Konsolidasi Kepala Desa Di Kabupaten Siak, Mendorong Kebijakan ADD Berbasis Ekologis

Foto Fitra Riau; Foto Bersama antara kepala desa penghasil migas Fitra Riau

Proses Diskusi

Dalam diskusi dalam rangka konsolidasi ini dilakukan dengan proses sebagai berikut :

  • Fitra Riau memaparkan konsesp ADD berbasis SDA yang potensial dapat diterapkan di kabupaten Siak. Model pengalokasikan ADD berbasian SDA tersebut sama dengan yang telah diimplementasikan di Kabupaten Pelalawan. Pemaparan ini guna untuk memberikan pemahaman kepada pemerintah desa terkait model, mekanisme perhitungan, regulasi pendukung, dan dampak bagi desa-desa yang selama ini menjadi penghasil SDA Migas dan Hutan.
  • ¬≠PP 47/2014, daerah bisa mengatur secara teknis penggunaan ADK, Indikator yang ditetapkan dalam alokasi ADK dapat ditambah indikator ekologis. Daerah ring I, teori dampak dengan potensi tingkat dampak, kategori ring ditentukan dengan adanya sumur minyak dan row (wilayah pengumpul);Implementasi kebijakan ADK berbasis SDA bisa dikerjasamakan dengan pemerintah daerah dan kecamatan, untuk melihat tingkat keterdampakan akibat dari aktifitas industri berbasis lahan, misalnya daerah terdampak I daerah penghasil mendapatkan alokasi cukup besa, selanjutnya terdampak II sebagai lokasi pengumpul dan akses utama.
  • Konsolidasi juga diisi dengan memberikan pemahaman kepada pemeirntah desa terkait dengan peran desa dalam  mendukung siak hijau. Dalam hal ini Fitra Riau berkolaborasi dengan Perkumpulan Elang untuk memberikan wawacara baru kepda desa dalam pelaksanaan pembangunan desa yang respons terhadap kelestraian lingkungan hidup diberbagai sektor. Pariwisata, pertanian, dan ekonomi kreatif lainnya yang perlu dikembangkan di desa untuk mendukung pencapaian visi dan misi Siak Hijau.

Dari paparan awal pemantik diskusi dari Fitra Riau dan Elang Riau, tanggapan Kepala Desa sebagai berikut :

  • Kepala Desa sepakat dengan model pengalokasian ADD sebagaimana yang ditawarkan dengan memberikan keistimewaan kepada desa yang selama ini menjadi penghasil. Karena, selama ini desa-desa yang menjadi wilayah penghasil atau tempat beroperasinya perusahaan Migas atau Hutan tidak diperhatikan. Bahkan Kepala Desa Salman dan Fajar mengatakan Perusahaan Migas yang beroperasi diwilayahnya sulit untuk membantu desa dalam mendukung program dan kegiatan desa.
  • Konsep ini perlu terus didiskusikan dengan melibatkan banyak desa dan pemerintah daerah. Formula pembagian diharapakan tidak ada konflik, karna pembagian dengan formula dengan bagi rata, namun harus ditambah dari alokasi lain, kalau adanya pengurangan dari alokasi tahun sebelumnya tentu akan menimbulkan konflik dari desa lain yang terjadi pengurangan. Untuk itu, maka formula pembagiannya harus mempertimbangkan kemampuan desa dan meminimalisir potensi konflik.
  • Pemerintah Desa bersepakat untuk mendorong konsep ini kepada pengambil kebijakan baik Pemerintah (bupati) maupun dukungan DPRD. Akan tetapi harus terlebih dahulu disiapkan konsep secara detail agar ketika disampaikan kepada pengambil keputusan sudah jelas-jelas memberikan gambaran bagaiman formula baru akan diiplementasikan.
  • Peserta Konsolidasi juga, menyakatan perlu untuk menyatukan persepsi tentang wilayah-wilayah yang masuk dalam kategori I, II dan selanjutnya. Karena jika tidak jelas definisinya maka akan berdampak pada kerugian bagi desa-desa lain. Oleh karena itu, perserta menyarankan perlu melakukan pemetaan kecamatan dan desa perlu didudukan, terkait desa sebagai penghasil migas dan hutan, apasaja kategorinya dan bagaimana pembagian dengan desa lain tidak ada hasil migas dan hutan.
  • Kepala Desa juga menyerakan dalam peruntukan dari penggunaan ADD yang berasal dari Dana bagi hasil (migas dan hutan). Seperti bagaimana meningkatkan asset desa (pembelian lahan), pengelolaan pariwisata desa yang sedang massif digerakkan di Kabupaten Siak. , Kepada Desa juga memberikan saran selain skema ADK berbasi SDA, perlu penetapan lainnya seperti pengelolaan CSR perusahaan tidak secara merata dirasakan masyarakat desa setempat, karna potensi Dana dari CSR cukup besar, namun tidak dikelola secara maksimal, bahkan bagi desa penghasil dan terdapat perusahaan tidak diberikan kepada desa. Selama ini potensi besar dana CSR mainan pemda untuk kepentingan politik, yang dimanfaatkan kepala daerah untuk mendukungnya;
  • Bahwa kepala desa bersepakat untuk mengusulkan konsep ADK berbasis SDA disampaikan kepada pengambilan keputusan, seperti Bappeda, dan kepala daerah/sekda, kemudian baru disosialiasikan dengan Bupati dan dewan;

Rencana Tindak Lanjut;

Hasil konsilodasi ini menetapkan tindak lanjut tahapan selanjutnya dalam melakukan advokasi kebijakan ini. Adapun kesepakatan adalah sebagai berikut:

  • Kepala desa melalui APDESI Siak akan melakukan Identifikasi desa-desa penghasil migas dan hutan;
  • Melakukan pertemuan kembali untuk finalisasi konsep ADK berbasis SDA dengan desa-desa penghasil yang sudah terpetakan, yang akan dilakukan di pekanbaru;
  • APDESI SIAK bersama kepala desa lainnya menyampaikan konsep ADK berbasis SDA kepada OPD terkait dan mengkomunikasikan dengan Bupati Siak;
  • Fitra Riau akan memfasilitasi pertemuan untuk finalisasi rumusan draf Perbub ADK berbasis SDA di Kabupaten Siak.

26 kali dilihat, 5 kali dilihat hari ini