- Kebijakan Anggaran Pengendalian Karhutla Di Provinsi Riau Tahun 2017
- Pelatihan Badan Permusyawaratan Desa Mengawal Implementasi ADD Berbasis Migas Di Kabupaten Pelalawan
- Kebijakan Anggaran “Penyelamatan Lingkungan Hidup” Provinsi Riau 2018
- Skema Pembiayaan Karhutla & Perhutanan Sosial Di Provinsi Riau 2018
- Mengawal Rencana Pemanfatan DBH DR Di Daerah Untuk Pengendalian Karhutla
- Serial Diskusi Keterbukaan Informasi Publik Dokumen Draft RTRWP, Informasi Terbuka atau Tetutup?
- PELATIHAN UJI KONSKUENSI DAN WORKSHOP PENYUSUNAN SOP DAN DIP PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) KABUPATEN SIAK
- Belanja Daerah Provinsi Riau 2018 Belum Efisien
- Pemprov Riau Gagal Menghemat APBD, “Berbagi APBD Dengan Perjalanan Dinas”
Articles Posted in the " Home " Category
-
Gubenur Harus Keluarkan SK Perpanjangan Komisioner KI Riau, Komisi A DPRD Riau Lalai Jalankan Tugas
Forum Indonesia Untuk Transparansi Anggaran (FITRA) Provinsi Riau, menilai bahwa Komisi A DPRD Riau lalai..
1,859 total views, no views today
-
Penggunaan Pajak Penerangan Jalan Dipertanyakan, Pemko Harus Terapkan Sistem Hemat Energi
Pembayaran PJU mestinya tidak perlu menunggak atau kurang uang jika PJU yang dibangun sesuai dengan..
1,702 total views, no views today
-
Optimalisasi Keuangan Desa untuk Pencegahan Deforestasi dan Degradasi Hutan Lahan
Pada periode sebelumnya entitas desa diletakkan sebagai sub-ordinasi dari kabupaten/ kota. Artinya kebijakan pembangunan yang..
1,406 total views, no views today
-
Rasionalisasi Anggaran Prioritas Untuk Perbaikan Tata Kelola Hutan dan Lahan Di Provinsi Riau
Tata kelola hutan dan lahan (TKHL) merupakan suatu pendekatan perencanaan dan pengelolaan sumber daya kehutanan,..
1,160 total views, 1 views today
-
MENATA ULANG KEBIJAKAN ANGGARAN PENGENDALIAN KARHUTLA DI PROVINSI RIAU
Dasar peristiwa Karhutla terbagi dalam dua kelompok, yaitu multiple drivers dan governance and institutional arrangement..
1,000 total views, no views today
-
SK – SE KI Riau Tentang Informasi Tata Kelola Hutan dan Lahan
Implementasi keterbukaan informasi sangat penting untuk terus di dorong oleh berbagai pihak, yang paling penting adalah..
1,033 total views, no views today
-
SKEMA PENDANAAN PERHUTANAN SOSIAL
Banyak penelitian yang telah membuktikan bahwa pengelolaan hutan yang sentralistik di Indonesia pada akhirnya telah..
797 total views, no views today
-
“REMBUK TRANSPARANSI” Pemerintah Harus Memperbaiki Kinerja Keterbukaan Informasi Semua Sektor
Kajian Forum Indonesia Untuk Transparansi Anggaran (FITRA RIAU), menunjukkan bahwa kinerja pemerintah se Provinsi Riau..
586 total views, no views today
-
Penyerapan APBD Riau 2016 diprediksi hanya 67%; Bantuan Keuangan Ke Desa Harus Tetap Di Penuhi
Prediksi Fitra terhadap penyerapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Riau tahun 2016, hanya..
951 total views, no views today
-
Rencana APBD-P 2016 Riau “Mengebiri” Anggaran Karhutla; Lebih Kecil dari Belanja Tiga Orang Pimpinan Daerah
Kejadian kebakaran hutan dan lahan yang terjadi setiap tahun dan semakin massif, mengakibatkan kerugian triliunan..
589 total views, no views today
