessment TAKE bisa paham dan mengerti terkait penyampaian ke Pemerintahan desa tentang pengisan Lembar Form Assessment TAKE Bengkalis
Terselenggaranya kegiatan pembekalan ini dikarenakan adanya kaloborasi bersama antara Pemerinntah Kabupaten Bengkalis yang diwakili oleh OPD teknis (Dinas PMD) dengan Fitra Riau. Ungkap Basma Hariani (Kasi Keuangan dinas PMD Ka.Bengkalis), dalam sambutannya.
Kegiatan ini merupakan beberapa rangkaian kegiatan advokasi implementasi TAKE Kabupaten Bengkalis, yang mana kegiatan sebelumnya ialah terkait dengan penyusunan indikator penilaian TAKE dan Revisi PERBUP teknis pelaksanaan ADD Kabupaten Bengkalis.
Lebih lanjut ibu Basma menjelaskan kenapa kami memilih tenaga pendamping sebagai Tim Assessmnet ? Karena tenaga pendamping desa setiap kecamatan tersebut konsen terhadap kerja–kerja akuntan, sehingga balance sebagai TIM assessment TAKE Kabupaten Bengkalis. Ujar Kasi keuangan Dinas PMD Kab. Bengkalis tersebut.
Kendati demikian juga disampaikan Triono Hadi, Koordinator Fitra Riau-Aspresiasi yang besar untuk Kabupaten Bengkalis, yang mana lebih kurang 4 bulan ini telah intens berkalaborasi bersama dalam penerapan TAKE.
3 Indikator Penilian Kinerja Desa Yang Relevan
Permasalahan atau problem di Kabupaten Bengkalis ini sangat kompleks, khususnya di desa, jadi terkait dengan indikator yang dimasukkan kedalam penilaian berbasis kinerja ini sudah sangat cocok untuk di terapkan, mulai dari Tata Kelola Pemerintahan Desa, Pembangunan Berkualitas dan juga Lingkungan Hidup Desa.
Dengan adanya skema Berbasis Kinerja ini, Semoga desa–desa semakin menaikan kinerja di 3 indikator tersebut, sehingga bisa menerima insentif fiscal. Harap Bisma Hariani (Kasi Keuangan Dinas PMD Kab.Bengkalis)
Skema ini juga mendukung sejumlah target nasional dimana pemerintah Indonesia merencanakan adanya penurunan emisi gas rumah kaca.
Penerpan TAKE di Kabupaten Bengkalis merupakan langkah besar dan komitmen yang baik dalam menjaga lingkungan hidup, yang mana Transfer Anggaran Berbasis Ekologi dirasa mampu menjadi jalan keluar bagi pemerintah daerah untuk mendapatkan tambahan anggaran , salah satunya melalui Transfer Fiskal Berbasis Ekologi – Tegas Triono Hadi
Dengan adanya pelatihan ini kepada Tim Assessment, maka harapannya nanti mendapatkan hasil yang maksimal, sehingga implementasi TAKE di Kabupaten Bengkalis bisa menjadi Pilot Projek bagi Kabupaten–Kabupaten yang ada di Riau dan juga tadi sudah kita sepakati bersama bahwa batas akhir pengumpulan Form Assessment dilakukan di tanggal 08 Oktober 2021 dan selanjutnya kita akan validasi data dan perhitungan indeks bersama Dinas PMD. Tutup Triono Hadi.
**** Gus_Doe
