• Privacy Policy
  • Contact Us
No Result
View All Result
Kamis, Januari 15, 2026
FITRA RIAU
Advertisement
PODCAST
BELA ANGGARAN
  • Beranda
  • Tentang Kami
    • Sejarah
    • Visi dan Misi
    • Struktur Organisasi
    • Agenda Utama
    • Program
    • Donor dan Mitra
  • Kegiatan
    • Diskusi dan Lokakarya
    • Pendampingan
    • Penguatan Kapasitas
  • Publikasi
    • Policy Brief
    • Factsheet
    • Infografis
    • Buku dan Panduan
    • Laporan Penelitian
    • Laporan Tahunan
    • Laporan Keuangan
  • Media
    • Siaran Press
    • Fitra Riau diBerita
    • Podcast Anggaran Kita
    • Editorial dan Opini
    • Galeri
  • Layanan
    • Info Anggaran
    • BeLA-Anggaran
    • Digitalisasi Desa
    • Pengaduan Rujukan
  • Bahasa Indonesia
    • Bahasa Indonesia
    • English
  • Beranda
  • Tentang Kami
    • Sejarah
    • Visi dan Misi
    • Struktur Organisasi
    • Agenda Utama
    • Program
    • Donor dan Mitra
  • Kegiatan
    • Diskusi dan Lokakarya
    • Pendampingan
    • Penguatan Kapasitas
  • Publikasi
    • Policy Brief
    • Factsheet
    • Infografis
    • Buku dan Panduan
    • Laporan Penelitian
    • Laporan Tahunan
    • Laporan Keuangan
  • Media
    • Siaran Press
    • Fitra Riau diBerita
    • Podcast Anggaran Kita
    • Editorial dan Opini
    • Galeri
  • Layanan
    • Info Anggaran
    • BeLA-Anggaran
    • Digitalisasi Desa
    • Pengaduan Rujukan
  • Bahasa Indonesia
    • Bahasa Indonesia
    • English
No Result
View All Result
FITRA RIAU
No Result
View All Result

WUJUDKAN KOMITMEN. D-PMK ROHIL DAN FITRA LAKUKAN PEMBAHASAN TAHAPAN PENILAIAN KINERJA DESA TAHUN 2024.

Juli 29, 2024
in Diskusi dan Lokakarya

FR-2024 Senin 29 juli 2024, Pemerintah Daerah melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung (D-PMK) sebagai bentuk komitmen dan tindak lanjut pertemuan sebelumnya yang dilakukan pada tanggal 22 mei 2024. Pemerintah telah berkomitmen untuk mengembangkan inisiatif kebijakan Transfer Anggaran Kabupaten Berbasis Ekologi (TAKE) melalui Reformulasi ADD Tahun 2025.

Atas dasar itu untuk menindaklanjuti kesepakatan komitmen tersebut, D-PMK mengelar diskusi pembahasan instrument penilaian dan tahapan penilaian kinerja desa tahun 2024. Pembahasan ini melibatkan OPD, diantaranya Bappeda, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, BPKAD dan BPBD dengan jumlah peserta yang hadir sebanyak 20 orang dengan keterwakilan Perempuan 12 orang dan laki-laki 8 orang.

Kegiatan ini dilakukan di kantor D-PMK dengan hasil pertemuan pertama telah tersusunnya indikator kinerja penilaian desa tahun 2024 dan kedua telah tersusunnya agenda rencana tindak lanjut dalam proses assessment kinerja desa tahun 2024.

Kegiatan ini difasilitasi langsung oleh kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat kampung, Yandra. Dalam pembahasannya, DPMK bersama OPD yang hadir telah menyepakati dua indikator penilaian, pertama tata Kelola administrasi dan kesejahteraan sosial dihitung dengan bobot 40% dan indikator kedua desa peduli lingkungan dihitung dengan bobot 40%.

Selanjutnya, terdapat 22 variabel yang telah disepakati yaitu 11 variabel untuk indikator tata Kelola administrasi dan kesejahteraan sosial dan 5 variabel untuk indikator desa peduli lingkungan.

