• Privacy Policy
  • Contact Us
No Result
View All Result
Minggu, September 24, 2023
FITRA RIAU
Advertisement
PODCAST
BELA ANGGARAN
  • Beranda
  • Tentang Kami
    • Sejarah
    • Visi dan Misi
    • Struktur Organisasi
    • Agenda Utama
    • Program
    • Donor dan Mitra
  • Kegiatan
    • Diskusi dan Lokakarya
    • Pendampingan
    • Penguatan Kapasitas
  • Publikasi
    • Policy Brief
    • Factsheet
    • Infografis
    • Buku dan Panduan
    • Laporan Penelitian
    • Laporan Tahunan
    • Laporan Keuangan
  • Media
    • Siaran Press
    • Fitra Riau diBerita
    • Podcast Anggaran Kita
    • Editorial dan Opini
    • Galeri
  • Layanan
    • Info Anggaran
    • BeLA-Anggaran
    • Digitalisasi Desa
    • Pengaduan Rujukan
  • Bahasa IndonesiaBahasa Indonesia
    • Bahasa IndonesiaBahasa Indonesia
    • EnglishEnglish
  • Beranda
  • Tentang Kami
    • Sejarah
    • Visi dan Misi
    • Struktur Organisasi
    • Agenda Utama
    • Program
    • Donor dan Mitra
  • Kegiatan
    • Diskusi dan Lokakarya
    • Pendampingan
    • Penguatan Kapasitas
  • Publikasi
    • Policy Brief
    • Factsheet
    • Infografis
    • Buku dan Panduan
    • Laporan Penelitian
    • Laporan Tahunan
    • Laporan Keuangan
  • Media
    • Siaran Press
    • Fitra Riau diBerita
    • Podcast Anggaran Kita
    • Editorial dan Opini
    • Galeri
  • Layanan
    • Info Anggaran
    • BeLA-Anggaran
    • Digitalisasi Desa
    • Pengaduan Rujukan
  • Bahasa IndonesiaBahasa Indonesia
    • Bahasa IndonesiaBahasa Indonesia
    • EnglishEnglish
No Result
View All Result
FITRA RIAU
No Result
View All Result

(PROGRAM): “PERBAIKAN TATA KELOLA HUTAN DAN LAHAN MELALUI PENINGKATAN TRANPARANSI DAN KEBIJAKAN ANGGARAN LINGKUNGAN (JILID 3)”

Januari 18, 2018
in Editorial dan Opini, Riset dan Advokasi

Tata Kelola Hutan dan Lahan dapat dikatakan baik salah satunya ditandai dengan adanya pemberlakuan tata laksana kebijakan yang transparan dimulai pada tahapan perencanaan dan pelaksanaan kebijakan. Dengan tujuan agar masyarakat/warga mudah mendapatkan informasi bagaimana kebijakan dibuat serta bagaimana kebijakan tersebut dilaksanakan. Sebaliknya, tanpa adanya keterbukaan atas informasi yang dimaksud akan berpotensi dapat menimbulkan tindakan yang berdampak negative terhadap tata kelola sumber daya alam yang ada serta menyuburkan prilaku korupsi seperti yang terjadi sekarang ini. 

Untuk itu, Fitra Riau melalui program SETAPAK yang didukung oleh TAF sebagaimana kelanjutan dari tahun sebelumnya, secara konsisten berkontribusi untuk mendorong dalam perbaikan tata kelola hutan dan lahan di Provinsi Riau yakni fokus pada tiga hal yaitu: (1) Mendorong transparansi TKHL (2) Mendorong kebijakan anggaran yang responsif terhadap TKHL di wilayah Provinsi, Kabupaten dan Desa (3) Peningkatan kapasitas masyarakat dalam advokasi kebijakan anggaran yang mendukung pencapaian program.

Adapun pendekatan yang dilakukan untuk mendorong Transparansi tata kelola hutan dan lahan adalah melakukan perbaikan sistem layanan informasi di pemerintah, mendorong optimalisasi peran Komisi Informasi, serta melakukan peningkatan kapasitas dan pendampingan masyarakat dalam melakukan uji akses informasi. 

Selanjutnya dalam mendorong kebijakan anggaran yang responsif terhadap perbaikan lingkungan hidup di Provinsi Riau, pendekatan yang dilakukan yakni pendampingan dan aistensi langsung kepada pemerintah daerah dalam penyusunan rencapan pembangunan daerah, penyusunan anggaran yang responsif lingkungan hidup.

Selain itu, strategi lainnya yang dijalankan adalah menawarkan reformulasi kebijakan anggaran dalam bentuk transfer anggaran berbasi ekologi seperti yang diterapkan di Kabupaten Pelalawan yakni kebijakan ADD berbasis migas, untuk diterapkan di berbagai daerah di Provinsi Riau. Termasuk reformulasi kebijakan transfer anggaran berbasis kinerja yang dikenal Ecological Finance Transfer/EFT yang didorong kepada Pemerintah Provinsi Riau.

Kemudian fokus program lainnya yaitu peningkatan kapasitas masyarakat terus dilakukan terutama pada masyarakat yang berada dilevel desa atau kampung, mengingat dampak langsung akibat dari kerusakan hutan dan lahan adalah masyarakat yang berada di kawasan dan sekitar hutan. Disamping itu, masyarakat tersebut secara langsung dapat meningkatkan pemahamannya untuk melakukan pengawasan pada setiap aktiifitas pembangunan kehutanan dan lingkungan hidup.

