Optimalisasi Keuangan Desa untuk Pencegahan Deforestasi dan Degradasi Hutan Lahan

Pada periode sebelumnya entitas desa diletakkan sebagai sub-ordinasi dari kabupaten/ kota. Artinya kebijakan pembangunan yang ada di desa merupakan produk turunan dari pemerintah daerah. Pengejawantahan pasal 212 UU 32 tahun 2004 tentang Alokasi Dana Desa (ADD) harus diawali dengan adanya pendelegasian sebagian kewenangan kabupaten/ kota kepada desa yang diikuti dengan pembiayaan berupa ADD. Tanpa adanya pendelagasian kewenangan, maka desa juga tidak memiliki hak untuk menerima alokasi anggaran. Saat ini sistem perencanaan pembangunan dan penganggaran desa telah dijamin oleh UU Desa. Dasar hukum yang lebih kuat dan khusus ini bahkan memberikan kepastian terkait dengan sumber pendapatan rutin serta mengikat setiap tahun yang berasal langsung dari APBN dan bersumber dari Kabupaten/ Kota berupa ADD (pasal 72 UU Desa). Pasal 72 UU Desa, telah menjamin biaya /anggaran yang dapat dikelola oleh pemerintah desa untuk melaksanakan pembangunan, selengkapnya….

1,437 kali dilihat, 2 kali dilihat hari ini

Let's Share...Tweet about this on TwitterShare on FacebookShare on Google+Email this to someoneShare on LinkedIn
Posted in Home, Policy Brief and tagged , , , .

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *