Kebijakan Anggaran “Penyelamatan Lingkungan Hidup” Provinsi Riau 2018

Kebijakan Anggaran “Penyelamatan Lingkungan Hidup” Provinsi Riau 2018

Pasca Undang-undang No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah terjadi peralihan kewenangan sektor hutan dari pemerintah kabupaten/kota ke pemerintah Provinsi. Konsekuensi atas peralihan kewenangan ini membuat pemerintah Provinsi memiliki tanggung jawab besar dalam kebijakan pengelolaan hutan termasuk memastikan ketersediaan anggaran yang memadai untuk membiayai program-program terkait tata kelola hutan dan lahan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD), selengkapnya…

354 total views, 3 views today

Let's Share...Tweet about this on TwitterShare on FacebookShare on Google+Email this to someoneShare on LinkedIn
Share