Pelatihan Badan Permusyawaratan Desa Mengawal Implementasi ADD Berbasis Migas Di Kabupaten Pelalawan

Pelatihan Badan Permusyawaratan Desa Mengawal Implementasi ADD Berbasis Migas Di Kabupaten Pelalawan

FITRA RIAU (Agustus-2018)- BPD merupakan kelembagaan desa yang memiliki peran penting dalam pelaksanaan pembangunan desa sebagai mana diatur dalam UU Desa. Adapun tiga fungsi utama BPD yaitu: menjalankan fungsi legislasi desa, budgeting dan pengawasan. Secara teknis bagaimana BPD berperan menjalankan tugas dan fungsinya sebagaimana diatur melalui Permendagri 110 tahun 2016. Akan tetapi, keberadaan BPD saat ini belum maksimal melaksanakan tiga fungsi tersebut. Kecenderungan BPD masih menjadi pelengkap dan sekedar menjalankan mandate UU bahwa komponen penyelenggara pemerintahan desa adalah salahsatunya BPD. Sementara tugas dan fungsi sebagai control dan perencanaan kebijakan belum dilaksanakan secara baik. Untuk itu, peran BPD menjadi penting untuk diperkuat agar mampu menjalankan tugas dan fungsinya secara baik.

Kabupaten Pelalawan merupakan salah satu kabupaten yang memiliki model berbeda dalam mengalokasikan Alokasi Dana Desa (ADD). Dimulai sejak tahun 2017 lalu, penyaluran ADD didaerah ini responsib terhadap daerah-daerah berpenghasil sumberdaya alam, khusunya sektor Minyak dan gas bumi serta kehutanan. Desa-desa penghasil kedua sektor tersebut mendapatkan bagian khusus yang ditetapkan melalui Peraturan Bupati ADD yang diterbitkan setiap tahun. Kebijakan tersebut didasarkan atas bentuk keadilan bagi desa yang terdampak atas pelaksanaan pengelolaan sumberdaya alam. ADD khusus Migas itu juga digunakan untuk membiayai kegiatan-kegiatan yang mendorong pemberantasan kemiskinan dan pemenuhan pelayanan sosial dasar di desa.

Mengawal Implementasi ADD Berbasis Migas Di Kabupaten Pelalawan

Pihak Badan Permusyawaran Desa (BPD) 5 desa  (Ukui 2, Air Hitam, Pangkalan Tampoi, Bukit Gajah, Lubuk Kembang Sari ) menyambut baik kedatangan  fitra riau, Atas dasar itu, maka FITRA RIAU menyelenggarakan Pelatihan Badan Permusyawaratan Desa “Mengawal Implementasi ADD Berbasis Migas Di Kabupaten Pelalawan, Kegiatan ini dilaksanakan pada 14 – 15 Agustus 2018 di Balai Pertemuan Kantor Camat Ukui. dalam pelatihan ini bahkan tim fitra riau serta Kabid Dinas PMD  dipersilakan untuk memaparkan materi pelatihan tersebut didepan kepala ketua BPD serta para anggota. Pelatihan ini berlangsung 2 hari yang digunakan oleh tim peneliti fitra riau untuk memaparkan hasil materi tentang Pelatihan BPD mengawal implementasi ADD berbasis migas.

Pihak Badan Permusyawaratan Desa (Ukui 2, Pangkalan Tampoi, Air Hitam, Lubuk Kembang Sari dan Bukitr Gajah ) menanggapi positif hasil dan berkomitmen untuk meningkatkan peran BPD dalam Pengawasan dan penyerapan aspirasi masyarakat. memang kami harus melakukan pelatihan penyusunan BPD ini  mengingat sdm kami yang masi kurang di desa baik  penyusun Perdes, Pengawasan dan penyerapan aspirasi masyarakat. Terkait dana pendidikan juga sering sekali masyarakat kita tidak mendapatkan bantuan pendidikan dan lain sebagainya.

posisi BPD tingkatannya sama dengan pemerintah desa. BPD mempunyai fungsi dan tugas yang sangat strategis di desa, yaitu melakukan pembahasan peratura desa bersama kepala desa, menyerap dan mengelola aspirasi masyarakat dan melakukan pengawasan kinerja kepala desa. Perwakilan BPD harus mewakili dari masyarakat desa itu sendiri, dan adanya keterwakilan perempuan. Hak anggota BPD terkait pembiayaan dalam menjalankan tugas dan fungsinya dapat dianggarkan dalam APBD. Anggota DPD tidak boleh merangkap jabatan di desa, misalnya sebagai perangkat desa, pelaksana pembangunan desa, dan jabatan lainnya.