Adapun beberapa capaian dari program yang dijalankan tersebut, antara lain; lahirnya kebijakan kepala daerah yang berpihak pada perbaikan lingkungan hidup seperti kebijakan transfer anggaran berbasis SDA di Kabupaten Pelalawan dan menjadi percontohan daerah lainnya. Kemudian, gerakan advokasi untuk perbaikan keterbukaan informasi dan dorongan perbaikan tata kelola lingkungan hidup semakin meluas yang dilakukan oleh masyarakat setempat. Capaian terpentiNg lainnya adalah partisipasi perempuan semakin meningkat pada setiap program dan kegiatan pembangunan yang dilakukan pemerintah daerah.***(try/tmz)

ShareTweetSend

Info Terkait

Diskusi dan Lokakarya

Gelar Diskusi, Fitra Tampung Gagasan Para Akademisi Untuk Kajian Pengetasan Kemiskinan Melalui Pemanfaatan DBH-Migas

Maret 21, 2023
40
Diskusi dan Lokakarya

3 Desa Sekitar Sumur Migas di Bengkalis,“Ikuti Sosialisasi Pemanfaatan DBH Migas & Akuntabilitas CSR”

Maret 10, 2023
22
Diskusi dan Lokakarya

Disambut dengan hangat, Fitra sampaikan Sosialisasi Program di Desa Koto Tandun

Maret 10, 2023
10
Pendampingan

Dua Desa di Kabupaten Pelalawan Menjadi Sasaran Program Optimalisasi DBH-Migas

Maret 9, 2023
8
Next Post

Evaluasi APBD 2018

Diskusi dan Lokakarya

Gelar Diskusi, Fitra Tampung Gagasan Para Akademisi Untuk Kajian Pengetasan Kemiskinan Melalui Pemanfaatan DBH-Migas

Maret 21, 2023
40

3 Desa Sekitar Sumur Migas di Bengkalis,“Ikuti Sosialisasi Pemanfaatan DBH Migas & Akuntabilitas CSR”

Maret 10, 2023
22

Disambut dengan hangat, Fitra sampaikan Sosialisasi Program di Desa Koto Tandun

Maret 10, 2023
10

Dua Desa di Kabupaten Pelalawan Menjadi Sasaran Program Optimalisasi DBH-Migas

Maret 9, 2023
8

Pemdes Bonai, Apresiasi FITRA adakan Sosialisasi Pemanfaatan Dana Bagi Hasil Migas dan Peningkatan Akuntabilitas Sosial “CSR” untuk penanggulangan kemiskinan.

Maret 8, 2023
10

Pendampingan

Dua Desa di Kabupaten Pelalawan Menjadi Sasaran Program Optimalisasi DBH-Migas

Maret 9, 2023
8

Pemdes Bonai, Apresiasi FITRA adakan Sosialisasi Pemanfaatan Dana Bagi Hasil Migas dan Peningkatan Akuntabilitas Sosial “CSR” untuk penanggulangan kemiskinan.

Maret 8, 2023
10

Lakukan Pengenalan Program, Pemerintah Desa Teluk Sono menyambut baik program Fitra Riau

Maret 7, 2023
13

5 Desa di latih oleh Fitra Riau dan Serindit.ID dalam pengelolaan SID dan Website Desa

Desember 27, 2022
6

Final Assesment Kinerja Desa (TAKE) 2022 di Bengkalis , Indeks Kinerja Desa Meningkat.

Oktober 26, 2022
2

Sekretariat Fitra Riau

Jl. Kartama/ Inpres Gg. Bambu No. 5
RT 07/ RW 16 Kelurahan Maharatu, Kec. Marpoyan Damai, Pekanbaru

Hubungi Kami

Tertarik berkerjasama dengan kami hubungi kami:
No. Telepon: ………
Email: …………

Layanan Pengaduan

Jika menemukan masalah pelayanan publik, dugaan korupsi Hubungi Kami




© 2023 Fitra Riau - Developed with 💙 by webee.

No Result
View All Result
  • Beranda
  • Tentang Kami
    • Sejarah
    • Visi dan Misi
    • Struktur Organisasi
    • Agenda Utama
    • Program
    • Donor dan Mitra
  • Kegiatan
    • Diskusi dan Lokakarya
    • Pendampingan
    • Penguatan Kapasitas
  • Publikasi
    • Policy Brief
    • Factsheet
    • Infografis
    • Buku dan Panduan
    • Laporan Penelitian
    • Laporan Tahunan
    • Laporan Keuangan
  • Media
    • Siaran Press
    • Fitra Riau diBerita
    • Podcast Anggaran Kita
    • Editorial dan Opini
    • Galeri
  • Layanan
    • Info Anggaran
    • BeLA-Anggaran
    • Digitalisasi Desa
    • Pengaduan Rujukan
  • Bahasa IndonesiaBahasa Indonesia
    • Bahasa IndonesiaBahasa Indonesia
    • EnglishEnglish

© 2023 Fitra Riau - Developed with 💙 by webee.