FR_2023. Berdasarkan update data BPS 2022, penduduk ekstrem miskin di kabupaten rokan hulu sebanyak 11,727 jiwa atau 9,95 persen dan tersebar di masing masing kecamatan dan dilihat dari kondisi rohul juga menjadi salah satu daerah penghasil migas dengan memiliki sumur minyak sebanyak 53 sumur.
Sumur tersebut terdapat di Kecamatan Bonai Darussalam, tepatnya di Desa Bonai sebanyak 27 sumur, Desa Teluk Sono 6 sumur, dan di Kecamatan Tandun berada di Desa Koto Tandun sebanyak 17 sumur. Akan tetapi dari tiga desa tersebut masih terdapat kemiskinan dan ketimpangan.
Dengan kondisi tersebut, Fitra riau bersama bersama dengan Bappeda,dinas sosial,BPKAD, dinas koperasi dan UMKM,dinas kominfo dan dinas perempuan dan anak, menggelar diskusi bersama terkait dukungan upaya pengentasan kemiskinan ekstrem di kantor bappeda, (Kamis 15 juni 2023).
Dalam diskusi tersebut, Tarmidzi menjelaskan : jika dilihat dari kondisi daerah,rokan hulu merupakan salah satu daerah penghasil migas di riau yang memiliki kontribusi bagi penopang pembangunan daerah. Rata-rata daerah di riau mendapatkan bagi hasil migas sebesar 15 persen – 20 persen dari total pendapatan daerah masing-masing.
Katanya, kondisi senyatanya manajemen pengelolaan DBH Migas tersebut tidak didesain secara khusus peruntukannya. Temuan sementara fitra menunjukan, aksesibilitas terhadap pelayanan sosial seperti sarana prasarana infrastruktur, pendidikan, kesehatan, akses jalan dan pemberdayaan perekonomian warga terutama di sekitar lokasi migas masih terdampak dan belum terperhatikan.
Terangnya lagi, salah satu urgensi yang ditemui dari konteks desa penghasil adalah angka putus sekolah masih tinggi, terjadi peningkatan angka stunting, dan dari data tiga tahun terakhir tidak ditemukan program atau kegiatan dari pemerintah daerah dilaksanakan di desa penghasil migas. Ungkap deputi fitra
Dengan kondisi tersebut, fitra mencoba mendorong pemkab untuk mendistribusikan dana bagi hasil (DBH) migas ke desa melalui dua skema, pertama pemberian bantuan keuangan khusus dari kabupaten ke desa dan kedua dengan skema formulasi alokasi dana desa. Jelasnya.
Lanjutnya lagi, Peluang ini sekira menjadi suatu alternatif bagi pemerintah daerah untuk berkontribusi mengupayakan penurunan kemiskinan melalui dukungan anggaran dengan merancang program dan kegiatan prioritas seperti untuk layanan kesehatan, pendidikan, dan program penanggulangan kemiskinan di desa – desa penghasil.
Menyambut usulan fitra itu, pemkab rohul yang diwakili oleh sekretaris bappeda, febri. Mengatakan upaya fitra untuk membantu kabupaten rokan hulu keluar dari kemiskinan patut untuk di apresiasi.
Akan tetapi jika skema yang didorong tersebut menggunakan pemberian bantuan keuangan khusus (bkk) dan reformulasi ADD. Kami belum mampu menyambutnya dikarenakan kondisi keuangan kami juga belum bisa untuk berkontribusi, saran kami mungkin kita bisa mencari alternatif lain misalnya mobilisasi pendanaan CSR untuk program upaya pengentasan kemiskinan. Terang febri.
Misalnya untuk saat ini, pemkab rohul untuk program kemiskinan telah menyiapkan anggaran di tahun 2023 sebesar 13 miliar dalam bentuk pemberian bantuan yang diposkan di 6 dinas, Dinas sosial. Dinas perhubungan, dinas ketahanan pangan dan perikanan, dinas perindustrian dan perdagangan, dan dinas koperasi dan umkm.
Lanjutnya lagi, bantuan tersebut adalah bantuan sembako daerah, bantuan untuk disabilitas, bantuan bahan rumah, bantuan pelaku usaha mikro, bantuan alat UMKM, operasi pasar, bantuan alat IKM, bantuan ternak, bantuan bibit ikan dan pakan, bantuan tanaman sayuran, bantuan alat tangkap ikan, bantuan gabah dan beras cadangan pangan serta bantuan BLT Transportasi untuk penarik becak masyarakat. Kata sekretaris bappeda.
Selain itu, BPKAD Kabupaten Rokan Hulu, asikin mengatakan pemberian bantuan khusus ke desa penghasil migas mungkin bisa diupayakan melalui alternative penggunaan CSR karena selama ini kondisinya pengelolaan pendanaan CSR masih belum terimobilisasi dengan baik. Harapan kami mungkin alternatifnya kita bisa memperkuat kelembagaan CSR dahulu.
Berkaitan dengan skema dan arah pelaksanaan kegiatan programnya mungkin teman-teman fitra bisa membantu kami. Ungkap sekretaris BPKAD tersebut.
Menyambung argumentasi pemda tersebut, taufik mengatakan di akhir kegiatan, dorongan ini merupakan terobosan baik dan inovasi baik untuk upaya pengentasan kemiskinan walaupun kondisi keuangan daerah yang masih belum mampu mungkin solusi untuk pemanfaatan pendanaan CSR merupakan solusi alternatif yang mungkin bisa didorong dengan perbaikan dan model penerapannya. Tutup Taufik ** TF
