Persoalan Perempuan Masih Tinggi, Pemerintah Harus Prioritaskan Anggaran Gender


Bagikan :

Kekerasan terhadap perempuan dan anak masih tergolong tinggi terjadi di Provinsi Riau, berdasarkan laporan Dinas Pemberdayaan dan Perlindungan Anak Provinsi Riau, sepanjang tahun 2012-2018 terhitung 824 kasus anak dan perempuan yang mengalami kekerasan di Provinsi Riau. Bahkan secara nasional, Provinsi Riau merupakan daerah tertinggi kedua kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak se-Indonesia. Kejadian kasus kekerasan tertinggi pada Tahun 2017 yaitu 160 kasus. Daerah paling tinggi tingkat kejadian kekerasan adalah Kota, seperti tahun 2018 terdapat 108 kasus perempuan dan anak yang mengalami kekerasan. 

Disamping itu, Pentingnya peningkatan kapasitas, pemberdayaan dan pembinaan terhadap kelompok-kelompok perempuan perlu terus ditingkatkan agar kesenjangan dan ketidakadilan gender dapat dikurangi, hal tersebut tentu pula harus tercermin dalam berbagai kebijakan pemerintah daerah, serta alokasi anggaran yang memadai setiap tahunnya. Salah satunya melalui Intruksi Presiden No.9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender yang harus terinternalisasi kedalam kebijakan daerah.

Persoalan gender lainnya yang mendesak untuk diselesaikan adalah tingkat kematian ibu dan anak di Provinsi Riau, data angka kematian ibu (AKI) tiga tahun terakhir 2016-2018 menunjukan masih cukup tinggi meskipun terjadi penurunan, berdasarkan data Dinas Kesehatan Provinsi Riau, AKI 2016 sebesar 120 kasus, AKI 2017 sebesar 119 kasus dan AKI 2018 sebesar 109 kasus kematian ibu dari per/100.000 kelahiran hidup.

Berdasarkan sebaran daerah dari 12 Kabupaten/Kota se- Riau, Kabupaten Rokan Hilir merupakan daerah tertinggi tingkat kematian Ibu dengan 13 kasus, kemudian Bengkalis, Pelalawan masing-masing 12 kasus dan Siak, Kampar, Inhu masing 11 kasus, selanjutnya Rohul, Inhil masing-masing 9 kasus, Pekanbaru 6 kasus dan Meranti, Kuansing, Dumai masing-masing 5 kasus. 

Terhadap kelompok rentan seperti penyandang dissabilitas, belum menjadi prioritas untuk diselesaikan pemerintah Provinsi Riau, hal itu dapat dikatakan bahwa berdasarakan Peraturan Daerah Provinsi Riau No. 18 Tahun 2018 yang memandatkan alokasi anggaran minimal 1% dari total belanja daerah. Disamping itu, jika melihat data Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan, Provinsi Riau merupakan daerah yang tertinggi terdapat siswa penyandang dissabitas yaitu sebesar 21,2 ribu jiwa. 

Berdsarakan masalah yang terjadi berkaitan dengan persoalan gender yang lebih spesifik terhadap masyarakat rentan seperti perempuan, anak dan dissabilitas, maka pemerintah perlu memprioritaskan anggaran untuk penyelesaian masalah yang berbasis gender tersebut, salah satunya dalah keberpihakan anggaran yang memadai, misalnya pemerintah harus melaksanakan rencana aksi pengarusutamaan gender sebagaimana sesuai mandat Peraturan Gubernur Riau No. 106 Tentang pedoman Pelaksana PUG di Daerah.

Fakta Kebijakan anggaran yang berpihak pada persoalan gender, terutama spesifik terhadap masyarakat rentan seperti perempuan, anak dan dissabilitas di Provinsi Riau. Pada tiga tahun terakhir 2016-2018 mengalami fluktiatif, misalnya Tahun 2017 sebesar Rp22,5 milyar, turun tahun 2018 menjadi Rp15,9 milyar dan naik kembali tahun 2019 Rp22,1 milyar, anggaran tersebut terdapt pada OPD sebagai leading sektor penyelesaian masalah gender yaitu terdapat empat Dinas/OPD, diantanya Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Urusan Keluarga Berencana, Dinas Kesehatan dan Dinas Sosial.

Alokasi anggaran tersebut, jika dilihat dari proporsi belanja langsung daerah masih sangat minim, artinya pemerintah daerah belum menjadikan persoalan gender tersebut sebagai isu strategis daerah yang harus diselesaikan. Proposri Belanja berbasis pada persoalan gender, tiga tahun terakhir (2017-2019), masing-masing tahun 2017 sebesar 0,53% dari total Belanja langsung sebesar Rp224,2 triliun, tahun 2018 sebesar 0,35% dari total belanja langsung sebesar Rp,4,5 triliun, dan tahun 2019 sebesar 0,54% dari ttal belanja langsung sebesar Rp4,1 triliun.

Minimnya alokasi anggaran untuk penyelesaian gender yang spesifik terhadap masyarakat rentan (perempuan, anak dan dissabiltas), menunjukan bahwa komitmen kebijakan dan anggaran pemerintah daerah Provinsi Riau belum menunjukan keperpihak terhadap persoalan gender, padahal persoalan gender merupaka persoalan dasar bagi masyarakat rentan karna kesenjangan yang terjadi masih terlalu tajam antara kepentingan laki-laki dan perempuan. 

Berdasarkan hasil analisa  terhadap persoalan gender di Provinsi Riau, maka merekomendasikan untuk perbaikan kedepan, antara lain; • Pemerintah perlu menyusun data pilah gender secara partisipatif bersama masyarakat, serta mengukur target dan capaian dalam anggaran berbasis gender berdasarkan kriteria dan indikator permasalahan gender. • Pentingnya Peraturan Daerah yang tegas untuk penyelesaian persoalan gender, melalui kebijakan perencanaan, pelaksanaan dan moitoring dan alokasi anggaran yang memadai. • Harus adanya strategi kebijakan anggaran afirmasi untuk menyelesaikan persoalan gender khusus terhadap perempuan dan anak dan disabilitas, sebagai dukungan kebijakan anggaran yang memadai.

Redaksi;

Fitra Riau