Serial Diskusi Keterbukaan Informasi Publik Dokumen Draft RTRWP, Informasi Terbuka atau Tetutup?

Serial Diskusi Keterbukaan Informasi Publik Dokumen Draft RTRWP, Informasi Terbuka atau Tetutup?

FITRA RIAU (April-2018)- Polemik Peraturan Daerah Recana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Riau tidak hanya pada lambatnya penyusunan dan penolakan Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) RI terhadap draf Perda yang telah disahkan oleh DPRD Riau beberapa waktu lalu. Persoalan lainnya yang terjadi adalah terbatasnya ruang partisipasi masyarakat (CSO) dalam proses perumusan kebijakan. Terbatasnya ruang tersebut disebabkan oleh rendahnya ketebukaan informasi publik dalam setiap tahapan perumusan kebijakan. Atas dasar itu, maka FITRA RIAU menyelenggarakan serial diskusi tematik untuk membahas tentang  polemik keterbukaan informasi Draft Perda RTRWP itu. Kegiatan ini dilaksanakan pada 3 April 2018 di salah satu cafe di Pekanbaru, dengan mengusung tema “Dokumen Draf RTRWP, Informasi Terbuka atau Tetutup?”.

Taufik, Pogram Officer (PO) Fitra Riau menjelaskan, bahwa kegiatan ini dilaksanakan untuk menyikapi persoalan rendahnya keterbukaan informasi publik di pemerintah daerah. Salah satunya adalah tekait draf Dokumen RTRWP diDPRD Provinsi Riau. Kegiatan ini juga dimaksudnya untuk menyikapi proses sengketa informasi publik di Komisi Informasi Riau yang dilakukan antara JIKALAHARI dengan DPRD Riau.

Lebih lanjut taufik menjelaskan, kegiatan ini menjadi ajang untuk diskusi, sharing pendapatan, edukasi dalam memahami UU keterbukaan informasi publik. Secara khusus difokuskan pada persoalan dokumen Draf RTRWP Provisni Riau. Selain itu, juga diskusi ini digelar guna memberikan memberikan edukasi kepada masyarakat dalam upaya mendorong keterbukaan informasi publik disemua hal. Maka dari itu, Fitra Riau mengundang media massa dalam kegiatan untuk mempublikasi hasil-hasil yang diperoleh dari diskusi ini.

Diskusi diawali dengan pemaparan dari Jikalahari (Okto Yogo), menjelaskan tentang rangkaian proses dan perkembangan dalam mengakses dokumen Draf Perda RTRWP sampai pada proses sengketa di Komisi Informasi Provinsi Riau. Okto Menjelaskan bahwa  sengketa informasi antara Jikalahari dengan DPDR Provinsi Riau terkait informasi draf RTRWP, akan diputuskan esok, 4 April 2018 di ruang persidangan Komisi Informasi Provinsi Riau, Lebih lanjut okto menyampaiakn bahwa informasi draft RTRWP yang diminta oleh Jikalahari merupakan informasi terbuka berdasarkan perundang-undangan yang berlaku. Hal itu berdasarkan dari telaah beberapa UU KIP dan UU lain yang relevan dengan Dokumen atau Informasi yang dimohon Jikalahari. Seperti UU Pembentukan Peraturan Perundangan UU 11 tahun 2012, UU Tata Ruang, dan Aturan lainnya seperti PP 45 tahun 2017 tentang Partisipasi Publik.

Akan tetapi, dalam proses permohonan hingga sengekta di KI Riau pihak termohon (DPRD Riau) terus menyatakan bahwa informasi tersebut adalah informasi yang dikecualikan. Pengecualian tersebut dengan asalan bahwa dokumen yang diminta sedang evaluasi mendagri. Alasan lainnya yang disampaikan adalah kekhawatiran rentan untuk disalahgunakan oleh pemohon. DPRD hanya bersedia memperlihatkan dokumen tersebut.“Kami menilai alasan yang disampaikan oleh Termohon mengada-ada dan tidak berdasar peratuan dan perundangan tentang keterbukaan informasi dan partisipasi publik dalam proses pembahasan peraturan daerah,” kata Okto Yugo Setiyo, Staf Kampanye Jikalahari.

Kemudian, dilanjutkan dengan pemaparan perwakilan Komisi Informasi Riau Jhoni Setiawan Mundung. Menanggapi persoalan sengketa informasi RTRWP antara Jikalahari dan DPRD Riau,  Jhoni S. Mundung dalam pandangan pribadinya menyatakan bahwa informasi draf RTRWP merupakan informasi terbuka. Namun Komisi Informasi Provinsi Riau tetap menggunakan prinsip kehati-hatian dalam memutus perkara, agar tidak menimbulkan persoalan setelahnya. “Jangan sampai setelah diputusakan justru terdapat undang-undang yang dilanggar dan menimbulkan persoalan” Kata Jhoni S. Mundung, Komisioner KI Riau.

