Gubernur Harus Lakukan Reformasi Anggaran Ekologis

Momentum Gubernur Riau yang baru, menjadi titik awal untuk menata ulang kebijakan anggaran, terutama untuk perbaikan tata kelola hutan dan lahan, salah satu yang harus dilakukan gubernur adalah melimpahkan kewenangannya melalui transfer Provinsi ke Kabupaten/Kota dan Desa untuk upaya penyelamatan dan perlindungan lingkunganb hidup di daerah. Mengingat urusan kehutanan hanya menjadi kewenangan Provinsi, maka distribusi anggaran melalui kebijakan bantuan keuangan berdasarakan indikator ekologis sebagai dasar pemberian bantuan keuangan kepada Kabupaten/kota dan Desa multak harus dilakukan.

Awal tahun 2019 ini, daerah di Provinsi Riau langsung dihadapkan pada bencana Karhutla, terparah terjadi di Kab. Bengkalis dan Dumai hingga mengharuskan sekolah diliburkan, karhutla juga terjadi didaerah lain seperti Meranti, Rohil, Inhil, Siak, Pekanbaru dan Meranti, dengan total luas lahan terbakar sekitar 1.485,9 Ha cukup dominan terjadi di lahan gambut. 

Fakta anggaran tahun 2019, Pemerintah Provinsi Riau, lebih memprioritaskan membeli peralatan untuk pemadaman karhutla, jadi wajar saja karhutla masih terjadi karna minim upaya pencegahan yang dilakukan, bahkan upaya pencegahan hanya bersifat sosialisasi dan koordinasi terhadap pemda, jauh lebih efektif jika upaya pencegahan langsung dilakukan masyarakat seperti mempercepat akses perhutanan sosial untuk dimanfaatkan sebagai lahan perhatian masyarakat.

Kesiapsiagaan terhadap bencana karhutla dapat disiasati dari komitmen kebijakan daerah, termasuk istrumen anggaran sebagai upaya pencegahan, penanggulangan dan pemulihan akibat bencana karhutla. selama ini pemerintah lebih fokus pada upaya penanggulangan, sebaliknya lupa untuk melakukan pencegahan karhutla yang jaul lebih efektif. Upaya pencegahan selama ini tidak hanya dilakukan pemda, melainkan juga banyak partisipasi dari masyarakt sipil seperti melakukan pembasahan lahan gambut melalui sekat kanal, pengelolaan pertanian tanpa bakar.

Fakta anggaran tahun 2019, Pemerintah Provinsi Riau, lebih memprioritaskan membeli peralatan untuk pemadaman karhutla, jadi wajar saja karhutla masih terjadi karna minim upaya pencegahan yang dilakukan, bahkan upaya pencegahan hanya bersifat sosialisasi dan koordinasi terhadap pemda, jauh lebih efektif jika upaya pencegahan langsung dilakukan masyarakat seperti mempercepat akses perhutanan sosial untuk dimanfaatkan sebagai lahan perhatian masyarakat.

Misalnya, alokasi anggaran untuk upaya penanggulangan karhutla di Provinsi Riau priode 2015-2019 rata-rata Rp14,4 milyar/tahun. Tahun 2016-2017 mendapat alokasi cukup besar masing-masing Rp18,1 milyar dan Rp29,2 milyar untuk melakukan pemadaman dan pemulihan akibat karhutla cukup parah, kemudian turun signifikan tahun 2018-2019 masing-masing Rp9,8 milyar dan Rp12,2 milyar dikarenakan intensitas kebakaran kecil.

Artinya “upaya upaya penanggulangan karhutla lebih diprioritaskan untuk pemadaman atau penanganan karhutla, seharusnya alokasi anggaran tersebut terus ditingkatkan untuk upaya-upaya pencegahan, faktanya dengan kejadian karhutla tahun 2019 ini, menunjukan kesiapsiagaan pemda terhadap mitigasi pencegahan karhutla tidak efektif”

Disamping itu, persoalan lain yang harus diselesaikan pemerintah yaitu redistribusi lahan dengan skeman percepatan perhutanan sosial dan Tora, misalnya dari target perhutsos seluas 1,4 juta ha, hanya terealisasi sekitar 6% atau seluas 83.399 ha sampai tahun 2018. Luasan perhutanan sosial yang terealisasi didominasi untuk hutan kemitraan dengan pola kerjasama perusahaan, justru untuk Hutan Desa minim realisasi, padahal orietasi hutan desa langsung dikelola oleh masyaraat desa seharusnya lebih diprioritaskan.