Kata Taufik, dalam paparannya, Jika di skenariokan dalam perhitungan untuk pengalokasian ADD Tahun 2025 dengan pagu simulasi ADD tahun 2024 sebesar Rp 107,752,290,200.

Perhitungan dari total pagu tersebut. Maka untuk formula alokasi dasar dengan penetapan 65% dari total pagu jika dihitung dari alokasinya sebesar Rp 70.038.988.630 dan pembagian ini di bagi secara merata ke 159 desa untuk kebutuhan siltap penghulu dan perangkat.

Selain itu, katanya untuk alokasi proporsional ditetapkan 30% dari total pagu maka untuk alokasi proporsional sebesar Rp  32.325.687.060 dan pembagian ini di bagi  kepada 159 desa dengan berdasarkan 4 indikator yaitu (1) penduduk miskin dengan persentase 30% (2) jumlah penduduk dengan persentase 30% (3) luas wilayah dengan persentase 20% dan (4) keterjangkauan jarak dengan persentase 20%.

Selanjutnya untuk formula kinerja ditetapkan 5% dari total ADK dengan alokasi perhitungan sebesar Rp 5,387,614,510, dibagi dengan 2 Indikator Kinerja Kepenghuluan yang artian desa yang memperoleh alokasi kinerja ini apabila desa telah memenuhi kinerja baik.

Perhitungan ini menjadi skenario dalam penetuan pembagian pagu pengalokasian ADD di tahun 2025. Oleh karena itu D-PMK dapat melakukan penilaian kepada 159 kepenghuluan dengan dua indikator yang telah di sepakati tersebut

penilaian kinerja ini tentunya menjadi ajang evaluasi dan juga penekanan kepada kepenghuluan untuk mendorong lebih inovatif terutama terkait pelaksanaan penyelenggaraan pemeritahan desa dan mengintegrasikan perencanaan program dan kegiatan yang berpihak kepada Pembangunan lingkungan hidup di desa.
Kata taufik

kadis DPMK mengatakan proses penilaian ini merupakan hal yang baik dan sekarang sudah jamannya pemberian pagu kepada desa melalui mekanisme penilaian. walaupun pendanaannya sangat kurang setidaknya ini adalah Langkah yang tepat untuk mendorong desa dalam kebijakan baik program maupun kegiatan dalam mengupayakan perlindungan dan pelestarian lingkungan.

Apalagi katannya rohil tingkat abrasi sangat tinggi dan tingkat kebakaran hutan dan lahan juga sering terjadi. Kami DPMK sangat mendukung penerapan TAKE ini melalui ADK yang direformulasi di tahun 2025 ini. Tutup Kadis Yandra

Kegiatan ditutup dengan komitmen bersama bahwa sebagai tindak lanjut dari pelaksanaan FGD ini, tahapan selanjutnya adalah akan dilakukan agenda proses assessment kinerja desa tahun 2024 dan melakukan pembekalan tim dan Penetapan tim penilaian serta Melakukan sosialisasi yang direncanakan secara bersama di bulan agustus 2024.

** Cik tika-Rev TF

ShareTweetSend

Info Terkait

“FITRA Riau–BAPPEDA Bengkalis Koordinasikan Program Tata Kelola SDA untuk Kesejahteraan Masyarakat”
Diskusi dan Lokakarya

“FITRA Riau–BAPPEDA Bengkalis Koordinasikan Program Tata Kelola SDA untuk Kesejahteraan Masyarakat”

Desember 16, 2025
12
Koalisi CSO & Pemprov Riau Bahas Penguatan Ranperda Perhutanan Sosial
Diskusi dan Lokakarya

Koalisi CSO & Pemprov Riau Bahas Penguatan Ranperda Perhutanan Sosial

Oktober 16, 2025
31
Pelalawan Kukuhkan Komitmen Lingkungan: Skema TAKE Resmi Terintegrasi ke RPJMD 2025–2029
Diskusi dan Lokakarya

Pelalawan Kukuhkan Komitmen Lingkungan: Skema TAKE Resmi Terintegrasi ke RPJMD 2025–2029

Mei 16, 2025
35
“Integrasi Skema Insentif Lingkungan Ke Dalam RPJMD Inhu 2025–2029, Pemda Tegaskan Komitmen Berkelanjutan”
Diskusi dan Lokakarya

