“Jalan Siput” Penyerapan Anggaran

“Jalan Siput” Penyerapan Anggaran

SILPA APBD RIAUDari tahun ke tahun, masalah penyerapan anggaran terus berulang tanpa kesudahan. Di satu sisi pemerintah begitu aktif menggali berbagai bentuk pemasukan daerah yang dijadikan sebagai pendukung proses pembangunan daerah. Sementara di sisi lain penyerapan anggaran untuk dibelanjakan demi kesejahteraan masyarakat ibarat “jalan siput”.

Realisasi pendapatan daerah Provinsi Riau tiga tahun terakhir (2011-2013) terus meningkat. Tahun 2011 pendapatan daerah Rp. 5,4 triliun tumbuh 27 persen ditahun 2012 menjadi Rp. 6,9 triliun dan Rp. 6,99 triliun ditahun 2013 dan tahun 2014 ditargetkan Rp.7,1 triliun. Hal ini menunjukkan semangat pemerintah daerah untuk menggali sumber-sumber pendapatan daerah sebagaimana ditargetkan dalam rencana kerja pemerintah terpenuhi bahkan melebih dari target yang rancang dalam APBD.

Sementara, ditingkat pelaksanaan proses pembangunan dengan program kegiatan dan anggaran yang telah dirancang justru berbanding terbalik. Lihat saja, pelaksanaan anggaran tahun 2014 ini. Tahun anggaran telah sampai di penghujung semester I, realisasi anggaran baru terserap 12,69 persen (Rp. 1,04 triliun) dari total belanja daerah yang direncanakan Rp. 8,2 triliun. Persoalan ini tidak hanya terjadi di Provinsi saja, melainkan hal yang sama juga terjadi di hampir semua daerah yang ada di Riau.

Fakta mencengangkan, buah dari buruknya kinerja birokrasi mengelola keuangan daerah, lebih dari Rp. 4,7 triliun uang rakyat tidak terbelanjakan di tahun 2011 akumulasi dari 9 pemerintah daerah di Riau. Kondisi menjadi kian parah ditahun 2012, sedikitnya Rp. 6,4 triliun uang rakyat kembali tidak terealisasi di 9 daerah yang sama pula.

Tidak dipungkiri upaya menggenjot penyerapan anggaran juga terus dilakukan, Salah satu upaya yang dilakukan oleh Gubenur atau Bupati dan Walikota adalah memberikan deadline dan mengancam SKPD yang tidak berhasil menyerap anggaran secara maksimal.

Desakan dengan mengancam SKPD, yang dilakukan kepala daerah selama ini , memang menjadi strategi jitu. Untuk Provinsi Riau misalnya, tahun 2013 lalu sampai 31 desember, realisasi anggaran pemerintah daerah Provinsi Riau bisa terserap mencapai 84,5 persen (Rp. 7,5 triliun) dari total belanja daerah yang direncanakan Rp. 8,9 triliun. Padahal laporan sebelumnya sampai akhir 31 Oktober 2013 realisasi anggaran baru berkisar dibawah 60%. Artinya, selama dua bulan (November – Desember) pemerintah berhasil menambah -+ 25 % (Rp. 1,8 triliun), realisasi anggaran tahun 2013.

Strategi kepala daerah dengan mengancam SKPD mampu mendongkrak penyerapan anggaran secara maksimal diakhir tahun, benar adanya. Namun, anggaran yang dipaksa terserap diakhir tahun itu efektif sesuai dengan perencanaan yang diharapkan, belum ada jaminan dan masih bisa diperdebatan.

Bertambahnya jumlah penduduk yang berada digaris kemiskinan di Provinsi Riau dari 8,05 persen ditahun 2012 menjadi 8,43 persen di tahun 2013, turunnya realisasi pertumbuhan ekonomi jauh dari target RPJMD menjadi bukti program dan kegiatan yang dianggarkan tidak berjalan dengan maksimal. Belum lagi, kesenjangan pembangunan didaerah terisolir, lebih kurang 50 persen rumah tangga yang belum mendapatkan fasilitas listrik, 39 persen dari 23 ribu kilometer jalan se Riau dalam kondisi rusak, tidak sepantasnya pemerintah mengendapkan uang berteriliun-teriliun tak terserap.

Kemampuan birokrasi yang lemah dalam pengelolaan anggaran, diyakini menjadi faktor kunci jalan siput penyerapan anggaran. Namun, tekanan kepala daerah dipertengahan tahun tidak akan berjalan efektif untuk merubah pola pengelolaan yang selama ini dianut lambat ditahap awal dan kencang ditahap akhir.

Buruknya kinerja perencanaan anggaran menjadi faktor yang tak kalah penting. Tahun 2014, hanya lima daerah yang mampu menyelesaikan perencanaan anggaran sampai di DPRD sebelum tahun anggaran berjalan. Sisanya APBD tahun 2014 disahkan setelah tahun berjalan, bahkan terdapat empat daerah Bengkalis, Rokan Hulu, Kota Pekanbaru, Dumai menyelesaikan APBD di DPRD menjelang akhir triwulan I. Tentu, lamanya prosesur penganggaran sampai pada pencairan anggaran mengharuskan pemerintah merubah kebiasaan lambat dalam proses perencanaan anggaran.

Political will pemerintah untuk menjalankan sistem transparan dalam pengelolaan anggaran sangat dibutuhkan. Selama ini, pemerintah cenderung tertutup terkait laporan realisasi anggaran, sehingga ruang publik untuk turut serta melakukan kontrol sangat minim. Ketika pengelolaan anggaran dilakukan secara terbuka, punishment terhadap birokrat yang lemah dalam pengelolaan anggaran tidak hanya berasal dari kepala daerah, melainkan publik juga bisa memberikan shock therapy.

Penyerapan anggaran negara memerlukan adanya perimbangan dan proporsi pergerakan yang berjalan secara kontinu. Sebab yang hendak dicapai kemudian adalah bukan hanya sebatas terserapnya anggaran, tapi yang lebih penting adalah bagaimana penyerapan anggaran mampu melahirkan efek positif dalam rangka menggerakkan roda pembangunan daerah.**

 

28 Juni 2014

Fitra Riau

 

Klik PDF Version

1,402 total views, 1 views today

Let's Share...Tweet about this on TwitterShare on FacebookShare on Google+Email this to someoneShare on LinkedIn
Share