Mengawal Rencana Pemanfatan DBH DR  Di Daerah Untuk Pengendalian Karhutla

Mengawal Rencana Pemanfatan DBH DR Di Daerah Untuk Pengendalian Karhutla

FITRA RIAU (Februari-2018)- Pemberlakukan UU 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah yang merubah kewenangan khususnya pada sektor kehutanan berimplikasi terhadap perubahan pengelolaan Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Reboisasi (DR). Satu sisi, pemerintah daerah tidak lagi memiliki kewenangan urusan kehutanan selain Tahura, disisi lainnya terjadi persoalan tidak dilaksanakannya kegiatan yang didanai dari anggaran DBH DR yang diterima kabupaten/kota sejak tahun 2006 – 2016, dan menjadi SILPA dikas daerah.

Pada akhir 2017, Pemerintah menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 230/PMK.07/2017 tentang Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi DBH DR. PMK ini merupakan mandat Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2017 tentang APBN Tahun Anggaran 2018 yang mengatur penggunaan DBH DR yang diterima Pemerintah Provinsi maupun sisa DBH DR yang berada di rekening kas umum Pemerintah Kabupaten/Kota. Secara umum arah kebijakan PMK ini adalah mendorong agar DBH DR digunakan untuk mendukung pengendalian perubahan iklim, perhutanan sosial, dan memprioritaskan pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan (Karhutla).

PMK – 230/2017 ini hadir sebagai terobosan untuk menjawab persoalan masih banyaknya DBH DR yang telah ditransfer ke rekening kas daerah Kabupaten/Kota Sejak Tahun 2006 hingga tahun 2016 yang belum terserap. PMK-230 tahun 2017 tersebut, juga mengatur penggunaan DBH yang telah ditransfer ke Provinsi, karena sejak tahun 2017, DBH DR yang sebelumnya diterima kabupaten/kota penghasil ditransfer ke Provinsi.

Salah satunya daerah yang  memiliki DBH DR besar adalah daerah-daerah di Provinsi Riau. Terdapat 10 Kabupaten yang menjadi penghasil DBH DR, dengan jumlah hingga Rp. 490 Milyar. Dana tersebut berada di Kas Daerah masing-masing kabupaten Kota, daerah yang paling besar Sisa DBH DR nya adalah kabupaten Pelalawan mencapai Rp. 183 Milyar, kemudian kabupaten Siak mencapai Rp. 127 Milyar, dan kabupaten Meranti mendapai Rp; 57 Milyar. Sementara tahun tahun 2017, DBH DR telah ditransfer ke Provinsi Riau sebesar Rp. 9,8 Milyar (2017), dan rencana tahun 2018 sebesar Rp. 10,4 Milyar.

Mengawal Rencana Pemanfatan DBH DR Pelalawan

Kabupaten Pelalawan, merupakan salah satu daerah yang memiliki DBH DR terbesar di Provinsi Riau. Hingga tahun 2016 terdapat Rp. 183 Milyar, DBH DR yang masih mengendap di Kas Daerah ini. Oleh karena itu, FITRA Riau sebagai lembaga yang konsen pada isu kebijakan anggaran, melakukan pengawalan dalam proses pemanfataan DBH DR ini dimulai sejak proses perencanaan kegiatan yang akan dilaksanakan.

Sebagai proses pengawalan DBH DR Kabupaten Pelalawan tersebut, maka FITRA Riau menyelenggarakan FGD pemanfatan DBH DR Pelalawan pada Senin, 6 Februari 2018 di Kantor Bappeda Pelalawan. Kegiatan ini dilaksanakan atas dukungan Asia Foundation (TAF) dalam Program SETAPAK II , bertujuan untuk memastikan pemanfatan DBH DR Kabupaten Pelalawan direncanakan dan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundangan. Selain itu, juga memastikan penggunaan DBH tersebut untuk mendukung pencegahan perubahan iklim melalui pengendalian kebakaran hutan dan lahan (Karhutla).

Usman, Koordinator FITRA Riau menjelaskan, bahwa FITRA RIAU telah melakukan kerjasama dalam berbagai hal dimulai sejak tahun 2016 lalu. Salah satu yang telah dihasilkan dari kerjasama tersebut, adalah peningkatan keterbukaan informasi dan mekanisme baru dalam penyaluran ADD kabupaten Pelalawan. Untuk saat ini, FITRA RIAU konsentrasi pada bagaimana melakukan asistensi kepada Kabupaten Pelalawan dalam perencanaan, pemanfataan DBH DR.

Kabupaten Pelalawan, merupakan daerah yang memiliki potensi tinggi Kebakaran hutan dan lahan, oleh karena itu, sesuai dengan PMK 230 / 2017, maka daerah-daerah yang memiliki potensi tinggi Karhutla itu mengalokasikan minimal 50% dari DBH DRnya untuk program dan kegiatan pengendalian Karhutla. Kegiatan FGD ini untuk membahas bersama pemerintah rencana-rencana apa saja yang akan dibuat oleh Pemda Pelalawan dalam pemanfaatan DBH tersebut. Selain itu juga kegiatan ini menjadi ajang sosialisasi dan pemberikan pemahaman kepada pemerintah daerah dalam mengelola DBH DR Sisa tersebut.