“Integrasi Skema Insentif Lingkungan Ke Dalam RPJMD Inhu 2025–2029, Pemda Tegaskan Komitmen Berkelanjutan”

Mei 14, 2025
37
Next Post
PENGEMBANGAN KEBIJAKAN TRANSFER ANGGARAN KABUPATEN BERBASIS EKOLOGI (TAKE) KABUPATEN INDRAGIRI HULU

PENGEMBANGAN KEBIJAKAN TRANSFER ANGGARAN KABUPATEN BERBASIS EKOLOGI (TAKE) KABUPATEN INDRAGIRI HULU

Diskusi dan Lokakarya

Gelar Diskusi, Fitra Tampung Gagasan Para Akademisi Untuk Kajian Pengetasan Kemiskinan Melalui Pemanfaatan DBH-Migas

Maret 21, 2023
116

3 Desa Sekitar Sumur Migas di Bengkalis,“Ikuti Sosialisasi Pemanfaatan DBH Migas & Akuntabilitas CSR”

Maret 10, 2023
117

Disambut dengan hangat, Fitra sampaikan Sosialisasi Program di Desa Koto Tandun

Maret 10, 2023
30

Dua Desa di Kabupaten Pelalawan Menjadi Sasaran Program Optimalisasi DBH-Migas

Maret 9, 2023
122

Pemdes Bonai, Apresiasi FITRA adakan Sosialisasi Pemanfaatan Dana Bagi Hasil Migas dan Peningkatan Akuntabilitas Sosial “CSR” untuk penanggulangan kemiskinan.

Maret 8, 2023
46

Pendampingan

Penyambutan Mahasiswa Magang Prodi Pendidikan Masyarakat UNRI di FITRA Riau:

Mahasiswa Pendidikan Kemasyarakatan FKIP UNRI Magang di Fitra Riau:Perkuat Peran dalam Pembelajaran Advokasi dan Pemberdayaan Masyarakat

Februari 25, 2025
23

Mahasiswa Ilmu Pemerintahan UNRI Magang di FITRA Riau: Mengasah Keterampilan dalam Memahami Tata Kelola Anggaran dan Transparansi Anggaran Publik.

Februari 24, 2025
65

Mahasiswa FKIP UNRI Rampungkan Magang di Fitra Riau, Siap Berkontribusi untuk Masyarakat

November 5, 2024
10

GELAR WORKSHOP, FITRA DAMPINGI DPMD DALAM PROSES VERIFIKASI PENILAIAN KINERJA DESA TAHUN 2024

Oktober 22, 2024
11

Fitra Riau memberikan Bantuan Pertanian Untuk peningkatkan Pemberdayaan Perempuan di Desa Bumbung

Oktober 27, 2023
39

Sekretariat Fitra Riau

Jl. Rw. Indah, Sidomulyo Bar., Kec. Tampan,
Kota Pekanbaru, Riau 28294

Hubungi Kami

Tertarik berkerjasama dengan kami hubungi kami:
No. Telepon: ………
Email: …………

Layanan Pengaduan

Jika menemukan masalah pelayanan publik, dugaan korupsi Hubungi Kami




© 2023 Fitra Riau - Developed with 💙 by webee.

No Result
View All Result
  • Beranda
  • Tentang Kami
    • Sejarah
    • Visi dan Misi
    • Struktur Organisasi
    • Agenda Utama
    • Program
    • Donor dan Mitra
  • Kegiatan
    • Diskusi dan Lokakarya
    • Pendampingan
    • Penguatan Kapasitas
  • Publikasi
    • Policy Brief
    • Factsheet
    • Infografis
    • Buku dan Panduan
    • Laporan Penelitian
    • Laporan Tahunan
    • Laporan Keuangan
  • Media
    • Siaran Press
    • Fitra Riau diBerita
    • Podcast Anggaran Kita
    • Editorial dan Opini
    • Galeri
  • Layanan
    • Info Anggaran
    • BeLA-Anggaran
    • Digitalisasi Desa
    • Pengaduan Rujukan
  • Bahasa Indonesia
    • Bahasa Indonesia
    • English

© 2023 Fitra Riau - Developed with 💙 by webee.