“Memperkuat Partisipasi, Mewujudkan Transparansi  dan Akuntabilitas Tata Kelola Hutan Lahan”

“Memperkuat Partisipasi, Mewujudkan Transparansi dan Akuntabilitas Tata Kelola Hutan Lahan”

Foto Fitra riau

Peserta Pelatihan saat menyusun rencana aksi, di fasilitasi oleh Triono Hadi (Rabu- 4/2/2016) di Hotel Zaira Pekanbaru ( Dok. Fitra Riau)

Ruang publik untuk mendapatkan informasi dan dokumen pemerintah khususnya pada informasi terkait pengelolaan sumber daya alam (SDA) masih sangat kecil. Meskipun badan publik diwajibkan untuk memberikan informasi secara proaktif berdasarkan UU 14 tahun 2008 tentang KIP, namun masih sangat minim diimplementasikan. Justru banyak pemerintah / badan publik masih rendah kesadaran untuk membuka informasi publik (public disclousere).

UU 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi public telah berlaku efektif, setelah di berlakukan pada tahun 2010 lalu. Selain pemerintah tidak sadar akan kewajibannya yang dimandatkan dalam UU tersebut, masyarakat juga masih belum banyak mengetahui dan menggunakan intrumen UU KIP untuk mendapatkan informasi publik. Bukan hanya secara masyarakat secara individu, bahkan organisasi masyarakat sipil (CSO) juga masih jarang menggunakan intrumen tersebut untuk mendapatkan informasi.

Dorongan dan promosi transparansi dan akuntabilitas tata kelola pemerintah, selama ini menjadi isu yang concern di lakukan oleh FITRA Riau. Baik transparansi pada sekot kebijakan anggaran pemerintah, pelayanan public, hingga transparansi sektoral khususnya Tata Kelola Hutan dan Lahan (TKHL). Bersama dengan The Asia Foundation (TAF), FITRA Riau berupaya mendorong transparansi tata kelola hutan lahan di Provinsi Riau salah satunya dengan pendekatan demand side. Yaitu dengan mempromosikan kepada masyarakat untuk mengetahui hak-haknya terhadap informasi publik, dan penggunaan UU KIP sebagai intrumens untuk memperoleh informasi publik. Yaitu melakukan pelatihan (capacity building), dan pendampingan (technical asistensi), masyarakat.

Untuk memperkuat partisipasi publik dan dorongan terhadap transparansi pemerintah pada sektor TKHL, Kamis, 4 Februari 2016, bertempat di hotel Zaira Pekanbaru,FITRA Riau bersama dengan TAF menyelenggarakan pelatihan akses informasi publik dengan pendekatan UU 14/2008 tentang KIP. Pelatihan diikuti 20 peserta yang berasal dari berbagai latar belakang dan organisasi. Ada peserta yang dikutserkan dari individu (non organisasi) dan sebagian berasal dari Ngo di Riau, yaitu Walhi Riau, Jikalahari, Yayasan Mitra Insani, LBH Pekanbaru, RWWG, dan dari staff FITRA Riau sendiri.

Pelatihan dilaksanakan selama satu hari dengan empat sesi materi yang diberikan kepada peserta. Sesi pertama terkait pengenalan atas hak – hak masyarakat terhadpa informasi publik, termasuk tatacara dan mekanisme mendapatkan informasi (UU-KIP) difasilitasi USMAN (koordinator FItra Riau). Sesi kedua terkait belajar memperkuat argumenttasi dan mengindentifikasi penguasaan informasi badan publik, dengan menghadirkan Dr. Rahyunir Rauf (Akademisi fakultas FISIPOL UIR). Sesi ketiga, sengketa informasi dan tata cara sengketa informasi, dengan pemateri Mahyudin Yusdar (Ketua Komisi Informasi Riau). Sesi ke empat : penyusunan rencana akses informasi, difasilitasi Triono Hadi (Fitra Riau).

“Peserta diajak untuk mengidentifikasi informasi yang dibutuhkan, baik informasi untuk kepentingan individu maupun untuk kepentingan lembaga organisasi, setelah itu di ajak menyusun time line rencana akses informasi. Jadi setelah pelatihan ini selesai, peserta langsung mengakses informasi khususnya TKHL dan informasi lainnya” sebut Triono Hadi, Program Ofiicer (PO) STAPAK 2 mitra FITRA RIAU.

Berbagai informasi di identifikasi berdasarkan kebutuhan lembaga yang diwakilkan untuk mengikuti kegiatan ini. Informasi terkait TKHL tersebut seperti , HGU, Kontrak Karya, RKT untuk Kehutanan, RKU, IUP, dan informasi lain, seperti data anggaran.

“Pelatihan seperti ini sangat diperlukan bagi kami, untuk mempermudah mendapatkan akses informasi public yang kami butuhkan” diungkapkan Ayu salah satu peserta perwakilan RWWG.

Kegiatan ditutup pada pukul 17.30 WIB, setelah menyusun rencana aksi. Kemudian dilanjutkan dengan pendampingan kepada lembaga atau individu yang akan melakukan akses informasi public di badan publik.

 

Red. Fitra Riau

2,094 total views, 1 views today

Let's Share...Tweet about this on TwitterShare on FacebookShare on Google+Email this to someoneShare on LinkedIn
Share