Di tengah meningkatnya tantangan lingkungan perkotaan, mulai dari persoalan persampahan, keterbatasan ruang terbuka hijau, ancaman perubahan iklim, hingga meningkatnya risiko bencana, kebutuhan akan model pembangunan yang mampu mengintegrasikan aspek lingkungan ke dalam sistem perencanaan dan penganggaran daerah menjadi semakin mendesak. Tidak hanya sebagai upaya menjaga kelestarian lingkungan, pendekatan tersebut juga penting untuk memastikan pembangunan yang berkelanjutan dan mampu meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
Menjawab tantangan tersebut, Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) Riau menggelar Kick-Off Meeting Pengenalan dan Penguatan Kebijakan Pendanaan Hijau melalui Skema Insentif Kinerja Ekologi (IKE) bersama Pemerintah Kota Pekanbaru di Kantor Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Kota Pekanbaru, Senin (15/6/2026).
Kegiatan ini menjadi langkah awal dalam membangun kolaborasi multipihak untuk mendorong lahirnya kebijakan pendanaan hijau yang tidak hanya berorientasi pada besaran anggaran yang dibelanjakan, tetapi juga mampu mendorong peningkatan kinerja lingkungan hidup secara terukur, partisipatif, dan berkelanjutan.
Pertemuan tersebut dihadiri oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru, Reza Aulia Putra, S.IP., M.Si., perwakilan Bappeda Kota Pekanbaru, BPBD Kota Pekanbaru, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A), WALHI Riau, serta berbagai pemangku kepentingan yang selama ini terlibat dalam isu lingkungan hidup dan pembangunan daerah.
Direktur FITRA Riau, Tarmizi, menjelaskan bahwa skema Insentif Kinerja Ekologi (IKE) merupakan instrumen kebijakan yang dirancang untuk memberikan penghargaan kepada wilayah yang menunjukkan capaian kinerja lingkungan hidup yang baik. Berbeda dengan pendekatan konvensional yang lebih menitikberatkan pada serapan dan distribusi anggaran, IKE menempatkan hasil dan dampak lingkungan sebagai salah satu dasar dalam pemberian insentif.
Menurutnya, skema ini tidak dimaksudkan untuk menambah beban fiskal pemerintah daerah. Sebaliknya, IKE mendorong reformulasi dan optimalisasi alokasi sumber daya yang telah tersedia agar lebih memperhatikan indikator-indikator keberlanjutan lingkungan hidup.
“Yang kami dorong bukan penambahan beban anggaran baru, tetapi bagaimana kebijakan penganggaran yang sudah ada dapat memberikan penghargaan kepada wilayah yang berhasil menjaga lingkungan hidupnya. Dengan begitu, aspek lingkungan tidak lagi dipandang sebagai beban pembangunan, tetapi menjadi bagian penting dari indikator keberhasilan pembangunan daerah,” ujar Tarmizi.
Belajar dari Pengalaman Daerah yang Telah Menerapkan Ecological Fiscal Transfer
Tarmizi menjelaskan bahwa pengembangan Insentif Kinerja Ekologi (IKE) di Kota Pekanbaru merupakan bagian dari upaya yang lebih luas dalam mendorong implementasi Ecological Fiscal Transfer (EFT) atau transfer fiskal berbasis ekologi di Indonesia. Pendekatan ini telah berkembang dalam beberapa tahun terakhir sebagai instrumen untuk mendorong pemerintah daerah agar lebih serius mengintegrasikan aspek lingkungan hidup ke dalam kebijakan pembangunan dan penganggaran.
Data per 24 Februari 2025 menunjukkan bahwa sebanyak 44 pemerintah daerah telah mengadopsi skema EFT dalam berbagai bentuk, baik melalui Transfer Anggaran Provinsi Berbasis Ekologi (TAPE), Transfer Anggaran Kabupaten Berbasis Ekologi (TAKE), maupun Alokasi Anggaran Kelurahan Berbasis Ekologi (ALAKE). Jumlah tersebut terdiri dari 5 pemerintah provinsi, 35 pemerintah kabupaten, dan 4 pemerintah kota yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia.
