Pers Release

MENDAGRI HARUS TOLAK PERMOHONAN KUNKER DPRD RIAU KE LN (Kuras uang rakyat tidak jelas manfaat)

MENDAGRI HARUS TOLAK PERMOHONAN KUNKER DPRD RIAU KE LN (Kuras uang rakyat tidak jelas manfaat)

Anggota DPRD Riau tahun 2019 ini, berencana melakukan kunjungan kerja ke Australia, Amerika Serikat dan beberapa Negara lainnya. Fitra Riau menilai, kegiatan tersebut sebagai kegiatan rutinitas tahunan untuk menguras uang rakyat dan tidak jelas tujuan dan manfaatnya untuk mendukung kinerja DPRD dan pembangunan daerah. Fitra Riau meminta kepada Menteri Dalam Negeri (Mendagri) menolak permohonan izin tersebut. 

Persoalan Perempuan Masih Tinggi, Pemerintah Harus Prioritaskan Anggaran Gender

Persoalan Perempuan Masih Tinggi, Pemerintah Harus Prioritaskan Anggaran Gender

Kekerasan terhadap perempuan dan anak masih tergolong tinggi terjadi di Provinsi Riau, berdasarkan laporan Dinas Pemberdayaan dan Perlindungan Anak Provinsi Riau, sepanjang tahun 2012-2018 terhitung 824 kasus anak dan perempuan yang mengalami kekerasan di Provinsi Riau

Gubernur Riau Harus  Reformasi Perencanaan Daerah

Gubernur Riau Harus Reformasi Perencanaan Daerah

Pemerintah Provinsi Riau saat ini sedang dihadapkan pada proses penyusunan perencanaan pembangunan daerah untuk lima tahun kedepan (2019-2024). Fitra Riau memandang ini menjadi momentum strategis bagi pemerintah daerah untuk melakukan peninajau pembangunan sebelumnya dan merumuskan rencana pembangunan daerah kedepan. Sebagai pijakan pelaksanaan pembangunan berorientasi terhadap peningkatan kesejahteraan rakyat serta pencapaian visi dan misi Gubenur Riau. 

Anggota DPRD di Riau Banyak Yang Belum Lapor LHKPN, Hanya 51% Anggota DPRD Yang Lapor

Anggota DPRD di Riau Banyak Yang Belum Lapor LHKPN, Hanya 51% Anggota DPRD Yang Lapor

Fitra Riau menilai, anggota DPRD yang tidak melaporkan itu merupakan bentuk komitmen yang rendah terhadap pencegahan korupsi. Penyampaian LHKPN merupakan upaya untuk penyelenggara Negara yang bersih, bebas korupsi, kolusi dan nepotisme

Gubernur Harus Lakukan Reformasi Anggaran Ekologis”

Gubernur Harus Lakukan Reformasi Anggaran Ekologis”

Momentum Gubernur Riau yang baru, menjadi titik awal untuk menata ulang kebijakan anggaran, terutama untuk perbaikan tata kelola hutan dan lahan, salah satu yang harus dilakukan gubernur adalah melimpahkan kewenangannya melalui transfer Provinsi ke Kabupaten/Kota dan Desa untuk upaya penyelamatan dan perlindungan lingkunganb hidup di daerah.