PPID Ujung Tombak Implementasi UU KIP

PPID Ujung Tombak Implementasi UU KIP

OLYMPUS DIGITAL CAMERAUndang -undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik sudah sejak lama diberkalukan. Meskipun demikian, masih banyak badan publik pemerintah daerah belum mengimplementasikannya dengan maksimal. Salah satunya belum terbuntuknya dan aktifnya Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) sebagai pelayanan informasi publik. Padahal PPID merupakan ujung tombak implementasi UU KIP.

Koordinator Forum Indonesia Untuk Transparansi Anggaran (FITRA) Riau, Usman, mengatakan bahwa hampir semua pemerintah daerah Se Provinsi Riau belum mengimplementasikan UU KIP, sebagai bentuk pemenuhan hak warga negara untuk mendapatkan informasi publik. Tidak hanya itu, hampir semua daerah di Riau belum memiliki PPID yang aktif melakukan tugas menyajikan dan memberikan informasi yang dibutuhkan masyarakat, termasuk Pemerintah Provinsi Riau.

“Ada sebagian daerah yang sudah membentuk PPID melalui SK Bupati/walikota, namun belum aktif dalam melakukan tugas dan fungsi sebagaimana diamanatkan dalam undang-undang. Bahkan ada daerah yang sama sekali belum membentuk PPID seperti Kota Pekanbaru, Dumai, dan lain-lain” sebut Usman pada kegiatan workshop penyusunan DIP dan SOP PPID yang diikuti 9 SKPD dilingkungan Pemerintah Kabupaten Inhu, Selasa 9 September 2014 lalu.

Pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi merupakan kewajiban bagi badan publik sebagaimana amanat UU KIP nomor 14 tahun 2008. PPID tentunya berperan penting dalam melayani informasi publik, mulai dari mendokumentasikan, menyediakan, menyajikan dan memberikan kepada pemohon informasi bagi yang meminta.

Usman menambahkan, di Provinsi Riau, sampai saat ini baru ada satu kabupaten yang mempunyai komitmen mengimplementasikan UU KIP. Kabupaten tersebut adalah Kabupaten Indragiri Hulu. Salah satunya yang sudah dilakukan oleh pemerintah daerah tesebut adalah telah membentuk PPID berdasarkan Surat Keputusan Bupati yang sudah ditandatangani pada tahun 2011 lalu.

Saat ini PPID Indragiri Hulu khususnya bagi PPID Utamanya sudah memiliki infrastruktur pelayananinformasi. Seperti ruang khusus pelayanan informasi publik dilengkapi dengan Petugas Pelayanan Informasi Masyarakat (PPIM), website resmi PPID Indragiri Hulu (www.ppid.inhukab.go.id ), sebagai sarana informasi yang menggunakan sistem online untuk mempermudah publik mendapatkan informasi.

“Saat ini FITRA Riau bersama PWYP Indonesia terus mendorong Pemda Inhu untuk meningkatkan keterbukaan informasi khususnya pada transparansi pengelolaan anggaran daerah, pengelolaan sektor industri ekstraktif dan transparansi penerimaan industri ekstraktif di Indragiri Hulu untuk kesejahteraan masyarakat. Salah satu kegiatannya adalah meningkatkan kapasitas PPID Inhu dalam menjalankan tugas dan fungsi sebagai pelayanan informasi publik. ” Jelas Usman.

Usman berharap, Komitmen pemerintah Indragiri Hulu dalam mengimplementasikan UU KIP tersebut patut di contoh oleh daerah-daerah lainnya di Provinsi Riau. Karena keterbukaan informasi publik, dan hak atas informasi publik adalah amanat Undang-Undang yang harus dilakukan oleh setiap badan publik. Dan PPID merupakan ujung tombak terimplementasinya UU KIP tersebut. ***

 

Redaksi FITRA Riau

1,156 total views, 1 views today

Let's Share...Tweet about this on TwitterShare on FacebookShare on Google+Email this to someoneShare on LinkedIn
Share