Hadir dalam diskusi terfokus itu, Kepala Bappeda sebagai pimpinan rapat, kemudian kepala dinas lainnya yang berpotensi terlibat dalam pelaksana DBH DR di Pelalawan. Dinas tersebut, yaitu Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Perkebunan, Dinas Pekerjaan Umum, BPBD, Satpol PP. dengan jumlah peserta diskusi 25 orang peserta. FITRA Riau menghadirkan narasumber Nasional (Hadi Prayitno), selain FITRA Riau juga hadir Yayasan Mitra Insani (YMI) yang juga turus membahas dan memberikan masukan.

Diskusi dibuka oleh Kepala Bappeda Pelalawan sebagai wakil ketua TAPD Kabupaten Pelalawan (Syahrul Syarif). Kepala Bappeda, Syahrul Syarif menjelaskan bahwa kegiatan ini merupakan upaya untuk mempercepat persiapan daerah dalam menghadapi perubahan anggaran dalam penjabaran APBD pelalawan 2018 untuk memasukkan program dan kegiatan DR. Kegiatan ini juga sebagai kelanjutan rapat koordinasi sebelumnya yang pernah dilakukan, dan memberikan catatan kepada suluruh OPD terkait diperintahkan untuk menyusun RKA DBH DR Pelalawan.  Pemerintah Kabupaten Pelalawan juga meminta kepada FITRA Riau untuk memabantu dalam proses teknis penyusunan RKA ini sampai kepada penetapan OPD sebagai pelaksana kegiatan dan anggaran DBH DR Kabupaten Pelalawan.

Narasumber yang dihadirkan FITRA Riau, memberikan penjelasan baik yang bersifat umum maupun teknis dalam proses perencanaan DBH DR. Penjelasan ini untuk menyakinkan kepada pemerintah daerah Pelalawan yang masih ragu dalam menyusun kegiatan-kegiatan yang akan diusulkan melalui Kementrian Keuangan (Kemenkeu). Hadi Prayitno, menegaskan bahwa PMK 230 / 2017, secara sah dan berkekuatan hukum sebagai landasan dalam melaksanakan DBH DR Kabupaten. Pengaturan teknisnya diatur melalui Perdirjen 1 tahun 2018 yang memberikan pedoman secara teknis bagaimana merencanakan, mengusulkan dan bahkan sampai jenis atau bentuk-bentuk kegiatan yang dapat dibiayai melalui DBH DR.

Lebih lanjut, dijelaskan bagaimana dan siapa yang akan melaksanakan kegiatan-kegiatan ini. berdasarkan PMK 230/2017 secara ekplisit dan jelas bahwa Bupati menunjuk OPD yang akan mengelola, melaksanaan DBH DR di kabupaten melalui SK atau bentuk lainnya. FITRA Riau menyarankan kepada pemerintah kabupaten Pelalawan, agar tidak menumpuk pelaksanaan kegiatan dilakukan oleh satu OPD. Melainkan dapat di laksanakan oleh OPD lainnya yang membidangi atau mengurusi urusan terkait. Seperti untuk Karhutla, setidaknya terdapat 3 OPD yang potensial sebagai pelaksana, yaitu Dinas LHK, Dinas Perkebunan dan BPBD.

Setelah mendengarkan pemaparan dari narasumber, dilanjutkan dengan pembahasan rencana kegiatan yang telah direncanakan oleh OPD yang ditunjuk sebagai pelaksana kegiatan, yaitu, Dinas LHK, Dinas Perkebunan, Dinas PU, BPBD dan Satpol PP.  Pemaparan tersebut sekaligus dengan pembahasan bersama. Total yang telah direncakakan mendapai Rp. 71 Milyar, karena realistis kabupaten pelalawan hanya dapat menyelenggarakan anggaran sebesar Rp. 71 Milyar, sisanya akan dibuat pada tahun 2019 dan 2010.

Beberapa masukan dalam pembahasan rencana kerja tersebut, terkait dengan kegiatan pengendalian kebakaran hutan dan lahan yang mendapatkan porsi anggaran besar 50%.  Masukan tersebut berasal dari Bappeda, FITRA Riau dan YMI kepada OPD terkait, seperti kegiatan evaluasi perusahaan, atau disebut sebagai audit sarana dan prasarana perusahaan terkait hutan dan lahan, penguatan masyarakat, termasuk mendukung Lembaga Pengelola Hutan Desa (LPHD) pelalawan dalam memonitoring kawasannya untuk pencegahan karhutla dan lain-lain.

Sebagai kelanjutan dari kegiatan ini, maka beberapa hal yang harus ditindak lanjuti diantaranya yaitu, (1). Masing-masing OPD, mempertimbangkan kembali masukan-masukan dari para pihak dalam menyusun RKA DBH DR, karena masih banyak kegiatan-kegiatan yang direncanakan tumpang tindih dan tidak relevan untuk mencapai ouput. Selain itu terdapat kegiatan penting namun belum dimasukkan dalam RKA. (2). Masing-masing OPD diminta menindaklanjuti dan menyerahkan kembali ke BAPPEDA selambat-lambatnya satu minggu setelah kegiatan ini. (3). Bappeda dibantu oleh FITRA RIAU menyiapkan adminsitrasi terkait penunjukan OPD (4). FItra Riau menindak lanjuti hasil diksui yang terkait dengan persoalan yang dihadapi daerah kepada pemerintah pusat.

Redaksi Fitra Riau 2018

321 total views, 2 views today

Let's Share...Tweet about this on TwitterShare on FacebookShare on Google+Email this to someoneShare on LinkedIn
Share