FR_2022. Fitra Riau bersama dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Bengkalis telah selesai melaksanakan assessment penilaian kinerja desa tahun 2022. Dengan itu, DPMD bersama Fitra berkolaborasi, mengelar FGD Pembahasan Hasil Indeks kinerja di Kantor DPMD Pada Hari Rabu, tanggal 26 Oktober 2022. Dalam pembahasan ini, DPMD mengundang, Inspektorat, Dinas Lingkungan Hidup, Bappeda, Dinas Perlindungan Perempuan dan Anak dan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah. 

Dari undangan tersebut kata sartika, yang hadir adalah para kepala bidangnya dikarenakan Pimpinannya sedang ada tugas lain sehingga tidak bisa mengikuti kegiatan diskusi ini, Ungkap sartika Staf Fitra Riau 

Lanjut sartika, Untuk DPMD, di wakili oleh Rinaldi dan Basma, BPKAD di wakili oleh Febrianto dan Uti Herlina, Bappeda oleh Tatang syahrizal, Dinas Lingkungan Hidup, Desmirizal. dan DPPPA di wakili oleh Fitrianita Eka Putri, sedangkan  Insepktorat yang hadir adalah Febriman. Jika di totalkan jumlah peserta sebanyak 24 Peserta yang terdiri dari perempuan sebanyak 8 orang dan selebihnya laki- laki. 

Hasil indeks ini nantinya akan menjadi rujukan untuk menilai pembagian alokasi dana desa (ADD) sesuai dengan total pagu yang telah di tetapkan di tahun 2023, yang mana pagu tersebut di peruntukan untuk alokasi minimum, alokasi proporsional dan alokasi kinerja. Sehingga masing masing desa akan memperoleh ADD sesuai dengan peruntukannya. Kata Sartika lagi.

Sementara itu, ada yang lebih menarik lagi, dari ADD tahun 2023 nantinya, yang mana untuk pagu alokasi kinerja tahun lalu, 2022 adalah 5 Persen atau sekitar Rp. 13.05 Miliar  di tahun 2023 menjadi 10 persen dari total pagu yang akan di tetapkan pada Alokasi Dana Desanya. Sehingga 10 persen tersebut akan menambah ketertarikan desa untuk bersemangat meningkatkan kinerjanya terutama pada aspek indikator yang di nilai, dengan 24 Varibael yaitu : tata kelola pemerintah desa, Kualitas pembangunan desa, Pelestarian Lingkungan hidup. Ungkap Staf Fitra Itu.

Partispasi Desa Menurun, Indeks Kinerja desa secara rata meningkat. 

Untuk tahun 2023 ini, ada perubahan terkait penggunaan persentase ADD yang mana sebelumnya persentase ADD Minimum sebesar 70 Persen,  ADD Proporsional sebesar 20 persen dan 10 persen untuk ADD Kinerja. Apalagi kalau kita lihat dari data yang ada untuk penilaian indeks kinerja ini meningkat semua, walaupun untuk partisipasi desa yang mengumpulkan berkas tahun ini tidak semua desa mengikuti, hanya 129 desa dari 136 desa yang ada.  Kata Kabid DPMD, membenarkan apa yang di sampaikan oleh Tim FITRA. 

Lanjutnya, terupdate dari hasil verifikasi tim, Secara Umum Indeks kinerja Desa tahun 2022, nilai maksimum paling tinggi adalah 0,717. Sama dengan Indeks kinerja tahun 2021 sebesar 0,719.
Lanjutnya lagi, Indeks Kinerja desa secara rerata meningkat dari 0,483 tahun 2021 menjadi 0,526 tahun 2022. Artinya sebagian besar desa mengalami peningkatan kinerjanya. Kata Rinaldi Wahyu, 

Triono Menambahkan, jika di lihat dari aspek indikator kinerja desa untuk indeks desa peduli lingkungan secara umum mengalami penurunan. Tahun 2022 paling tinggi 0,281 di tahun 2022 menurun dari tahun 2021 yaitu 0,321, begitu juga secara rata-rata dan nilai minimalnya. Akan tetapi untuk indeks tata kelola pemerintah desanya dan kualitas pembangunan desanya meningkat sehingga jika di kalkulasikan dari perhitungan itu dapat mendongkrak indeks desa peduli lingkungannya. 

Untuk penilaian ini, desa yang tinggi mendapatkan skor 0,717. sedangkan desa yang paling terendah mendapatkan skor 0,137, jika di prediksikan dengan pagu asumsi ADD sebesar Rp 241.018  Miliar, untuk kinerja 10 persen adalah sebesar Rp. 24,01 Miliar. maka prediksinya desa tertinggi dari hasil nilai indeks kinerja tersebut mendapatkan ADD kinerja sebesar Rp. 241 Juta dan yang terendah akan mendapatkan Rp. 46 Juta. Tentunya penilaian indeks kinerja ini sudah di perhitungan berdasarkan perolehannya. Kata Rinaldi dalam penjelasanya.

Tambah Triono lagi, katanya, setelah kami verifikasi di tahun 2022 ini banyak peningkatannya dari variabel yang di nilai diantaranya perkembangan anggaran lingkungan hidup meningkat Rp. 10,704 Miliar di bandingkan tahun 2021 hanya Rp 3,5 miliar. Untuk jumlah kelembagaan meningkat sebanyak 317 dari 175 di tahun 2021. Untuk kegiatan inovasi desa ada 135 sementara di tahun 2021 hanya 129. Sedangkan untuk peraturan kepala desa ada 8 dari 7, Peraturan Desa ada 70 dari 42 dan surat edaran dari 23 sekarang di tahun 2022 menjadi 78. 

Untuk ketersediaan rumah baca terupdate datanya, ada 80 desa yang sudah memilikinya lengkap dengan standart pendukungannya, selebihnya belum lengkap dengan standart pendukungan ada 20 desa dan yang belum sebanyak 36 desa. Untuk desa yang telah menganggarkan program dan perlindungan yang berdampak pada perempuan ada 107 desa, selebihnya belum dengan total anggaran pemberdayaan sebesar Rp. 50 Miliar dari tahun 2021 hanya 9,7 Miliar. Selain itu. Untuk perkembangan IDM di desa tahun 2022 memiliki rata-rata 0,7700 sedangkan 0,7466. Kata Triono Hadi. Koordinator Fitra

Dengan demikian dapat di katakan, walaupun partisipasi desa menurun dalam partisipasi assessment ini  akan tetapi indeks kinerja desanya meningkat dan ini menjadi hal yang positif bagi kita untuk terus berupaya mendorong aktifitas desa dalam pembangunan yang mengarahkan kepada perbaikan dan pelestarian lingkungan hidup, perlindungan perempuan dan anak Sehingga kedepan secara sadar desa terus meningkatkan konsistennya untuk mewujudkan pembangunan tersebut. Tutup sartika ** TF

Penulis Reportase Taufik