Menurut pendapat DPRD Kalau draft RTRWP ini masih dalam proses dan belum ditandatanggani  oleh Mendagri, maka  ini belum menjadi prodak hukum otomatis ini adalah dokumen tertutup dalam hal dokumen draft. Dokumen Draft RTRWP ini merupakan informasi yang terbuka . tapi ada prosedur dan proses prosesnya bahwa terkait DPRD yaitu atasan PPID bukan DPRD nya. Banyak pemerintah atau badan publik belum memahami akan kehadiran PPID, dan pemahaman UU no 14 tahun 2008 padahal peraturan pemerintah sudah ada yaitu permendagri 03 tahun 2017.

Selanjutnya, menanggapi dari pemaparan Jikalahari dan Jhoni Mundung, Pakar Keterbukaan Informasi yang juga sebagai mantan Ketua Komisi Informasi Riau, Mahyudun Yusdar, menjelaskan mengenai tema diskusi ini. Mahyudin Yusdar menyimpulkan bahwa Dokumen Draf RTRWP Provinsi Riau yang disengektakan oleh JIKALAHARI dan DPRD Riau adalah informasi terbuka. mencermati proses persidangan yang disampaikan oleh Jikalahari berkeyakinan bahwa draf RTRWP merupakan informasi yang tidak dikecualikan, hal itu ditandai dengan dilakukan mediasi terlebih dahulu dalam proses sidang penyelesaian anggota. Selain itu, dari berbagai perundang-undangan, tidak ada satupun yang menyatakan bahwa draf RTRWP adalah informasi yang dikecualikan.“Akan sangat aneh jika majelis Komisioner KI memutuskan draft RTRWP Riau sebagai informasi  terbuka menjadi informasi yang dikecualikan,” kata mahyudin yusdar “apalagi Jikalahari adalah pihak yang berkepentingan untuk mendapatkan informasi tersebut.”

Lebih lanjut, narasumber lainnya juga turut memberikan pendapat terkait dengan ini. salah satunya adalah direktur LBH Pekanbaru, Aditia, menjelaskan bahwa draft RTRWP Riau adalah informasi terbuka, maka berdasarkan itu tidak ada lagi keraguan majelis untuk memutuskan bahwa dokumen draft tersebut tidak terbuka dan aditya menegaskan bahwa majelis harus mengacu aturan perundang-undangan dalam memutus sengketa informasi tersebut. Begitu juga dengan Ali Mahmuda, Anggota Walhi Riau, mengatakan bahwa Walhi Riau, juga mengingatkan agar dari penundaan putusan sebelumnya tidak ada unsur kepentingan dalam memutuskan perkara draft RTRWP Riau. “Kami berharap Majelis sebagai pengadil harus memutuskan secara profesional dan memandang prinsip keadilan.

Dan dilanjuti Ali Mahmuda, Walhi Riau, juga mengingatkan agar dari penundaan putusan sebelumnya tidak ada unsur kepentingan dalam memutuskan perkara draft RTRWP Riau. “Kami berharap Majelis sebagai pengadil harus memutuskan secara profesional dan memandang prinsip keadilan,” Kata Ali Mahmuda.

Begitu juga dikatakan Triono, peneliti Fitra Riau yang juga kuasa dari Jikalahari untuk menjalani persidangan sengketa informasi, menilai majelis perlu mempertegas mengenai, pertama; penafsiran penguasaan dan pendokumentasian informasi publik, kedua; tata tertib dan proses persidangan agar tidak terkesan berulang-ulang. “ini menjadi catatan untuk penguatan kelembagaan KI Riau kedepan khusunya dalam menyelesaikan sengketa informasi,” kata Triono Hadi.

Melalui hasil paparan diskusi dari para pakar dan pihak-pihak terkait dapat disimpulkan bahwa dokumen draf RTRWP Provinsi Riau yang dikuasi oleh DPRD Provinsi Riau adalah dokumen “Terbuka” dan pemohon dalam hal ini JIKALAHARI berhak untuk mendapatkannya. Sebagai kelanjutan tersebut maka FITRA RIAU dan JIKALAHRI membuat pres rilis terkait dengan hasil dikusi ini dan disampaikan kepada media massa. Hal ini dengan tujuan untuk memberikan pertimbangan kepada majelis dan para pihak dalam menyelesaikan sengketa informasi publik terkait RTRWP

Redaksi FITRA RIAU, 2018

132 total views, 1 views today

Let's Share...Tweet about this on TwitterShare on FacebookShare on Google+Email this to someoneShare on LinkedIn
Share