Pers Release

Bankeu Desa 2019, Ada Mandat Khusus Untuk Kebencanaan. FITRA RIAU:  DESA HARUS GUNAKAN DENGAN BAIK

Bankeu Desa 2019, Ada Mandat Khusus Untuk Kebencanaan. FITRA RIAU: DESA HARUS GUNAKAN DENGAN BAIK

Pemerintah Provinsi Riau melalui APBD Perubahan tahun 2019 ini, mengalokasikan bantuan keuangan khusus kepada pemerintah desa dengan total Rp318 milyar. Dana tersebut akan dibagikan kepada 1.591 desa se - Riau dengan skema bagi rata, dengan jatah masing-masing desa sebesar Rp200 juta. Bankeu khusus tersebut sebagian dimandatkan untuk kebencanaan termasuk didalamnya adalah untuk Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla). 

Launching Indeks Keterbukaan Informasi Tahun 2019  Sebagian Besar Daerah di Riau masih Tertutup

Launching Indeks Keterbukaan Informasi Tahun 2019 Sebagian Besar Daerah di Riau masih Tertutup

Dalam rangka menyambut Right to Know Day (Hari Hak Untuk Tahu) sedunia, Fitra Riau me-launching hasil Indeks Keterbukaan Informasi Publik (IKIP) badan publik Pemerintah Daerah se Provinsi Riau tahun 2019. Hasil indeks keterbukaan informasi menunjukkan kinerja keterbukaan informasi sebagian besar Pemerintah Daerah di Riau masih rendah dan cenderung tertutup.

BANKEU Provinsi ke Desa 2019 ( Selain BUMDesa, Karhutla Harus Jadi Prioritas)

BANKEU Provinsi ke Desa 2019 ( Selain BUMDesa, Karhutla Harus Jadi Prioritas)

Pemerintah Provinsi Riau melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2019 Perubahan merencanakan Bantuan Keuangan (Bankeu) ke pada Pemerintah Desa. Melihat situasi kebakaran hutan dan lahan serta bencana asap yang semakin parah ini maka Bankeu tersebut perlu diarahkan untuk mendukung pembiayaan dalam pengendalian kebakaran hutan dan lahan di wilayah Desa. 

MENDAGRI HARUS TOLAK PERMOHONAN KUNKER DPRD RIAU KE LN (Kuras uang rakyat tidak jelas manfaat)

MENDAGRI HARUS TOLAK PERMOHONAN KUNKER DPRD RIAU KE LN (Kuras uang rakyat tidak jelas manfaat)

Anggota DPRD Riau tahun 2019 ini, berencana melakukan kunjungan kerja ke Australia, Amerika Serikat dan beberapa Negara lainnya. Fitra Riau menilai, kegiatan tersebut sebagai kegiatan rutinitas tahunan untuk menguras uang rakyat dan tidak jelas tujuan dan manfaatnya untuk mendukung kinerja DPRD dan pembangunan daerah. Fitra Riau meminta kepada Menteri Dalam Negeri (Mendagri) menolak permohonan izin tersebut. 

Persoalan Perempuan Masih Tinggi, Pemerintah Harus Prioritaskan Anggaran Gender

Persoalan Perempuan Masih Tinggi, Pemerintah Harus Prioritaskan Anggaran Gender

Kekerasan terhadap perempuan dan anak masih tergolong tinggi terjadi di Provinsi Riau, berdasarkan laporan Dinas Pemberdayaan dan Perlindungan Anak Provinsi Riau, sepanjang tahun 2012-2018 terhitung 824 kasus anak dan perempuan yang mengalami kekerasan di Provinsi Riau