Kerjasama Unand dan Fitra Riau, Laksanakan FGD ; Alienasi Kebijakan Anggaran Karhutla Provinsi Riau


Bagikan : Facebook

FR (6-Agustus-2019) –Melihat dari adanya penyerahan kewenangan urusan kehutanan dari pemerintah kabupaten /kota kepada pemerintah provinsi sebagaimana yang telah di amanatkan dalam UU No.23 tahun 2014 tentang Pemerintah daerah. Penyerahan kewenangan ini seharusnya diikuti dengan kebijakan yang kuat dari pemerintah Provinsi dalam menyediakan anggaran di sektor kehutanan khususnya pada program/kegiatan pencegahan kebakaran hutan dan lahan yang telah menjadi bencana serius bagi daerah-daerah yang rawan terdampak seperti Provinsi Riau.

Jika kita lihat dari realita yang ada, menurut tim riset Unand kebijakan anggaran dalam mendukung program pencegahan kebakaran hutan dalam APBD Provinsi Riau justru tidak menunjukan Hasil yang maksimal. Para stake holders yang terkait kebijakan anggaran tersebut justru teralienasi dari kewajiban untuk mematuhi aturan/regulasi yang ada sekaligus juga meminggirkan kepentingan publik luar yang seringkali merasakan penderitaan ketika bencana kebakaran hutan dan lahan terjadi.

Hal inilah yang melatarbelakangi, tim riset Unand bekerjasama dengan Fitra Riau terkait problem dalam kebijakan anggaran karhutla dan menyelenggarakan kegiatan FGD dengan Tema “ Alienasi Kebijakan Anggaran Provinsi Riau dalam Pencegahan kebakaran hutan dan lahan tahun 2017-2019” yang dilaksanakan pada 06 Agustus 2019 kemaren di RTH (Ruang Terbuka Hijau) Fitra Riau. Adapun tujuan dari kegiatan ini adalah untuk mengeksplorasi penelitian tim riset Unand mengenai kebijakan anggaran Provinsi Riau dalam pencegahan karhutla kebakaran hutan dan lahan. 

Adapun perserta yang terlibat dalam kegiatan ini adalah seluruh tim Fitra Riau dan 2 orang dari tim riset unand. “Beberapa garis besar bahwasanya dulu saya juga pernah terlibat ketika membuat policy brief di Fitra Riau terkait perkembangan anggaran karhutla, apalagi kita melihat hari ini memang asap itu ada di depan kita, jadi ini merupakan isu prioritas tetapi tidak selesai-selesai juga, saya tidak tahu apakah dalam perencanaannya yang salah atau dari implementasinya salah ataupun tidak ada komitmen yang jelas” Demikian disampaikan tim riset Unand, Muhammad Ichsan Kabullah, mengawali diskusi.

Dalam diskusi ini Program manager Fitra Riau, Tarmidzi memaparkan analisisnya terkait anggaran karhutla dan upaya pengendalian karhutla di Provinsi Riau, Dilihat dari pemaparannya Semua daerah di Provinsi Riau rata-rata terdampak Karhutla dan yang paling parah adalah daerah Inhil dan Meranti. Terkait kebakaran dari segi kebijakan pemerintah bisa dikatakan sudah cukup komitmen dengan upaya pengendalian kebakaran seperti jika dilihat dalam regulasi nasional melalui PP 60 Tahun 2019 tentang  perubahan PP No 45 tahun 2004 tentang perlindungan hutan, memandatkan beberapa kriteria pencegahan, pengendalian, pemulihan terhadap kebakaran hutan dan lahan. 

Di 2015 ada Intruksi Presiden No.11 tahun 2015 tentang peningkatan pencegahan kebakaran, dan memberikan tugas dan peran Kementrian, Gubernur, Bupati, dan Walikota dalam hal pengendalian karhutla. Kemudian dalam Kebijakan daerah sendiri ada dua kebijakan seperti melalui Pergub No 61 tahun 2015 tentang prosedur tetap pengendalian kebakaran hutan dan lahan, dari kebijakan-kebijakan tersebut bahwa pemerintah sudah memiliki komitmen dari segi peraturan Gubernur. Kemudian terdapat juga peraturan Gubernur tentang rencana aksi yang lebih teknis memandatkan kepada OPD Dan kabupaten apasaja yang dilaksanakan, baik itu pencegahan penanggulangan maupun pemulihan.

