Profil Lembaga

Forum Indonesia Untuk Transparansi Anggaran (Fitra Riau)

Sejarah Berdiri dan Pekembangan FITRA Riau

Rezim otonomi daerah memberlakukan menjadikan perubahan penting dalam tatanan bernegara. Salah satunya kewenangan yang dulunya mutlak menjadi kewenangan pemerintah pusat (Sentralistik), dilimpahkan menjadi kewenangan pemerintah daerah untuk mengatur (desentalisasi). Salah satu kewenangan desentralisasi yang diberlakukan adalah pengelolaan anggaran. Desentralisasi kewenangan yang ikuti dengan pengelolaan anggaran memberikan peluang kepada pemerintah daerah untuk mensejahterakan rakyatnya menjadi harapan berbagai pihak.

Akan tetapi, pembelakukan system desentralisas tidak hanya menyangkut aspek pemerintah semata, tetapi sekaligus mendesentralisaikan korupsi baik pada level Provinsi dan kabupaten kota. Tiga fenomena yang berkembang dalam era otonomi yang berasal dari euforia daerah, Pertama; besarnya keuangan yang diterima daerah tidak seimbang dengan perangkat daerah yang mengelolanya, Kedua; Aparat pemerintah daerah sendiri yang dengan sadar membuat jalinan korupsi dan Ketiga, adanya konspirasi antara eksekutif dengan legislative, termasuk di dalamnya yudikatif (polisi, jaksa dan kehakiman).

Guna merespon momentum tersebut maka pada tahun 2002 Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) Provinsi Riau dilahirkan dengan menempatkan isu anggaran sebagai instrument strategis mendorong terciptanya good governance. Untuk menjamin politik anggaran yang pro rakyat dengan prinsip akuntabel dan partisipatif, maka transparansi dipilih menjadi strategi perjuangan. Transparansi dan akuntabilitas dalam berbagai aktivitas baik aktivitas sosial, politik dan ekonomi merupakan salah satu fondasi dalam terciptanya “good governance”. Dari sisi ekonomi, salah satu indikator adanya keterbukaan dan akuntabilitas tersebut adalah rendahnya tingkat korupsi kolusi dan nepotisme (KKN).  Atas dasar itu, FITRA Riau menuntut dipenuhinya hak-hak rakyat untuk terlibat dalam seluruh proses penganggaran, mulai dari proses penyusunan, pembahasan, pelaksanaan anggaran sampai pada evaluasinya. FITRA Riau bersama seluruh komponen rakyat membangun gerakan transparansi anggaran hingga terciptanya anggaran dilevel pusat dan  daerah yang memenuhi kesejahteraan dan keadilan rakyat.

Fitra Riau lahir dan dibesarkan oleh Yayasan Riau Mandiri sebagai lembaga yang memayunginya. Sejak itu, untuk membangun gerakan yang lebih luas selain menjadi lembaga anggota Seknas Fitra, koalisi baik lokal dan nasional terus dibangun. Fitra Riau tergabung dalam koalisi PWYP Indonesia untuk melakukan advokasi pada isu transparansi dan akuntabilitas pengelolaan sumberdaya ektraktif industry. Begitu juga ditingkat lokal, koalisi sebagai salah satu stratgei advokasi uga terbangun, pembentukan komunitas warga sampai akhirnya FITRA membentuk komunitas jaringan di Kota Dumai dengan nama Lembaga Transparansi Anggaran (LETRA).

Dengan mempertimbangkan eksistensi lembaga FITRA Riau dalam gerakan advokasi anggaran serta pertingnya untuk membentuk badan hukum lembaga secara mandiri, pada tahun Oktober 2012 FITRA Riau resmi telah berbadan hukum sendiri. Sejak itu pula, jaringan advokasi kebijakan FITRA Riau semakin dikembangkan baik dilevel nasional maupun lokal. Selain tergabung sebagai lembaga anggota (Seknas Fitra dan PYWP Indonesai), Fitra Riau saat ini menjadi lembaga anggota JIKALAHARI, untuk mengembangkan advokasi anggaran penyelamatan sumberdaya alam.

Dengan membangun jaringan sesama NGO baik lokal maupun nasional, berbagai kegiatan advokasi dilakukan. Seperti mendorong transparansi dan akuntabilitas penerimaan DBH Migas, promosi transparansi dalam tata kelola sumberdaya alam dan advokasi lainnya yang bermuara untuk memastikan kebijakan anggaran dilakukan secara transparan, akuntabel, efisien pro terhadap rakyat miskin (Pro poor), Pro terhadap penyelematan sumberdaya alam.

1,496 total views, 1 views today

Let's Share...Tweet about this on TwitterShare on FacebookShare on Google+Email this to someoneShare on LinkedIn