Salah satu faktor penyebab, lambatnya implementasi perhutsos tidak diikuti alokasi anggaran yang memadai, lebih lagi alokasi anggaran tersebut hanya digunakan untuk koordinasi dan evaluasi terhadap perhutsos yang sudah mendapat izin atau penetapan kawasan, seharusnya lebih fokus mengajar target perhutanan sosial. Faktanya, alokasi anggaran perhutsos dalam 4 tahun (2016-2019) rerata Rp 436 juta/tahun, anggaran tersebut jika dilihat lebih rinci, digunakan untuk kegiatan perjalanan dinas dalam melakukan koordinasi dan evaluasi di pemerintah kabupaten/kota.

Untuk itu, pemerintah harus mematuhi ketentuan Permen LHK No. 83 tahun 2016, untuk menetapkan perhutsos sebagai isu strategis, meliputi; fasilitasi usulan permohonan, peningkatan kapasitas manajemen usaha, pembentukan koperasi, tata batas areal kerja, penyusunan rencana pengelolaan hutan desan, rencana kerja usaha, pembiayaan pasca panen, penembangan usaha dan akses pasar.

 “Komitmen percepatan perhutanan sosial tersebut harus masuk dalam rencana strategis daerah seperti kabijakan jangka menengah, urusan sektoral (kehutanan) dan terdapat rencana program dan kegiatan serta alokasi anggaran yang memadai dalam kebijakan anggaran (APBD) setiap tahunnya”.

Persoalan lainya, terkait tata kelola hutan dan lahan di Provinsi Riau adalah penegakan hukum, orientasi penegakan hukum sepatutnya dapat mencegah perusakan hutan dan dampak yang ditimbulkan seperti kebakaran hutan dilahan konsensi, disamping itu kualitas anggaran terhadap penegakan hukum justru minim alokasi seperti tahun 2018-2019, seperti kegiatan penataan dan penangaanan kasus lingkungan hidup, masing-masing Rp136 juta dan Rp275 juta dan kegiatan Penyelesaian perkara kasus tindak pidana kehutanan, hanya Rp60 juta ditahun 2018 dan Rp210 juta tahun 2019 ini, jika dibandingkan dengan kasus /konflik lahan dalam tiga tahun terakhit mencapai 283,3 ribu ha, terkait perkebunan dan hutan antara masyarakat dan perusahaan yang terjadi di daerah Kabupaten/Kota.

Begitu juga terhadap kegiatan restorasi gambut, tahun 2019 ini pemerintah sama sekali tidak mengalokasikan untuk kegitan pengendalian kerusakan ekosistem gambut, padahal kebakaran hutan dan lahan justru banyak terjadi dilahan gambut, misalnya tahun 2018 Rp 326 juta untuk pengendalian kerusakan gambut, namun tidak dilakukan lagi tahun 2019 ini, jika mengandalkan BRG sebagai unit pemerintah pusat, maka perlu dukungan dari pemda salah satunya adanya alokasi anggaran.

Selain itu, pengawasan AMDAL, pengawasan Izin lingkungan dan perlindungan hutan harus ditingkatkan kinerja dan anggarannya, mengingat potensi hutan alam yang tersisa di Provinsi Riau terus mengalami penurunan dikarenakan alih fungsi lahan terus dilakukan, disamping itu diakibatkan bencana kebakaran hutan yang tidak berkesudahan, hingga saat ini hutan alam tersisa sekitar 1,47 juta ha yang tersebar di Kabupaten/Kota. untuk itu, kebijakan yang tepat untuk menahan lajunya kehilangan hutan alam yaitu melalui tugas pembantuan kepada pemerintah Kabupaten/kota dengan skema bantuan keuangan berdarakan indikator ekologis.

Indikator ekologis tersebut misalnya pemberian insentif kepada daerah kabupaten/kota yang berhasil menahan lajunya kerusakan hutan alam dan efektif dalam mencegah kebakaran hutan dan lahan. Begitu juga terhadap Bantuan keuangan kepada Desa yang dicanangkan oleh Gubernur perlu menambahkan indikator lingkungan hidup sebagai dalam meningkatkan indeks desa membangun sebegaimana ketentuan peraturan kementrian Desa dan daerah tertinggal.

versi. pdf.. Selengkapnya…

202 kali dilihat, 6 kali dilihat hari ini

Let's Share...Tweet about this on TwitterShare on FacebookShare on Google+Email this to someoneShare on LinkedIn
Posted in Home, Press Release.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *