PEKANBARU (CAKAPLAH) – Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) Riau bersama Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau (FISIP Unri) mendorong penguatan tata kelola Participating Interest (PI) 10 persen sektor minyak dan gas bumi (migas) agar memberikan dampak lebih besar terhadap pengentasan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Dorongan tersebut disampaikan dalam kegiatan diseminasi hasil kajian bertajuk “Peningkatan Tata Kelola Participating Interest (PI) Sektor Migas untuk Pengentasan Kemiskinan dan Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat di Daerah Penghasil Provinsi Riau” di The Premiere Hotel Pekanbaru, Senin (10/8/2026).
Koordinator FITRA Riau Tarmizi mengatakan, PI 10 persen merupakan peluang strategis bagi daerah untuk memperkuat kapasitas fiskal melalui keterlibatan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dalam pengelolaan sektor migas.
Menurutnya, Riau sebagai salah satu daerah penghasil migas terbesar di Indonesia memiliki potensi ekonomi yang besar. Namun, potensi tersebut belum sepenuhnya berdampak terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat di daerah penghasil.
“Hasil kajian melihat masih ada sejumlah tantangan dalam pengelolaan PI, seperti belum optimalnya transparansi dan akuntabilitas, belum jelasnya mekanisme distribusi manfaat kepada masyarakat, serta belum terintegrasinya PI dengan program pembangunan daerah,” kata Tarmizi.
Ia menyebut, kondisi fiskal daerah yang semakin terbatas akibat penurunan dana transfer dari pemerintah pusat membuat optimalisasi sumber pendapatan daerah menjadi penting. Salah satunya melalui pemanfaatan PI migas secara tepat sasaran.
FITRA menilai pengelolaan PI perlu bergeser dari sekadar mengejar pendapatan daerah (revenue oriented) menjadi instrumen pembangunan yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat (development oriented).
Beberapa rekomendasi yang disampaikan dalam kajian tersebut di antaranya penguatan regulasi daerah, peningkatan tata kelola BUMD, penerapan mekanisme penggunaan dividen PI untuk program prioritas, peningkatan transparansi, serta memastikan manfaat PI dirasakan masyarakat di daerah penghasil migas.
“Kita ingin PI tidak hanya menjadi tambahan pendapatan daerah, tetapi menjadi instrumen untuk mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” cakapnya.
Sementara itu, Kepala Bappeda Riau, Purnama Irawansyah mengatakan Pemerintah Provinsi Riau terus mengoptimalkan pengelolaan PI 10 persen sejak 2023 untuk mendukung berbagai program prioritas daerah.
Ia berharap nilai PI dapat lebih stabil dan tidak mengalami penurunan seperti Dana Bagi Hasil (DBH) migas.
“Bagaimana PI bisa menurunkan kemiskinan, data kita menunjukkan sudah terjadi penurunan kemiskinan pada 2026 dibanding tahun sebelumnya. Namun kita tetap menerima masukan dari berbagai pihak untuk memaksimalkan potensi pendapatan daerah,” ujarnya.
Kegiatan diseminasi tersebut melibatkan pemerintah daerah, DPRD, BUMD, akademisi, pelaku industri migas, organisasi masyarakat sipil, serta pemangku kepentingan lainnya.
Melalui forum tersebut, FITRA dan FISIP Unri berharap terbangun komitmen bersama untuk menciptakan tata kelola PI migas yang lebih transparan, akuntabel, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Riau.
| Penulis | : | Satria Yonela Putra |
| Editor | : | Delvi Adri |
| Kategori | : | Ekonomi, Pemerintahan, Riau |