Kemudian Terkait dengan kebijakan anggaran sejak akhir 2017 bergulirnya DBH DR yang diperluas dengan permenkeu No 230 tahun 2017 ada peluang daerah dapat menggunakan dana Reboisasi untuk pengendalian kebakaran hutan dan lahan bahkan memandatkan sekitar 50% untuk kebakaran hutan. Korelasi dengan peyusunan APBD di daerah itu acuan didalam peraturan pedoman penyusunan APBD melalui Permendagri yang terbaru tahun 2019 Yaitu permendagri No 38 tahun 2018, Empat regulasi diatas terkait dengan upaya pencegahan dan pengendalian karhutla di daerah.

”Berdasarkan verifikasi Fitra Riau didalam dokumen APBD mulai dari 2016-2017 ada 3 dinas utama yang melaksanakan upaya-upaya pencegahan karhutlah. Jika dilihat dari segi  jenis kegiatan yang direncanakan, sangat jelas sekali bahwasanya dinas lingkungan hidup lebih focus pada upaya-upaya pencegahan, berdasarkan rekap anggaran Provinsi Riau, rekap 2017 cukup signifikan sampai 29,272 M karna memang di 2017 itu adalah upaya-upaya untuk pemulihan atau pengendalian yang akibat kebakaran 2015 yang parah. Dan pada tahun 2018 menjadi turun drastis menjadi 9,849 M". Jelas Tarmizi dalam Pemaparannya

Lebih lanjut Tarmizi menjelaskan “Jika kita lihat prioritas anggaran karhutla di 2019 berdasarkan telaah Fitra  Riau ada sekitar 76% digunakan untuk upaya-upaya pencegahan yang di identifikasi dari jenis kegiatan yang dibuat dari RKA, Penanggulangan sekitar 23,5%. Akhir 2017 begitu bergulirnya dana reboisasi dengan perluasan peraturan mentri keuangan No 230 Tahun 2017 dan berlakukan undang-undang No 23 tahun 2014 Pemerintah daerah yang memandatkan urusan kehutanan menjadi kewenangan Provinsi akhirnya konsekuensinya adalah daerah di kabupaten kota yang masih menyisakan DBH DR tidak bisa melakukan apa-apa’. Karna perubahan undang-undang No 23 tahun 2014. Ada tiga kewenangan pemerintah kabupaten untuk penggunaan dana reboisasi  yaitu Tahura (Taman hutan raya), pencegahan dan penanggulangan kebakaran dan kegiatan rehabilitasi. Di dalam PMK ini juga dimandatkan penggunaaan DBH DR setiap tahun minimal 50% DBH DR digunakan untuk kegiatan pengendalian karhutla yang terdapat dipasal 2 ayat 8”. Jelasnya

Dilanjutkan oleh Triono Hadi (Koordiator Fitra Rau) beliau menjelaskan terkait penururunan anggaran yang signifikan dari 2017 hingga 2018, “Hasil diskusi dengan pemerintah daerah bahwa tahun 2015 anggarannya memang kecil dan kejadian suatu bencana yang besar itu ada di 2015.  Kemudian di tahun 2016 tingkat kewaspadaannya pastinya semakin tinggi, dan ditahun 2017 semakin dinaikkan lagi rasio anggarannya. Anggaran 2017 itu diarahkan untuk penyediaan peralatan pencegahan kebakaran. Kemudian 2018 -2019 pemerintah juga sulit merencanakan program pencegahan kebakaran, mereka bisa mencegah kebakaran dengan membeli alat. Nah di 2018 alatnya sudah banyak dan akhirnya mereka tidak bisa memikirkan apa lagi yang dibutuhkan dikarenakan alatnya sudah terbeli semua hingga anggarannya sedikit yang dibutuhkan, jelas Triono hadi

“Untuk kasus provinsi, DBH DR ini seharusnya digunakan untuk kebijakan pengendalian karhutla, dan juga isu yang dilihat diRKP 2020 Lebih kecil lagi anggaran yang dialokasikan untuk karhutla. di 2019 mereka hanya mengalokasikan 12 M, berarti masih sebesar anggaran DR yang dialokasikan. Anggaran karhutla yang dialokasikan dilingkungan hidup maupun di perkebunan masih lebih kecil dari DR yang diterima, tidak semua DBH DR dipakai untuk pencegahan kebakaran hutan dan lahan” Lanjut Triono hadi sekaligus menutup diskusi tersebut

FITRA RIAU 2019