PELATIHAN UJI KONSKUENSI DAN WORKSHOP PENYUSUNAN SOP DAN DIP  PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) KABUPATEN SIAK

PELATIHAN UJI KONSKUENSI DAN WORKSHOP PENYUSUNAN SOP DAN DIP PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) KABUPATEN SIAK

FITRA RIAU (Februari-2018)- Sejak pelaksanaan Otonomi Daerah tahun 2001, Upaya perbaikan penyelengaraan pemerintahan terus berlangsung segala macam inovasi terus diwujudkan dengan sebuah kebijakan pemerintahan seperti mewujudkan pemerintahan yang baik dengan konsep Good Governance. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik, merupakan suatu dasar dalam penyelenggaraan pemerintahan. Hal tersebut dibuktikan sejak tahun 2011 bahwa, Indonesia sudah mengubah paradiqma penyelenggaraan pemerintahan kearah sistem pemerintahan yang terbuka (Open Government). Sistem ini dilaksanakan sebagai kelanjutan dari diundangkannya UU KIP No 14 tahun 2008.

Meskipun telah 7 tahun UU 14 tahun 2008 telah diberlakukan, namun belum sepenuhnya terimplementasi oleh badan publik. Baik badan publik pemerintah maupun badan publik lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan. Hal itu, karena berbagai faktor, Pertama, rendahnya kesadaran untuk terbuka dalam tata kelola pemerintah bagi pejabat sehingga keterbukaan   belum dianggap penting. Kedua, rendahnya pemahaman terhadap keterbukaan informasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, sehingga tidak mengetahui batasan-batasan keterbukaan itu sendiri. Ketiga, rendahnya komitmen kepala daerah (political well) untuk mendorong pemerintah yang transparan dan akuntabel. Meskipun transparansi menjadi salah satu indikator reformasi birokrasi, akan tetapi dalam implementasinya belum diterapkan.

Kabupaten Siak, merupakan salah kabupaten yang telah memilki Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) yang telah di SK kan oleh Bupati Siak pada tahun 2016 lalu. Akan tetapi, dalam Pelaksanaanya, PPID kabupaten Siak mengalami hambatan, seperti belum lengkapnya infrastruktur pelayanan informasi publik pemerintah daerah. Selain itu juga belum semua perangkat daerah (pejabat) memahami perannya dalam pelayanan informasi publik.

Pelaksanaan pelatihan uji konsekuensi dan workshop penyusunan SOP DIP PPID Kabupaten Siak yang diselenggarakan pada tanggal 21 – 22  Februari 2018  yang dilaksanakan oleh Fitra Riau sebagai lembaga yang memiliki konsentrasi pada isu keterbukaan informasi dan kebijakan anggaran terus berupaya mendorong pemerintah untuk memperbaiki kinerja pelayanan informasi publik. Oleh karena itu, Fitra Riau membangun kolaborasi bersama Pemerintah kabupaten Siak untuk membantu peningkatan kinerja pelayanan informasi publik. Oleh karena itu, sebagai bentuk kerjasama Fitra Riau bersama Pemerintah Kabupaten Siak, akan menyelenggarakan kegiatan Pelatihan Uji Konskuensi Informasi Publik sekaligus Workhsop penyusunan DIP dan SOP PPID Kabupaten Siak.

Kegiatan ini sepenuhnya atas dukungan dari The Asia Foundation (TAF) dalam program SETAPAK II tahun 2018. Kabupaten Siak, merupakan salah kabupaten yang telah memilki Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) yang telah di SK kan oleh Bupati Siak pada tahun 2016 lalu. Akan tetapi, dalam Pelaksanaanya, PPID kabupaten Siak mengalami hambatan, seperti belum lengkapnya infrastruktu r pelayanan informasi publik pemerintah daerah. Selain itu juga belum semua perangkat daerah (pejabat) memahami perannya dalam pelayanan informasi publik.

Pelatihan ini ada 2 (dua)  sesi, sesi  pertama yaitu materi yang membahas tentang Pemaparan Komitmen dan Tantangan Implementasi Keterbukaan Informasi di Kabupaten Siak (Sosialisasi SOP PPID Kab Siak) yang di fasilitasi oleh Sekda Kab. Siak ,materi kedua  membahas tentang Struktur, Peran dan Fungsi PPID Berdasarkan Permendagri 3 tahun 2017, di fasilitasi oleh Tatang  (komisi Informasi), materi ketiga Membangun dan Mengoperasikan PPID (Pengalaman Kab. Indragiri Hulu) yang difasilitasi oleh Romadoris (Dinas Kominfo Inhu). Sesi kedua Workshop Menyusun Daftar Informasi (DIP) yang difasilitasi oleh Triono Hadi (Fitra Riau).

Kegiatan ini dikemas dalam dua bentuk kegiatan, yaitu Pelatihan uji konskuensi informasi dan workhshop penyusunan Daftar Informasi Publik (DIP). Dengan peserta kegiatan Seluruh Pimpinan OPD, PPID Utama dan Pelaksana Pelayanan Informasi Publik, Sekretaris Dinas (PPID Pembantu) Untuk mempercepat proses serta mempermudahkan dalam pelaksanaan workshop penyusun DIP, yang tertarik dalam kegiatan ini, Masing PPID Pembantu (OPD) mengirimkan dua orang perwakilan yang ditunjuk oleh kepala OPD masing –masing. Yaitu Sekretaris Dinas (PPID Pembantu) dan Kepala Bidang atau staff. Masing perwakilan OPD harap sudah mengumpulkan atau menginventarisi dokumen-dokumen atau informasi yang dikuasi masing-masing OPD dan dibawa saat kegiatan berlangsung. Masing-masing OPD hendaknya menyiapkan seperangkat kerja (Laptop) untuk mempermudahkan penyusunan DIP.

Pelatihan ini dilaksanakan di Kantor Bupati, Ruang Sri Indrapura  Kabupaten Siak, Acara di mulai pada pukul 08.30 wib kemudian Setelah itu dilanjutkan oleh Triono Hadi (Fasilitator Fitra Riau) mengajak Peserta  bersama- sama Diskusi per OPD Penyusunan DIP masing-masing OPD dan langsung Pembahasan Draf DIP masing-masing OPD  (Paparan Masing-masing Perwakilan OPD ), tujuan dan harapan peserta yang di fasilitasi oleh Triono Hadi sebagai fasilitator Pelatihan ini.

Sebagai kelanjutan dari kegiatan ini, mempertimbangkan kembali masukan-masukan dari para pihak dalam menyusun SOP PPID, maka beberapa hal yang harus ditindak lanjuti diantaranya yaitu, (1). Masing-masing OPD menyerahkan SOP PPID yang mana harus singkronisasi terhadap Permendagri nomor 3 tahun 2017. Menyusun Daftar Informasi Publik (DIP) Kabupaten Siak sebagai acuan pelayanan informasi publik

Redaksi Fitra Riau 2018

 

 

 

 

70 total views, 4 views today

Let's Share...Tweet about this on TwitterShare on FacebookShare on Google+Email this to someoneShare on LinkedIn
Share