Menurut Tarmizi, perkembangan tersebut menunjukkan bahwa instrumen fiskal dapat menjadi sarana yang efektif untuk mendorong perlindungan lingkungan hidup tanpa harus menambah beban anggaran pemerintah daerah.
“Prinsip dasar EFT adalah memberikan penghargaan kepada daerah atau wilayah yang memiliki komitmen dan capaian dalam menjaga lingkungan hidup. Dengan demikian, lingkungan menjadi bagian penting dalam sistem perencanaan dan penganggaran daerah,” jelasnya.
Sejumlah daerah telah menunjukkan praktik baik dalam penerapan EFT. Provinsi Kalimantan Utara menjadi salah satu pelopor melalui Peraturan Gubernur Nomor 6 Tahun 2019 yang mendorong pemerintah kabupaten meningkatkan perlindungan kawasan hutan, tata kelola lingkungan hidup, dan pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan.
Provinsi Aceh juga mengembangkan kebijakan serupa melalui Peraturan Gubernur Aceh Nomor 56 Tahun 2022 yang memasukkan indikator lingkungan hidup sebagai salah satu dasar dalam distribusi anggaran kepada pemerintah kabupaten dan kota.
Di tingkat kabupaten, Kabupaten Bengkalis di Provinsi Riau menerapkan Transfer Anggaran Kabupaten Berbasis Ekologi (TAKE) melalui Peraturan Bupati Nomor 65 Tahun 2021. Kebijakan ini memberikan insentif kepada desa-desa yang menunjukkan kinerja baik dalam pengelolaan lingkungan, perlindungan ekosistem, dan penguatan partisipasi masyarakat.
Praktik serupa juga diterapkan di Kabupaten Bulungan melalui Peraturan Bupati Nomor 39 Tahun 2022 dan Kabupaten Luwu Utara melalui Peraturan Bupati Nomor 52 Tahun 2022. Kedua daerah tersebut menjadikan indikator lingkungan sebagai salah satu dasar dalam pemberian insentif kepada desa dan wilayah yang berkontribusi terhadap pelestarian lingkungan hidup.
Sementara itu, di tingkat kota, Kota Dumai menjadi salah satu contoh penting di Provinsi Riau melalui penerapan Alokasi Anggaran Kelurahan Berbasis Ekologi (ALAKE) berdasarkan Peraturan Wali Kota Dumai Nomor 89 Tahun 2023. Kebijakan tersebut mendorong kelurahan untuk meningkatkan kinerja lingkungan melalui indikator pengelolaan sampah, penghijauan, dan partisipasi masyarakat dalam menjaga lingkungan.
Menurut FITRA Riau, pengalaman berbagai daerah tersebut menunjukkan bahwa EFT tidak hanya berfungsi sebagai instrumen fiskal, tetapi juga menjadi alat untuk mendorong perubahan perilaku pemerintahan dan masyarakat dalam mengelola lingkungan hidup. Ketika capaian lingkungan dihubungkan dengan insentif anggaran, maka pemerintah daerah hingga tingkat desa dan kelurahan memiliki motivasi yang lebih kuat untuk menghadirkan inovasi dan memperbaiki tata kelola lingkungan.
Pekanbaru Memiliki Modal Kuat untuk Mengembangkan IKE
Berbagai praktik baik yang berkembang di daerah lain dinilai relevan bagi Kota Pekanbaru. Selain menghadapi tantangan lingkungan perkotaan yang semakin kompleks, Pekanbaru juga memiliki sejumlah modal penting yang dapat menjadi fondasi dalam pengembangan Insentif Kinerja Ekologi.
Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru, Reza Aulia Putra, S.IP., M.Si., memaparkan berbagai program dan inovasi yang telah dilakukan pemerintah daerah dalam pengelolaan lingkungan hidup. Salah satu capaian yang mendapat perhatian peserta adalah keberadaan Lembaga Pengelola Sampah (LPS) di tingkat kelurahan.
Menurut Reza, LPS telah menjadi salah satu instrumen penting dalam memperkuat pengelolaan sampah berbasis masyarakat. Saat ini, LPS mampu membantu pengangkutan sampah sekitar 650–700 ton per hari dari total timbulan sampah Kota Pekanbaru yang mencapai sekitar 1.200–1.300 ton per hari.