Didalam musdes, harus dilakukan secara partisipasi dengan melibatkan berbagai unsur masyarakat yang berdasarkan aspirasi masyarakat. dalam hal ini BPD akan memaksimalkan fungsi BPD dalam menyerap aspirasi warga, melalui pengaduan dikantor BPD, pembukaan pekasn aspirasi dan jadwal rutin BPD dengan masyarakat. Secara umum anggota BPD yang yang hadir belum mngetahui seutuhnya fungsi dan tugas BPD sebagaimana diatur dalam permendagri No. 110/2017. selama ini kinerja BPD masih bersama-sama dengan pemdes dalam membuat kebijakan, misalnya agenda pemdes juga menjadi agenda BPD. Kelengkapan kelembagaan BPD seperti struktur, sekretriat dan sarana prasara lainnya masih satu dengan Pemdes, meskipun ada 2 desa yang sudah memiliki kantor BPD sendiri yaitu Desa Lubuk kembang sari dan air hitam, namun untuk operasionalnya masih terbatas. Untuk mengetahui kelengkapan

BPD, dalam pelatihan ini, peserta memetakan kelengkapan kelembagaan yaitu mencangkup keanggotaan, sekretariat, renja BPD, tartib, dll. sehigga peserta mampu untuk memperkuatn kinerjanya. pola relasi antara BPD dan kepala desa selam ini terjadin cukup baik dan harmonis, sehingga setiap kebijakan yang dibuat didesa berdasarkan kesepakatanmasyarakat desa. peserrta juga diminta untuk memetakan relasi di desa dengan pemdes dan lembaga desa lainnya seperti kelompok perempuan, petani, pemuda, guna untuk mendapatkan masukan /aspirasi dalam membuat kebijakan desa. dalam pelatihan ini BPD juga diberikan pengetahuan terkait fungsi BPD untuk mengusulkan Perdes inisiatif BPD, yang dianggap perlu diatur ditingkat desa, misalnya perdes bumdesa, retribusi desa, dll guna menambah keuangan desa yanghanya bergantung pada ADD dan DD.

Terkait Pemdes dan BPD sama posisinya, namun hak keuangan BPD misalnya untuk honor justru tidak sebanding dan jauh lebih rendah dari pemerintah desa, disamping itu BPD dibebani tanggungjawab yang banyak, misalnya serap aspirasi, dan melakukan Musyawarah Desa dan melakukan pengawasan pembangunan desa. Fitra riau dan BPD   dapat berkomunikasi terus dan bila perlu harus melakukan Monitoring secara berkelanjutan kedepan. Pemerintah BPD siap memberikan ruang untuk msyarakat berkomunikasi.

Sebagai Keberlanjutan dari kegiatan ini, BPD setiap desa (Ukui dua, air hitam, kembang sari, pangkalan tampoi dan bukit gajah ) akan menyusun kelengkapan kelembagaan BPD, diantaranya perbaikan struktur BPD, menyusun rencana kerja, menyusun tartib, dan operasional sekretariat BPD, guna mendukung kinerja BPD. melakukan inisiatif penyusunan rencana kerja desa (RKPDesa) tahun 2019, yang dimulai dengan penggalian aspirasi masyarakat, perumusan kegiatan yang akan dimusyawarahkan dengan pemdes, ditargetkan pada bulan september 2018. terkait fungsi BPD dalam melakukan serap aspirasi masyarakat, BPD dari desa masing-masing akan melakukan pembukaan posko pengaduan/aspirasi baik itu sekretariat BPD, pekan aspirasi berdasarakan wilayah desa. sebagaimana sudah dilakukan selama ini.

melakukan monitoring dan evaluasi kebijakan ABPDes tahun 2018, terkait penggunaan ADD migas untuk pelayanan dasar dan melakukan perbaikan pada APBDesa 2019 yang dilengkapi dengan form pengawasan guna memperkuat pemerintahan desa, BPD akan melakukan inisiatif untuk mengajukan perdes inisiatif BPD terkait Bumdes, karna ada sebagian desa belum memiliki Bumdes, juga perdes lainnya seperti retribusi desa, dll. guna menambah keuangan desa yang selama ini hanya bergantung pada ADD dan DD.

Redaksi Fitra Riau 2018

 

 

112 total views, 2 views today

Let's Share...Tweet about this on TwitterShare on FacebookShare on Google+Email this to someoneShare on LinkedIn
Share