Lounching Hasil Indeks Keterbukaan Informasi (IKIP) Tahun 2019, Belum Semua Daerah Di Riau Terbuka


Bagikan : Facebook

Fitra Riau melalui Koordinator (Triono Hadi) menyampaikan hasil Indeks Keterbukaan Informasi (IKIP) tahun 2019 yang disampaikan langsung dihadapan Gubernur Riau dan pemerintah 12 Kabupaten/Kota yang dilaksanakan di Hotel Grandzuri Pekanbaru, dua daerah yang berhasil meraih kategori daerah terbuka yaitu Kabupaten Indragiri Hulu dengan skor indeks 73,6 dan Provinsi Riau mendapat skor 67,2 yang meraih hasil indeks keterbukaan informasi publik (IKIP) tahun 2019.

Sedangkan daeralah lainnya sperti Kabupaten Bengkalis, Siak, Dumai, dan Pelalawan mendapat skor antara 41-60 dengan kategori cukup, selanjutnya Kabupaten Pelalawan, Kota Pekanbaru, Kab. Rohil , kampar dan Inhhil  mendapt skor antara 21-40 dalam kategori kurang terbuka, selebihnya tiga daerah lainnya seperti Kab. Meranti, Kuansing dan Rohul dengan nilai indeks rata-rata 17,5 dalam kategori tidak terbuka atau tertutup.

Evaluasi keterbukaan informasi yang dinilai berdasarkan tiga kategori, yaitu aspek kesiapan kelembagaan, informasi berkaitan anggaran dan informasi tata kelola hutan dan lahan, yang dilakukan oleh tim fitra riau dengan melibatkan komunitas di masing-masing daerah, yang dilakukan dalam rentang waktu Maret- Juni 2019 dengan metode tracking website, akses informasi dan wawancara mendalam melalui PPID masing-masing pemerintah daerah.

Dari aspek kelembagaan layanan informasi publik rerata daerah di Riau sudah dengan kondisi baik. Provinsi Riau mendapat skor 84, Indragiri Hulu dengan skor 89 dan Pekanbaru dengan skor 83, ketiga daerah tersebut masuk kategori sangat baik. Sedangkan daerah lain di Riau seperti Siak, Bengkalis, Roohul, Rohil, kampar, Inhil, Pelalawan, Kuansing, Dumai dan Meranti rata-rata mendapat skor antara 40-79 yang masuk dalam kategori cukup.

Sedangkan aspek ketersediaan dan akses informasi anggaran, faktanya daerah-daerah di Riau tingkat keterbukaan informasi anggaran secara proaktif atau mempublikasikan di media informasi sangat rendah. Pada aspek ini Provinsi Riau sangat terbuka dan proaktif mempublikasikan melalui media website yang meraih skor mencapai 89, sedangkan Kabupaten Inhu meraih skor 83 meskipun harus melalui akses informasi.

Selain itu, tiga daerah Pelalawan, Siak, Dumai meraih skor 50-55 dengan kategori cukup, selebihnya terdapat 8 daerah yaitu Rohil, Inhil, Bengkalis, Kampar, Pekanbaru, Meranti, Rohil dan Kuansing dengan kategori tidak terbukauntuk informasi anggaran, seelain tidak mempublikasikan melalui website juga tidak memberikan informasi kepada pemohon informasi.

Seanjutnya, dari aspek ketersediaan informasi Tata Kelola Hutan dan Lahan (TKHL) semua daerah sangat rendah. Seluruh daerah dengan skor sangat rendah yaitu paling tinggi dengan skor 51 dengan rentang 0 – 100. Lagi-lagi Kabupaten Inhu cukup terbuka untuk memberikan informasi TKHL meskipun didapatkan melalui uji akses informasi yang dilakukan oleh komuitas didaerah. Sedangkan daerah lainnya didapatkan setelah melakukan keberatan kepada atas PPID di setiap daerah, seperti Provinsi Riau, Bengkalis, Siak, Dumai, Pelalawan dan Kampar. Selebihnya kuansing, meranti, Inhil, rohul, rohil, dan pekanbaru sama sekali tidak memberikan informasi TKHL yang diakses yang masuk dalam kategori tertutup.

Hasil indeks keterbukaan informasi publik (IKIP) tahun 2019 ini, menjadi evaluasi kinerja pemerintah daerah Provinsi Riau dan 12 Kabupaten/Kota di Riau, atas kepatuhan terhadap UU No.14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang sudah berjalan hampir 10 tahun. Faktanya ditemukan berbagai kelemahan dalam implementasinya merupakan hal mendesak untuk diperbaiki terutama komitmen dari kepala daerah itu sendiri, apalagi bahwa keterbukaan informasi merupakan strategi daerah untuk mencegah adanya praktek- paraktek korupsi dalam pengelolaan anggaran pemerintah, tutup Triono hadi.