“LPS menjadi salah satu kekuatan pengelolaan sampah berbasis masyarakat di Kota Pekanbaru. Kehadiran mereka membantu pemerintah memperluas layanan pengelolaan sampah hingga ke tingkat kelurahan dan memperkuat partisipasi masyarakat dalam menjaga lingkungan,” ujar Reza.
Meskipun demikian, tantangan pengelolaan sampah masih cukup besar. Pertumbuhan jumlah penduduk, meningkatnya aktivitas ekonomi, dan perubahan pola konsumsi masyarakat menyebabkan volume sampah terus bertambah setiap tahunnya. Karena itu, diperlukan inovasi kebijakan yang tidak hanya fokus pada pengangkutan sampah, tetapi juga mendorong pengurangan sampah dari sumbernya, penguatan kelembagaan masyarakat, serta peningkatan kesadaran publik terhadap pengelolaan lingkungan.
Selain pengelolaan sampah, Reza juga menyampaikan bahwa Pemerintah Kota Pekanbaru saat ini tengah mengembangkan konsep Green City sebagai arah pembangunan kota berkelanjutan. Konsep tersebut dirancang sebagai payung kebijakan untuk memperkuat ruang terbuka hijau, mengurangi volume sampah, meningkatkan kualitas lingkungan perkotaan, serta memperkuat upaya mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim.
Menurutnya, pembangunan kota tidak lagi cukup diukur dari pertumbuhan ekonomi dan pembangunan fisik semata. Kota yang maju harus mampu menghadirkan lingkungan yang sehat, nyaman, tangguh, dan berkelanjutan bagi masyarakatnya.
Kolaborasi Menjadi Kunci Pendanaan Hijau
Diskusi juga menggarisbawahi pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan. Perwakilan Bappeda Kota Pekanbaru menilai bahwa konsep IKE memiliki peluang besar untuk diterapkan karena sejalan dengan kebutuhan daerah dan berbagai program lingkungan yang telah berjalan.
Sementara itu, WALHI Riau menegaskan bahwa persoalan lingkungan hidup tidak dapat diselesaikan secara sektoral. Pengelolaan sampah, misalnya, memiliki keterkaitan erat dengan kesehatan masyarakat, pengurangan risiko banjir, mitigasi perubahan iklim, hingga penguatan ekonomi masyarakat melalui pemanfaatan sampah yang bernilai tambah.
Perwakilan BPBD Kota Pekanbaru turut menyoroti pentingnya memasukkan aspek kesiapsiagaan bencana dan ketahanan iklim sebagai bagian dari indikator kinerja lingkungan. Di sisi lain, DP3A Kota Pekanbaru membagikan pengalaman pemberdayaan kelompok perempuan melalui pengolahan sampah rumah tangga menjadi produk bernilai ekonomi yang tidak hanya berdampak pada lingkungan, tetapi juga meningkatkan kesejahteraan keluarga.
Melalui kegiatan ini, FITRA Riau berharap dapat menghimpun berbagai data, pengalaman, dan praktik baik yang telah berkembang di Kota Pekanbaru untuk menyusun model Insentif Kinerja Ekologi yang sesuai dengan kebutuhan daerah.
Ke depan, skema IKE diharapkan mampu mendorong lahirnya kelurahan-kelurahan berbasis kinerja lingkungan, di mana keberhasilan menjaga kualitas lingkungan hidup menjadi bagian dari ukuran keberhasilan pembangunan wilayah. Dengan pendekatan tersebut, aspek lingkungan tidak lagi dipandang sebagai pelengkap pembangunan, melainkan menjadi fondasi utama dalam mewujudkan kota yang sehat, tangguh, dan berkelanjutan.
“Kolaborasi antara pemerintah daerah, masyarakat, dunia usaha, akademisi, dan organisasi masyarakat sipil menjadi kunci dalam mewujudkan pembangunan lingkungan hidup yang berkelanjutan. Ketika semua pihak bergerak bersama, maka pendanaan hijau tidak hanya menjadi konsep, tetapi dapat diwujudkan menjadi kebijakan yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” tutup Tarmizi.
Penulis: M.Syarudin (Fitra Riau)
