Bela Anggaran

“Fitra Riau Gandeng KPK, Menjadi Pembicara Dalam Mencagah Korupsi Keuangan Daerah”

  • admin
  • 2020-10-22

Forum Indonesia Untuk Transparan Indonesia (Fitra Riau) mengelar pelatihan bersama dalam topic Mencegah Korupsi Keuangan Daerah (Fase Perencanaan dan Fase pelaksanaan). Melalui Via Zoom Online pada tanggal 22 Oktober 2020. Dalam peserta pelatihan ini, diikuti oleh ASN (Inspektorat Inhu), Akademisi, NGO dan juga Mahasiswa dari UNRI, UIR dan UNILAK serta Komunitas penggiat anti korupsi.

Gusmansyah, Manager Knowladge Management Of Budget Literacy Fitra Riau, dalam sambutannya mengatakan kegiatan ini merupakan salah satu rangkaian dalam Literasi Anggaran Fitra Riau  yang saya yakini dapat memberikan kemanfaatan yang besar untuk meningkatkan peran masyarakat dalam menghasilkan generasi penerus bangsa yang produktif, berakhlak luhur bebas korupsi.

Lanjut Gusmansyah, kita memasukan pelatihan pencegahan Korupsi di dalam kurikulum belajar anggaran merupakan wadah yang sangat baik untuk bersama berbagi wawasan serta inovasi tentang bagaimana 3 elemen pemberantasan korupsi yakni pencegahan, pengawasan dan penindakan dapat berjalan secara efektif dalam pemberantasan korupsi di tanah air. 

“Melihat indeks korupsi Indonesia yang tinggi memberi tamparan keras bagi kita, bahwa perilaku korupsi yang menjalar di seluruh lini kehidupan bangsa. Oleh sebab itu, diperlukan penanganan kolaboratif dari berbagai pihak untuk menekan korupsi di Indonesia, baik dari pemerintah, lembaga pendidikan dan masyarakat yang secara tegas menolak praktik korupsi di berbagai bidang” Jelas Gusmansyah

 

Berdasarkan catatan KPK antara 2004 hingga mei 2020 telah terjaring 119 korupsi yang melibatkan Walikota/Bupati dan wakilnya, lalu ada 21 kasus korupsi yang dilakukan oleh gubernur, modus korupsi kepala daerah tidak lepas dari suap dan gartifikasi dalam pemberian izin, jual beli jabatan serta pengadaan barang dan jasa

Titik Rawan Korupsi

Relasi antara korupsi dan pelayanan publik, dikemukakan oleh David Hall (2012) bahwa korupsi telah merongrong pelayanan publik, dan menghabiskan anggaran negara dengan mengalihkannya ke tangan elit politik yang korup. Modus korupsi paling banyak digunakan dalam kasus korupsi pada adalah penyalahgunaan anggaran. Materi yang disampaikan dalam pelatihan antara lain tentang potensi tindak pidana korupsi pada sektor Perencanaan keuangan daerah, pelaksanaan keuangan daerah, tindak pidana pencucian uang  serta pengadaan barang dan jasa, 

Menurut Andy Yuwana (Korsupgah KPK Wilyah Riau) mengatakan dalam paparannya, Titik Rawan Korupsi di pemerintah Daerah terkait dengan perencanaan APBD, penganggaran, pelaksananaan anggaran proses perijinan dan lainnya. Lanjut Andi, KPK menermukan ternyata sebelum di perencanaan sudah ada pembagian proyek, jadi banyak penyedia barang dipusat atau di daerah itu  yang memberikan iming – iming, memberikan hadiah yang dilarang (gratifikasi), dil – dilan itu sudah dilakukan, dan ini merupakan hal yang sering dilakukan oleh penyelenggara negara.

Dalam proses pelatihan ada peserta yang menanyakan, terkait dengan pilkada serentak 2020 ini tentang kepala daerah atau calon kepala daerah yang tersandang korupsi, bagaimana cara kami untuk melaporkan calon tersebut, supaya terkoneksi lansung dengan KPK, Andy menjawab silakan saja melaporkan ke KPK lewat email Pengaduan KPK.go.Id., laporan saudara akan masuk ke data Base nya teman – teman DUMAS, (pegaduan msyarakat ) , jika informasinya banyak terkait dengan laporan tersebut, maka KPK akan prioritaskan laporan tersebut untuk ditindak lajuti.

Sebagai informasi lagi, andi juga mengatakan, di tanggal 22 November kita dari KPK mau ngumpulin calon kepala daerah yang beratarungng di 2020 ini, dengan KPU, Bawaslu kita ngomongin terkait pilkada, bagaimana komitmen integritas anti korupsi yang ada di calon 9 kepala daerah di riau yang mengikuti pilkada serentak 2020 serta membangun sinergi dan komitmen KPK dengan calon kepala daerah untuk mewujudkan  tata kelaola pemerintahan yang baik. tutup andi

Seperti diketahui, pelatihan bersama KPK ini digelar selama  setengah hari, dan diikuti oleh 100 peserta, Tujuannya, meningkatkan pengetahuan bagi peserta untuk mengetahui potensi – potensi korupsi di pemerintah daerah dan kegiatan ini berangkat dari kepedulian akan masih tingginya korupsi di Indonesia yang menghantar pada keharusan peserta baik itu, masyarakat, mahasiswa dan ASN yang siap menjadi  penggerak anti korupsi.