Gubernur Riau, Syamsuar, M.Si dalam sambutannya sangat mengapresiasi bahwa evaluasi yang dilakukan masyarakat seperti Fitra Riau menjadi kritik yang membangun untuk perbaikan kinerja kita sebagai pajabat pemerintahan, tentu berdasarkan catatan yang disampaikan berdasarkan hasil indeks keterbukaan informasi ini nantinya akan ditindaklanjuti oleh masing-masing OPD yang terkait terutama bagi PPID utama Provinsi Riau.

Pemerintah Provinsi Riau saat ini sudah mengembangkan berbagai sistem informasi untuk kemudahan masyarakat mendapatkan informasi dan mengawasi kinerja pemerintahan, sudah tidak saatnya lagi kita menutup-nutupi informasi karna dengan perkembangan zaman teknologi ini masyarakat dapat mengawasi setiap saat. Bahwa dalam pembangunan daerah sangat dibutuhkan partisipasi dari masyarakat, ini sudah saya lakukan tidak hanya sebagai Gubernur, saat menjadi Bupati Siak juga telah bekerjasama dengan berbagai NGO di Riau sebagai bentuk partisipasi dan keterlibatan masyarakat dalam pembangunan daerah,  tutup Syamsuar.

Rangkaian kegiatan ini dilanjutkan dalam bentuk diskusi publik, melalui Kepala BPKAD Riau (Syahrial Abdi) menyampaikan bahwa semua informasi anggaran Provinsi Riau secara berkala sudah terbuplikasi melalui website pemerintah, mulai dari rencana kerja anggaran, dokumen APBD sampai realisasi anggaran juga terpublikasi secara cepat bahkan diawal tahun sudah tayang diwebsite, ini merupakan komitmen pemda Riau untuk membuka informasi anggaran kepada publik, bahwa memang tidak ada lagi yang perlu dirahasiakan.

Bahkan saat ini, BPKAD Provinsi Riausedang mengembangkan sistem penataan aset daerah baik yang dalam kategori baik mapun rusak, sehingga dapat terdokumentasi dengan baik, misalnya terkait aset mobil dinas dan aset tanah yang sedang diinventaris, sehingga kedepan dapat tercatat dengan baik, jadi tidak ada lagi pihak-pihak yang dapat bermain-main dengan aset daerah, tutup Syahrial Abdi.

Pembicara selanjutnya, Zufra Irwan (Ketua Komisi Informasi Riau) menyatakan bahwa evaluasi yang dilakukan fitra riau dalam bentuk indeks ini menjadi penyeimbang apa yang Komisi Informasi lakukan, secara umum kriteria dan mekanisme hampir sama dalam menentukan kinerja keterbukaan informasi. Paling penting untuk kita perhatikan bersama adalah bagaimana pemerintah daerah dapat mematuhi ketentuan UU KIP, bahkan KI Riau berbagai kesempatan telah melakukan sosialisasi dengan pemerintah daerah dan desa agar membangun sistem informasi didaerah. 

Selain itu, pembicara lainnya yaitu Dr. Syaifuddin Syukur (Akademisi UIR) menyampaikan bahwa pemerintah tidak perlu takut untuk membuka informasi karna sudah menjadi kewajibannya sesuai UU KIP, meskipun secara sanksi tidak secara tegas disebutkan dalam UU KIP terhadap badan publik yang menutup informasi. Apalagi dengan slogan Riau hijau dan bermartabat tentunya menjadi komitmen pemerintah yang terbuka dan membangun kerjasama semua pihak dalam percepatan pembangunan berkelanjutan, tetapi faktanya saat ini justur kondisi riau jauh yang diharapkan bahkan sudah dua minggu kondisi asap yang tak kunjung selesai, dengan kondisi tersebut pemerintah harus mengurangi kebohongan publik dan menutup informasi yang berkaitan dengan tata kelola hutan dan lahan kushusnya dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan.

Kemudian Taufik (peneliti Fitra Riau), menyampaikan harapan kepada pemerintah daerah agar hasil indeks keterbukaan informasi publik (IKIP) ini menjadi evaluasi kinerja pemerintah daerah baik Provinsi Riau maupun kabupaten/kota, sehingga kedepannya bagi daerah yang masih rendah kinerjanya bisa naik menjadi daerah terbaik, jangan dianggap hasil ini menjadikan pemerintah daerah semakin pesimis dalam meningkatkan kinerja keterbukaan informasi kedepannya.

 

CP; 

Taufik (085363430444)

Triono hadi (085376368128)