Potensi kerugian Negara pada APBD Riau 2013

Potensi kerugian Negara pada APBD Riau 2013

download

Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Riau tahun anggran 2013 negara berpotensi mengalami kerugian sebesar Rp.118.1 Miliar yang jelas terjadinya kesalahan dalam pengelolaan anggaran terdiridari 23 temuan yang di rekomendasikan kepada pemerintah Propinsi Riau. atas hasil audit APBD 2013 tersebut Pemerintah Riau tetap mendapatkan Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari badan auditor negara tersebut.

Sebelumnya berdasarkan penelitian yang dilakukan Fitra Riau untuk APBD 2013 banyak terdapat kesalahan. Seperti;  pengesahan APBD 2013 alokasi anggaran banyak tidak sesuai dengan proporsi yang diamanatkan perundang-undangan yang berlaku. BPK RI menemukan adanya ketidakpatuhan, kecurangan, dan ketidakpatuhan dalam pengujian kepatuhan terhadap perundang-undangan pada pemerintah Propinsi Riau sebanyak 23 temuan yang telah direkomendasikan kepada pemerintah Propinsi Riau untuk melakukan perbaikan dan mengoptimalkan kinerja setiap badan publik.

Dari 23 temuan BPK RI tersebut ada 5 temuan yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yaitu  Pemberian dan penatausahaan belanja hibah tahun anggaran 2013 tidak sesuai ketentuan pemberian hibah sebesar Rp.375,2 miliar, belanja hibah barang yang diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat tidak sesuai pemberian hibah sebesar Rp.133,3 miliar, pengadaan meubelair Dinas pendapatan untuk wilayah pekanbaru tidak sesuai ketentuan kontrak sebesar Rp2,3 miliar, pengadaan tanah untuk kantor badan narkotika nasional tidak sesuai ketentuan sebesar Rp.16,6 miliar dan pengadaan kendaraan dinas gubernur dan wakil gubernur tidak sesuai dengan standar sarana dan prasarana pemerintah daerah sebesar Rp.2,4 miliar. Jadi total potensi kerugian negara disebabkan kegiatan yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan peundang-undangan sebesar Rp.648,2 miliar atau sebesar 8,61 persen dari total belanja daerah.

Ketidak sesuaian dengan ketentuan yang berlaku terhadap pemberian hibah tersebut mengakibatkan kerugian negara dan dapat diidentifikasikan sebagai berikut; pemberian hibah kepada instansi vertikal belum dilaporkan ke Menkeu dan Mendagri sebesar Rp.343,4 miliar dari 8 organisasi, pemberian hibah secara terus menerus dalam tiga tahun terakhir kepada organisasi yang sama sebesar Rp.6,8 miliar dari 4 organisai, pemberian hibah tanpa pengajuan permohonan tertulis atau proposal untuk dianggarakan pada APBD Perubahan 2013 sebesar Rp.2,0 miliar dari 3 organisasi, pemberian hibah kepada organisasi yang belum tiga tahun pendiriannya sebesar Rp.500 juta dari 2 organisasi, kemudian domisisli penerima hibah tidak sesuai dengan dokumen hibah dan LPJ yang disampaikan tidak sesuai peruntukan sebesar Rp.3,7 miliar dari 10 organisasi dan hibah untuk organisasi kemasyarakatan tidak dilengkapi dengan hasil evaluasi SKPD sebesar 18,7 miliar dari 7 organisasi.

Pada pemberian hibah berupa barang dan jasa bentuk ketidak sesuaiannya yaitu; penerima hibah tidak ditetapkan secara spesifik, tidak ada NPHD untuk hibah barang/jasa yang yeah disalurkan, terdapat hibah barang yang belum diserahterimakan namun sudah dimanfaatkan oleh penerima hibah, terdapat hibah kendaraan kepada ormas yang tidak jelas peruntukannya dan penerima hibah barang/jasa belum menyampaikan LPJ. Pemberian hibah tersebut diatas jelas melanggar Permendagri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana dengan Permendagri Nomor 21 tahun 2011 dan Permendagri Nomor 32 tahun 2011 tentang pedoman pemberian hibah dan bantuan sosial yang bersumber dari APBD serta Peraturan Gubernur Riau tahun 2013 tentang tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan serta monitoring dan evaluasi belanja hibah dan bantuan sosial yang bersumber dari APBD.

Berdasarkn LHP BPK melihat besarnya potensi kerugian negara yang didominasi bantuan hibah tahun anggaran 2013 maka seharusnya pemerintah bisa berbenah dalam pengelolaan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel. Rekomendasi yang disampaikan oleh BPK ini harus segera dilakukan evaluasi  terhadap kesalahan-kesalahan sehingga kedepan tidak terjadi pada tahun anggaran berikutnya, apalagi dalam APBD tahun 2014 secara struktur tidak jauh berbeda dari anggaran 2013 ini menjadi catatan bahwa pemerintah Propinsi Riau tidak memiliki itikat baik dalam mengelola keuangan negara. Pengawasan pihak pemerintah (DPRD) terhadap penggunaan anggaran hendaknya benar-benar terjalin kerja sama yang baik agar bisa di rasakan masyarakat dan kontrol sosial dari masyarakat sangat diperlukan.

 

Tarmidzi

Divisi informasi & pusat data Fitra Riau

 

 

1,214 total views, 1 views today

Let's Share...Tweet about this on TwitterShare on FacebookShare on Google+Email this to someoneShare on LinkedIn
Share